Jakarta, APGtimes.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mencoret 1.637 sekolah dari daftar penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan tersebut menyasar sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi memadai, terutama lembaga pendidikan dengan biaya pendidikan tinggi.
Kepala BGN Sudaryono menjelaskan, evaluasi ini bertujuan memperbaiki ketepatan sasaran program. Menurutnya, sekolah elite yang mampu memenuhi kebutuhan peserta didiknya tidak perlu menjadi prioritas penerima bantuan pemerintah.
“Se-Indonesia itu ada 1.637 yang kami exclude. Jadi dia tidak lagi sekolah menerima MBG. Alasannya, sekolah elite, bayarnya mahal, terus kemudian sekolah itu mampu dan itu rata-rata alasannya karena itu,” ujar Sudaryono.
Ia menyampaikan keterangan tersebut saat melakukan inspeksi mendadak di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Pematang Sulur 1, Kota Jambi, Jumat (20/11/2026).
Persoalan operasional dapur MBG
Sudaryono mengungkapkan, sejumlah sekolah yang kini keluar dari daftar penerima sebelumnya memperoleh MBG karena pengelola dapur membutuhkan penerima manfaat untuk menjalankan operasional.
Pada tahap awal program, BGN mensyaratkan setiap dapur memiliki penerima manfaat agar bisa beroperasi. Ketentuan tersebut mendorong sebagian pengelola dapur mencari sekolah sebagai sasaran penyaluran makanan.
Akibatnya, beberapa sekolah yang sebenarnya tidak masuk kelompok prioritas ikut menerima program MBG.
“Dulu untuk sebuah dapur bisa beroperasi itu syaratnya harus punya penerima manfaat sehingga yang punya dapur ini memaksakan ke sekolah-sekolah itu untuk mau menerima MBG supaya dapurnya bisa buka. Tapi sekarang kami tertibkan semua,” jelasnya.
Karena itu, BGN kini menata ulang daftar penerima manfaat. Langkah tersebut bertujuan mengarahkan anggaran negara kepada kelompok masyarakat yang lebih membutuhkan.
Sudaryono menegaskan, sekolah dengan kondisi ekonomi lebih baik tidak seharusnya menjadi prioritas selama masih ada kelompok masyarakat yang membutuhkan dukungan pemerintah.
BGN tindak dapur yang melanggar aturan
Selain mengevaluasi sekolah penerima, BGN juga memeriksa operasional dapur MBG. Lembaga tersebut menindak pengelola yang memaksakan penyaluran makanan kepada sekolah tertentu demi memenuhi persyaratan operasional.
Sudaryono mengatakan, BGN telah menutup beberapa dapur yang melakukan pelanggaran. Namun, ia belum menyampaikan jumlah pasti dapur yang terkena tindakan tersebut.
“Beberapa yang nakal-nakal kayak begitu sudah sebagian, kayaknya sudah beberapa saya tutup,” pungkas Sudaryono.
Penataan ini menjadi bagian dari upaya BGN memperbaiki distribusi program MBG. Pemerintah ingin memastikan bantuan makanan bergizi menjangkau peserta didik yang membutuhkan, sekaligus mencegah penggunaan anggaran negara yang tidak sesuai dengan sasaran program. (de*)









