Dave Laksono Soroti Dugaan Jual Beli Data Meutya Hafid, Minta Asal-Usulnya Diusut

Avatar photo

- Jurnalis

Sabtu, 3 Oktober 2026 - 14:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyambut baik rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) menambah 5 komando daerah militer (Kodam) baru di berbagai daerah.(dpr.go.id/Alma/Karisma)

Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono menyambut baik rencana Tentara Nasional Indonesia (TNI) menambah 5 komando daerah militer (Kodam) baru di berbagai daerah.(dpr.go.id/Alma/Karisma)

Jakarta, APGtimes.com – Wakil Ketua Komisi I DPR Dave Laksono meminta pemerintah serius menangani dugaan perdagangan data pribadi yang dikaitkan dengan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid.

Dave meminta pemerintah mengusut seluruh rangkaian kasus tersebut. Menurutnya, penyelidikan tidak cukup hanya mencari pihak yang menyebarkan data.

“Terlepas dari apakah data itu berasal dari kebocoran baru atau merupakan data lama yang kembali beredar, penyebaran dan perdagangan data pribadi secara ilegal tetap merupakan persoalan serius,” kata Dave kepada Kompas.com, Jumat (2/10/2026).

Dave Minta Asal-Usul Data Ditelusuri

Dave menegaskan, masyarakat tidak boleh memperjualbelikan atau menyebarkan data pribadi tanpa dasar hukum yang sah. Karena itu, ia mendukung langkah pemerintah untuk mengusut dugaan perdagangan data tersebut.

Selain mencari penyebar data, Dave meminta aparat menelusuri asal-usul informasi tersebut. Pemerintah juga perlu mengetahui cara pihak tertentu memperoleh data itu.

Selanjutnya, aparat perlu memeriksa kemungkinan celah keamanan dalam pengelolaan data. Pemerintah juga harus mencari tahu apakah pihak tertentu melanggar aturan saat mengakses atau menggunakan informasi pribadi.

Baca Juga :  Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah

Penanganan Tidak Cukup dengan Pemblokiran

Dave meminta aparat memproses pihak yang terbukti mengakses, menggunakan, atau menyebarkan data pribadi secara melawan hukum.

Menurut dia, aparat juga perlu mengusut seluruh rantai perdagangan data. Dengan demikian, proses hukum tidak berhenti pada pemblokiran situs atau kanal yang menawarkan data.

“Penanganannya juga harus melihat seluruh rangkaian persoalan, sehingga tidak berhenti pada pemblokiran situs atau sumber yang memperjualbelikan data, tetapi juga mengungkap sumber dan pihak yang bertanggung jawab,” ujarnya.

Dugaan Data Meutya Hafid Dijual Rp2.000

Dugaan perdagangan data yang dikaitkan dengan Meutya Hafid mencuat setelah pakar keamanan siber dan konten kreator Mr Bert mengungkap temuannya di internet.

Mr Bert mengklaim menemukan foto KTP, data keluarga, hingga kata sandi sejumlah akun media sosial yang ia sebut berkaitan dengan Meutya. Ia juga menyebut pihak tertentu menawarkan informasi tersebut melalui kanal perdagangan data, termasuk Telegram, dengan harga sekitar Rp2.000.

Baca Juga :  Komdigi Bakal Panggil Google, 19.389 Kanal YouTube Indonesia Ditutup

Namun, klaim tersebut belum membuktikan bahwa data itu berasal dari kebocoran baru. BSSN sebelumnya menyampaikan kepada Komdigi bahwa data yang kembali ramai merupakan data lama. Meski demikian, pemerintah tetap mengusut dugaan perdagangan data tersebut.

Komdigi dan Polri Usut Dugaan Perdagangan Data

Kemenkomdigi kini berkoordinasi dengan Polri dan BSSN untuk mengusut dugaan jual beli data pribadi secara ilegal.

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexander Sabar mengatakan pemerintah juga menelusuri situs yang diduga memperjualbelikan data pribadi. Tim mencari sumber penyebaran serta pihak yang terlibat.

Selain itu, pemerintah ingin mengetahui bagaimana pihak tertentu memperoleh data tersebut. Pemerintah juga akan memeriksa kemungkinan pelanggaran hukum dalam proses pengumpulan, penggunaan, dan perdagangan informasi pribadi. (dp*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru