Komdigi Siap Buka Data Penghapusan Konten Karhutla, Remotivi dan SAFEnet Bisa Cocokkan Temuan

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 13 November 2026 - 21:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat ada 25 entitas Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat) yang belum melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data.(KOMDIGI)

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat ada 25 entitas Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat (PSE Privat) yang belum melakukan pendaftaran dan pemutakhiran data.(KOMDIGI)

Jakarta, APGtimes.com — Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) siap membuka catatan penanganan konten media sosial terkait kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Langkah ini merespons dugaan penghapusan atau take down terhadap sejumlah konten yang membahas isu tersebut.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital Komdigi, Mediodecci Lustarini, merespons temuan Remotivi dan Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet) mengenai peningkatan moderasi konten kritis tentang karhutla.

Mediodecci mengapresiasi pemantauan kedua lembaga tersebut. Ia menilai pengawasan masyarakat berperan penting dalam menjaga transparansi kebijakan ruang digital.

“Jadi kami menghargai sekali bahwa ada lembaga yang melakukan check and balance, melakukan pemantauan sebagai bagian dari kontrol publik. Namun demikian, ini data yang mereka sampaikan itu kami siap untuk buka sih,” ujar Mediodecci di kantor Komdigi, Jumat (13/11/2026).

Baca Juga :  TNI AD Ungkap Alasan 6 Kodam Baru Dibentuk, Ada Pertimbangan Geografis hingga Sosial

Komdigi Siap Cocokkan Catatan dengan Temuan SAFEnet

Mediodecci menyatakan Komdigi siap mempertemukan catatan internal dengan hasil pemantauan Remotivi dan SAFEnet.

Melalui langkah itu, kedua pihak dapat memeriksa kesesuaian informasi, terutama jumlah konten karhutla yang masuk dalam proses moderasi atau penghapusan.

“Artinya kalau memang mereka mau mencocokkan data berdasarkan aduan yang mereka sampaikan, itu kita siap untuk buka dan kita cocokkan aja gitu. Apa benar data-data yang ada di teman-teman pemantau itu memang ada di dalam record Komdigi,” jelasnya.

Komdigi ingin memastikan kesesuaian laporan lembaga pemantau dengan catatan dalam sistem pemerintah. Karena itu, pencocokan data dapat membantu kedua pihak memeriksa temuan secara langsung.

Komdigi Sebut Rekaman Digital Dapat Ditelusuri

Mediodecci menjelaskan bahwa sistem elektronik Komdigi menyimpan rekaman aktivitas penanganan konten. Petugas dapat memeriksa kembali catatan tersebut untuk menelusuri proses moderasi.

Baca Juga :  Malaysia Desak ASEAN Tekan Indonesia soal Kabut Asap, Syed Saddiq Usulkan Sanksi Finansial

Ia juga menegaskan bahwa sistem tidak memungkinkan petugas mengubah rekaman internal. Dengan demikian, Komdigi dapat menelusuri kembali catatan tersebut saat melakukan pemeriksaan bersama.

“Kalau record Komdigi itu nggak bisa kita ubah, karena sifatnya kan ngobrol dengan platformnya juga kan pakai platform ya, jadi pakai sistem elektronik. Jadi datanya kita bisa cek dan kita bisa detect kembali, kita bisa track back kalau di kita,” lanjutnya.

Kesiapan Komdigi membuka catatan internal menjadi respons atas sorotan mengenai moderasi konten kritis karhutla. Melalui pencocokan data, Komdigi bersama lembaga pemantau dapat memeriksa kesesuaian temuan tentang penghapusan konten di media sosial. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Kementan Siapkan 1.000 Teknologi Pertanian, Ini Target Besar untuk Petani dan Generasi Muda
Prabowo Sentil Pengusaha yang Bawa Keuntungan ke Luar Negeri meski Nikmati Izin Negara
Tarif Feri Indonesia Jauh Lebih Murah dari Thailand, GAPASDAP Desak Pemerintah Segera Bertindak
Pengganti Gibran Belum Diusulkan Parpol, Pengamat Ungkap Alasan Koalisi Menjaga Loyalitas kepada Prabowo
158.000 Formasi CPNS Segera Dibuka, Kemenkeu Pastikan Anggaran Gaji Sudah Tersedia
Syarat Ijazah Capres Digugat ke MK, Pemohon Jadikan Amerika Serikat sebagai Perbandingan
Indonesia Siap Teken ASEAN DEFA di Filipina, Ekonomi Digital ASEAN Berpotensi Tembus 2.000 Miliar Dollar AS
Propam Periksa Brigjen TK dalam Kasus Penyadapan Prabowo, Kapolri Ungkap Dugaan Perannya
Berita ini 7 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 14 November 2026 - 20:09 WIB

Kementan Siapkan 1.000 Teknologi Pertanian, Ini Target Besar untuk Petani dan Generasi Muda

Sabtu, 14 November 2026 - 19:09 WIB

Prabowo Sentil Pengusaha yang Bawa Keuntungan ke Luar Negeri meski Nikmati Izin Negara

Sabtu, 14 November 2026 - 18:09 WIB

Tarif Feri Indonesia Jauh Lebih Murah dari Thailand, GAPASDAP Desak Pemerintah Segera Bertindak

Sabtu, 14 November 2026 - 15:09 WIB

Pengganti Gibran Belum Diusulkan Parpol, Pengamat Ungkap Alasan Koalisi Menjaga Loyalitas kepada Prabowo

Sabtu, 14 November 2026 - 11:09 WIB

158.000 Formasi CPNS Segera Dibuka, Kemenkeu Pastikan Anggaran Gaji Sudah Tersedia

Berita Terbaru