Jakarta, APGtimes.com — Tarif angkutan penyeberangan di Indonesia masih jauh lebih rendah dibandingkan sejumlah negara Asia Tenggara. Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) mencatat tarif di Indonesia sebesar Rp1.033 per mil.
Angka tersebut jauh di bawah Thailand yang mencapai Rp2.984 per mil. Sementara itu, Filipina menerapkan tarif sekitar Rp1.995 per mil.
Ketua Bidang Usaha dan Pentarifan DPP GAPASDAP Rakhmatika Ardianto menilai perbedaan tersebut perlu menjadi bahan evaluasi pemerintah dalam menentukan tarif angkutan penyeberangan nasional.
“Perbedaan tersebut menjadi salah satu bahan evaluasi untuk melihat kecukupan tarif angkutan penyeberangan di Indonesia,” kata Rakhmatika dalam keterangannya, Jumat (13/11/2026).
Menurutnya, tarif yang berlaku saat ini belum mampu menutup biaya pokok produksi (HPP) operator kapal.
GAPASDAP Sebut Tarif Masih di Bawah Biaya Operasional
Rakhmatika menjelaskan, perhitungan berdasarkan formulasi tarif dalam Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Nomor 66 Tahun 2019 menunjukkan kekurangan tarif sekitar 31,81 persen terhadap HPP.
Kondisi tersebut membuat operator menghadapi tekanan finansial. Di sisi lain, perusahaan tetap harus memenuhi berbagai ketentuan keselamatan pelayaran.
Operator kapal wajib mengikuti standar keselamatan nasional melalui National Code for the Construction and Equipment of Small Ships (NCVS) maupun ketentuan internasional Safety of Life at Sea (SOLAS).
Pemenuhan standar tersebut membutuhkan biaya besar. Karena itu, GAPASDAP meminta pemerintah memperhitungkan kebutuhan keselamatan dalam menentukan tarif.
“Keselamatan tetap menjadi kewajiban operator. Karena itu, biaya untuk memenuhinya harus mendapat perhatian dalam perhitungan tarif,” ujar Rakhmatika.
Ia juga meminta pemerintah segera menyesuaikan tarif berdasarkan kebutuhan setiap lintasan penyeberangan.
GAPASDAP Soroti Rencana Penggunaan Kapal Bertenaga Baterai
Persoalan tarif turut memengaruhi kesiapan industri menghadapi transisi energi. Rakhmatika menilai penggunaan baterai sebagai sumber tenaga kapal belum menjadi prioritas bagi operator penyeberangan nasional.
Menurutnya, teknologi tersebut membutuhkan investasi tambahan. Sementara itu, operator masih menghadapi tekanan pembiayaan untuk memenuhi standar keselamatan dan kebutuhan operasional.
“Penerapan energi terbarukan perlu mempertimbangkan kemampuan dan kebutuhan angkutan penyeberangan kita,” kata dia.
Ia menambahkan, konversi kapal ke tenaga baterai membutuhkan perhitungan investasi secara cermat.
“Konversi ke tenaga baterai tentu memerlukan investasi tambahan yang harus dihitung dengan cermat,” tambahnya.
Biodiesel Dinilai Lebih Sesuai untuk Transisi Energi
Sebagai alternatif, Rakhmatika menilai biodiesel dapat menjadi pilihan transisi energi yang lebih sesuai dengan kondisi armada kapal saat ini.
Indonesia memiliki bahan baku biodiesel berbasis minyak sawit. Industri dapat memanfaatkan potensi tersebut untuk mendukung kemandirian energi sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
Rakhmatika mengatakan, operator dapat mengembangkan penggunaan biodiesel pada kapal bermesin diesel secara bertahap melalui pengujian yang memadai.
“Indonesia mempunyai bahan baku biodiesel yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kemandirian energi. Pilihan ini perlu kita optimalkan secara bertahap dengan pengujian yang memadai. Karena itu, penggunaan energi terbarukan pada kapal dapat terus dikembangkan melalui biodiesel,” tegasnya.
GAPASDAP berharap pemerintah mempertimbangkan kondisi keuangan operator, kebutuhan keselamatan, dan kesiapan teknologi ketika menyusun kebijakan tarif serta transisi energi angkutan penyeberangan. (ys*)
