BGN Suspend 20-30 SPPG Setiap Hari, Pelanggaran Higiene hingga Makanan Tak Layak Jadi Sorotan

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 24 September 2026 - 13:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN, Ketut Sumedana (Dok. BGN)

Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan (Tauwas) BGN, Ketut Sumedana (Dok. BGN)

Jakarta, APGtimes.com – Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan sementara operasional sekitar 20 hingga 30 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) setiap hari.

Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana mengatakan pihaknya menjatuhkan suspend berdasarkan tingkat pelanggaran. BGN membagi sanksi tersebut ke dalam kategori ringan, sedang, dan berat.

Ketut menyampaikan hal itu dalam keterangan pers, Rabu (23/9/2026). BGN mengawasi SPPG untuk memastikan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memenuhi standar keamanan pangan, kualitas pelayanan, dan tata kelola.

BGN Temukan Berbagai Pelanggaran

Ketut menjelaskan, BGN menemukan berbagai persoalan dalam operasional SPPG. Beberapa kasus berkaitan dengan kejadian fatal maupun nonfatal yang melibatkan penerima manfaat MBG.

Temuan tersebut antara lain distribusi makanan yang terhenti karena makanan tidak layak konsumsi. BGN juga menemukan SPPG yang belum memenuhi standar higiene dan sanitasi.

Baca Juga :  Febrie Adriansyah Resmi Mundur dari Jampidsus, Kejaksaan Agung Belum Ungkap Alasannya

BGN kemudian meminta pengelola SPPG memperbaiki temuan tersebut. Jika pengelola tidak menjalankan rekomendasi dengan baik, BGN dapat meningkatkan sanksi secara bertahap.

Pengawasan Berasal dari Berbagai Sumber

BGN tidak hanya mengandalkan satu sumber untuk menentukan sanksi. Tim Pemantauan dan Pengawasan melakukan pemeriksaan rutin maupun pemeriksaan insidental.

Kepala Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) juga dapat menemukan persoalan saat melakukan pemeriksaan. Selain itu, Inspektorat Utama BGN dapat memberikan hasil investigasi sebagai bahan evaluasi.

Setelah menerima temuan, tim menyusun rekomendasi perbaikan. Pengelola SPPG kemudian wajib menjalankan rekomendasi tersebut sesuai tingkat persoalan.

Aduan Masyarakat Ikut Jadi Dasar

BGN juga membuka kanal pengaduan bagi masyarakat. Laporan warga dapat menjadi sumber informasi bagi tim pengawasan.

Baca Juga :  BGN Perkenalkan 5 Pejabat Baru, Presiden Prabowo Rombak Jajaran Pimpinan MBG

Namun, BGN tidak langsung menjatuhkan suspend berdasarkan setiap laporan. Tim terlebih dahulu memverifikasi informasi yang masuk.

Jika verifikasi menemukan persoalan yang perlu ditindaklanjuti, BGN akan menentukan langkah sesuai tingkat pelanggaran. Salah satu langkah yang dapat BGN ambil ialah menghentikan sementara operasional SPPG.

BGN Perketat Standar SPPG

Langkah suspend menjadi bagian dari pengawasan BGN terhadap pelaksanaan program MBG. Sebelumnya, pada 16 September 2026, BGN juga menghentikan sementara 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

BGN menyatakan penghentian sementara bertujuan mendorong SPPG memenuhi standar yang berlaku. Setelah pengelola memperbaiki persoalan dan memenuhi persyaratan, SPPG dapat kembali menjalankan operasional sesuai mekanisme BGN. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru