Jakarta, APGtimes.com — Persyaratan pendidikan minimal bagi calon presiden dan wakil presiden kembali menjadi perhatian publik. Seorang pemohon mengajukan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam permohonannya, pemohon membandingkan aturan pencalonan presiden di Indonesia dengan sejumlah negara demokrasi, termasuk Amerika Serikat (AS). Ia menyoroti bahwa konstitusi AS tidak mewajibkan calon presiden memiliki ijazah pendidikan formal.
“Amerika Serikat, sebagai negara dengan sistem pemerintahan presidensial, tidak menetapkan persyaratan ijazah pendidikan formal bagi seseorang untuk menjadi Presiden,” tulis pemohon dalam dokumen yang teregistrasi pada Kamis (12/11/2026).
Pemohon merujuk Pasal II Section 1 Clause 5 Konstitusi AS. Ketentuan tersebut mengatur tiga persyaratan presiden, yakni kewarganegaraan, usia minimal 35 tahun, dan domisili di AS selama 14 tahun.
Selain AS, pemohon juga mencontohkan Prancis dan India. Menurut permohonan tersebut, kedua negara itu tidak mencantumkan ijazah pendidikan formal sebagai syarat konstitusional pencalonan pemimpin negara.
Pemohon Nilai Ijazah Bukan Satu-satunya Ukuran Kepemimpinan
Pemohon berpendapat negara demokrasi tidak harus menjadikan pendidikan formal sebagai satu-satunya tolok ukur kelayakan calon presiden dan wakil presiden.
“Berdasarkan perbandingan tersebut, dapat diketahui bahwa persyaratan pendidikan formal bukanlah satu-satunya pendekatan yang dapat digunakan oleh negara demokrasi dalam menentukan kelayakan seseorang untuk menjadi Presiden atau Wakil Presiden,” bunyi dokumen permohonan.
Menurut pemohon, seseorang juga dapat membangun kemampuan kepemimpinan melalui pengalaman organisasi, pemerintahan, dan pengabdian kepada masyarakat.
Ia menilai kewajiban melampirkan ijazah pendidikan formal terlalu menitikberatkan aspek administratif. Pemohon juga mengkhawatirkan ketentuan tersebut memicu perdebatan politik berkepanjangan yang berpotensi mengganggu stabilitas nasional.
“Sistem hukum pemilihan umum seharusnya tidak menempatkan persoalan administratif pendidikan formal sebagai sumber pertentangan politik yang dapat mengganggu konsentrasi penyelenggaraan pemerintahan,” tulis pemohon.
Gugatan Terdaftar dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026
MK mencatat permohonan tersebut dengan Nomor Perkara 423/PUU-XXIV/2026. Jovi Andrea Bachtiar mengajukan gugatan itu sebagai pemohon dengan pendampingan kuasa hukum Sinta Dwi Apriliyanti dan Buce Abraham Beruat.
Dalam petitumnya, pemohon meminta majelis hakim mengabulkan seluruh permohonan. Ia juga meminta MK menyatakan Pasal 169 huruf r UU Pemilu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Selain itu, pemohon meminta MK menyatakan ketentuan tersebut tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.
Pasal 169 huruf r UU Pemilu mengatur persyaratan pendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah (MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), atau bentuk pendidikan lain yang sederajat bagi calon presiden dan calon wakil presiden.
Permohonan ini menempatkan ketentuan pendidikan formal dalam UU Pemilu sebagai objek pengujian konstitusional di MK. Majelis hakim nantinya akan memeriksa argumentasi pemohon sebelum mengambil keputusan atas perkara tersebut. (aw*)
