Rakhine, APGtimes.com — Mahkamah Internasional (ICJ) menyatakan Myanmar terbukti melakukan genosida terhadap kelompok minoritas Rohingya dalam operasi militer pada 2017. Putusan bersejarah ini dibacakan pada Kamis (19/11/2026) setelah pengadilan menolak pembelaan pemerintah Myanmar.
Dalam keputusan dengan suara 9 berbanding 6, majelis hakim menyimpulkan bahwa Myanmar melanggar kewajibannya berdasarkan Konvensi Genosida. Pengadilan juga meminta pemerintah Myanmar membuka jalan bagi warga Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan agar dapat kembali ke tanah air mereka.
Presiden ICJ Yuji Iwasawa menyampaikan kesimpulan tersebut dalam sidang di Den Haag. Sebanyak 15 hakim mengikuti pemeriksaan perkara, termasuk pakar hukum internasional Navi Pillay.
Majelis hakim menolak alasan Myanmar yang menyebut operasi militer 2017 sebagai tindakan sah untuk menghadapi kelompok pemberontak.
ICJ Ungkap Kekerasan terhadap Warga Rohingya
Dalam pembacaan putusan, Iwasawa menjelaskan berbagai tindakan kekerasan yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar terhadap warga Rohingya.
“Pengadilan mendapati pasukan keamanan Myanmar membunuh ribuan warga sipil Rohingya, melakukan kekerasan seksual secara luas, tindakan kekerasan ekstrem terhadap anak-anak, serta menyerang warga Rohingya yang melarikan diri secara massal,” kata Iwasawa.
Pengadilan memperkirakan pasukan Myanmar membunuh sekitar 10.000 warga Rohingya. Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam pertimbangan majelis hakim.
Putusan ini juga menjadi momen penting dalam penanganan perkara genosida di tingkat internasional. ICJ sebelumnya menangani sejumlah perkara terkait dugaan genosida, termasuk yang berkaitan dengan konflik Gaza dan perang di Ukraina.
Aktivis Rohingya Sambut Putusan
Pembacaan putusan memunculkan suasana emosional di ruang sidang. Pengacara dan anggota komunitas Rohingya saling berpelukan serta menangis setelah mendengar keputusan pengadilan.
Sebagian anggota komunitas Rohingya bahkan menempuh perjalanan ribuan kilometer untuk menyaksikan langsung sidang tersebut.
Aktivis hak Rohingya, Yasmin Ullah, menyebut keputusan itu sebagai momen penting bagi kelompoknya dan masyarakat tertindas di berbagai negara.
“Hari ini adalah hari besar bagi Rohingya, dan hari besar bagi semua kelompok tertindas di seluruh dunia yang selama ini diberi tahu bahwa penderitaan mereka tidak berarti dan tidak ada yang mau mendengar,” ujar Yasmin setelah mengikuti pembacaan putusan selama hampir tiga jam.
Myanmar Wajib Beri Reparasi kepada Rohingya
Selain menyatakan Myanmar melakukan genosida, ICJ memerintahkan pemerintah negara tersebut memberikan reparasi kepada para korban.
Pengadilan meminta Myanmar memastikan warga Rohingya dapat kembali ke tempat tinggal mereka secara aman, sukarela, dan bermartabat. Pemerintah juga harus menyelidiki, mengadili, serta menghukum pihak yang bertanggung jawab atas tindakan genosida.
Selain itu, Myanmar wajib membayar kompensasi kepada warga Rohingya. Namun, pengadilan akan menentukan besaran pembayaran tersebut melalui proses hukum berikutnya.
Gambia Gugat Myanmar ke Mahkamah Internasional
Perkara genosida Rohingya bermula dari gugatan Gambia pada 2019. Negara mayoritas Muslim di Afrika itu membawa Myanmar ke ICJ karena menilai operasi militer terhadap Rohingya melanggar Konvensi Genosida 1948.
Dalam gugatannya, Gambia meminta pengadilan menyatakan Myanmar melanggar ketentuan konvensi tersebut. Gambia juga meminta Myanmar menghentikan tindakan yang melanggar hukum internasional dan memastikan para pelaku genosida menerima hukuman.
Putusan 19 November 2026 menjadi babak penting dalam proses hukum tersebut. Keputusan ini sekaligus menempatkan tanggung jawab Myanmar terhadap korban Rohingya dalam perhatian komunitas internasional. (de*)









