Jakarta, APGtimes.com — Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mendorong masyarakat meningkatkan produktivitas lahan perhutanan sosial di Sulawesi Tengah (Sulteng).
Pemerintah ingin akses legal pengelolaan hutan mampu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan warga sekitar kawasan hutan.
Raja Juli mengatakan, Presiden Prabowo Subianto ingin masyarakat memperoleh kesempatan mengelola kawasan hutan secara legal. Namun, pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memanfaatkan akses tersebut untuk kegiatan produktif.
“Pak Presiden Prabowo Subianto memiliki political will untuk memberikan akses kepada masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Nah, sekarang tantangannya adalah bagaimana akses yang sudah diberikan ini dimaksimalkan sehingga menjadi produktif,” kata Raja dalam keterangannya, Sabtu (14/11/2026).
Menurut Raja, keberhasilan program perhutanan sosial tidak cukup hanya dengan memperluas akses masyarakat terhadap lahan. Masyarakat juga perlu mengelola lahan secara optimal agar menghasilkan nilai ekonomi.
3.238 Hektare Lahan Tambahan untuk 309 Keluarga
Raja Juli menyampaikan dorongan tersebut setelah menyerahkan lima Surat Keputusan (SK) Perhutanan Sosial di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura), Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu.
Lima SK tersebut mencakup lahan seluas 3.238 hektare dan melibatkan 309 kepala keluarga (KK) di dua kabupaten.
“Baru saja kami menyerahkan lima SK Perhutanan Sosial baru dengan luas sekitar 3.000 hektare di dua kabupaten. Dengan tambahan ini, total perhutanan sosial di Sulawesi Tengah sekarang sudah mencapai 163.000 hektare, dan ini sebenarnya angka yang sangat baik,” ujar Raja Juli.
Dengan tambahan tersebut, pemerintah berharap semakin banyak keluarga di sekitar kawasan hutan memperoleh kesempatan mengembangkan usaha berbasis sumber daya alam secara legal.
Durian, Pala, dan Alpukat Jadi Pilihan Komoditas
Untuk meningkatkan nilai ekonomi lahan, Raja Juli mendorong masyarakat menanam komoditas yang memiliki nilai jual tinggi. Beberapa pilihan yang ia sebut antara lain durian, pala, dan alpukat.
Namun, masyarakat perlu menyesuaikan jenis tanaman dengan karakteristik dan kondisi tanah di setiap lokasi. Langkah ini penting agar tanaman dapat tumbuh optimal dan menghasilkan produksi yang baik.
“Pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kecocokan tanah untuk ditanami secara masif, misalnya durian, atau komoditas lain seperti pala dan alpukat. Tentu ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain meningkatkan pendapatan keluarga, pengembangan komoditas tersebut juga berpotensi memperkuat kegiatan ekonomi masyarakat sekitar hutan.
Perhutanan Sosial Dukung Ketahanan Pangan
Raja Juli menegaskan, pemerintah tidak cukup hanya memberikan akses pengelolaan lahan kepada masyarakat. Pemerintah juga perlu mendorong pemanfaatan lahan agar menghasilkan manfaat ekonomi dan mendukung kebutuhan pangan nasional.
Karena itu, Kementerian Kehutanan ingin masyarakat mengembangkan kegiatan produktif tanpa mengabaikan kesesuaian lahan dan pengelolaan kawasan hutan.
“Tujuan Bapak Presiden memang demikian, bahwa negara tidak hanya sekadar memberikan akses lahan, tetapi juga memastikan lahan tersebut dikelola secara produktif. Ini krusial untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya. (ys*)
