Prabowo Bahas BPJS Kesehatan, Pemerintah Siapkan Suntikan Dana Rp20 Triliun

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 28 September 2026 - 23:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (28/9/2026).(KOMPAS.com/Rahel)

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Kompleks Istana, Jakarta, Senin (28/9/2026).(KOMPAS.com/Rahel)

Jakarta, APGtimes.com – Presiden Prabowo Subianto menggelar pembahasan mengenai kondisi keuangan BPJS Kesehatan dan keberlanjutan layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada 2027.

Sejumlah pejabat terkait hadir di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 28 September 2026. Mereka antara lain Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Menteri Sosial Saifullah Yusuf, serta Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito. Laporan mengenai suntikan dana Rp20 triliun untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS juga menjadi bagian dari pembahasan.

Budi mengatakan pemerintah sudah menyepakati tambahan dana Rp20 triliun untuk BPJS Kesehatan. Menurut dia, dukungan tersebut akan membantu memperbaiki kondisi keuangan BPJS pada tahun ini.

“Ini akan memperbaiki kondisi keuangan BPJS tahun ini. Nah, Bapak Presiden ingin di-update bagaimana kondisi keuangan BPJS untuk 2027 dan seterusnya. Karena itu harus diperbaiki,” kata Budi di Kompleks Istana.

Baca Juga :  Lowongan Kerja KAI 2026 Dibuka, Lulusan SLTA hingga S1 Bisa Daftar

Prabowo minta kondisi BPJS untuk 2027 diperkuat

Pertemuan tersebut juga membahas kondisi keuangan BPJS Kesehatan untuk 2027 dan tahun-tahun berikutnya. Pemerintah sebelumnya menyiapkan dana Rp20 triliun untuk memperkuat Dana Jaminan Sosial Kesehatan dan menjaga keberlanjutan layanan JKN.

Budi berharap tambahan dana tersebut tidak hanya memperbaiki arus keuangan BPJS. Ia juga ingin dukungan itu berdampak pada pembayaran klaim kepada rumah sakit dan kualitas pelayanan kepada peserta.

“Kalau bisa perbaikannya bukan hanya dari sisi keuangan BPJS saja, tapi bagaimana BPJS bisa meningkatkan kualitas layanannya ke rumah sakit-rumah sakit,” ujar Budi.

Selain itu, Budi menyoroti persoalan antrean pasien dan akses layanan. Ia berharap peserta BPJS Kesehatan mendapat pelayanan yang setara dengan masyarakat yang menggunakan layanan kesehatan di luar skema BPJS.

Baca Juga :  Bank Danamon Ungkap Kunci Ekonomi RI Tembus 6 Persen: Investasi Harus Ciptakan Lapangan Kerja

“Jangan sampai kita sudah tingkatkan pembayarannya, kelancaran pembayarannya, tapi masyarakat antrinya tetap lama,” katanya.

Pemerintah siapkan perbaikan layanan rumah sakit

Menurut Budi, kelancaran pembayaran kepada rumah sakit harus berjalan bersama peningkatan kualitas pelayanan. Dengan demikian, tambahan dukungan untuk BPJS tidak berhenti pada perbaikan kondisi keuangan.

Pemerintah juga perlu memastikan rumah sakit dapat menerima pembayaran klaim dengan lebih lancar. Langkah itu diharapkan membantu rumah sakit menjaga pelayanan kepada peserta JKN.

Sebelumnya, pemerintah menyebut dukungan Rp20 triliun tersebut berkaitan dengan tekanan pembiayaan program JKN. Hingga Juni 2026, rasio klaim JKN tercatat 108,7 persen dan berada di atas 100 persen sejak 2023.

Karena itu, pembahasan di Istana tidak hanya menyangkut kondisi keuangan BPJS saat ini. Pemerintah juga menyoroti keberlanjutan pembiayaan dan kualitas pelayanan JKN pada 2027. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru