Zulhas menyampaikan arahan itu saat mengunjungi KDKMP di Desa Menuran, Kecamatan Baki, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Selasa (13/10/2026). Saat meninjau operasional koperasi, ia melihat sejumlah rak lebih banyak memajang produk komersial umum daripada barang subsidi pemerintah.
Karena itu, Zulhas meminta pengelola memprioritaskan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), minyak goreng, pupuk bersubsidi, dan LPG. Ia juga menyoroti layanan BRI Link sebagai bagian dari layanan yang perlu mendapat perhatian.
“Yang subsidi, saya enggak ngecek yang barang-barang kelontong, enggak, ini bukan tempat kelontong. Yang kita cek itu SPHP, pupuk, BRI Link ya, itu yang subsidi-subsidi, gas, itu yang kita cek, itu,” ujar Zulhas kepada awak media.
Menurut Zulhas, koperasi harus membantu warga mendapatkan barang subsidi dengan mudah dan harga sesuai ketentuan. Ia juga ingin KDKMP memperpendek rantai distribusi agar tengkulak tidak merugikan masyarakat desa.
Zulhas Dorong Koperasi Beli Hasil Panen Petani
Selain menjual barang subsidi, Zulhas ingin KDKMP membantu petani memperoleh harga yang layak. Ia mendorong koperasi membeli hasil panen langsung dari petani, kemudian menjualnya kepada Perum Bulog sesuai ketentuan yang berlaku.
Zulhas mencontohkan perbedaan harga yang dapat merugikan petani ketika mereka menjual hasil panen kepada tengkulak. Dalam contoh yang ia sampaikan, Bulog membeli dengan harga Rp6.500 per kilogram, sedangkan tengkulak menawarkan Rp5.000 per kilogram.
Ia berharap koperasi dapat membeli hasil panen dengan harga yang menguntungkan petani sekaligus menjalin kerja sama dengan Bulog.
“Nanti kalau desa itu ada panen padi, harganya Bulog Rp6.500, kena tengkulak Rp5.000, kan kasihan dong petaninya. Nah nanti koperasi ini beli Rp6.500, dibeli sama Bulog, gitu. Jadi rakyat tidak boleh dirugikan,” kata Zulhas.
Zulhas juga mendorong KDKMP membantu nelayan menjaga kualitas hasil tangkapan. Untuk mendukung upaya tersebut, ia mengarahkan koperasi menyiapkan fasilitas penyimpanan dingin (cold storage) dan pabrik es mandiri.
Pemerintah Targetkan 35.000 Unit KDKMP
Zulhas menjelaskan bahwa pemerintah telah menyelesaikan pembangunan sekitar 27.000 unit KDKMP. Dari jumlah itu, sekitar 7.000 unit sudah beroperasi dan menyerap 29.000 manajer koperasi di berbagai wilayah.
Pemerintah menargetkan pembangunan KDKMP mencapai 35.000 unit hingga akhir 2026. Program ini bertujuan menggerakkan perekonomian masyarakat mulai dari tingkat desa.
Di Desa Menuran, Manajer KDKMP Rendi Buana Perdana mengatakan koperasinya mulai beroperasi pada 1 Juni 2026. Koperasi tersebut menyediakan LPG 3 kilogram, beras SPHP, Minyak Kita, dan pupuk bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan warga.
Sementara itu, warga bernama Sulistyo Rini meminta pengelola menambah variasi produk komersial non-subsidi. Ia juga mengusulkan jam operasional yang lebih panjang hingga malam hari agar warga memiliki lebih banyak waktu untuk berbelanja.
Masukan tersebut menunjukkan bahwa warga juga membutuhkan pilihan barang sehari-hari di luar komoditas subsidi. Meski demikian, Zulhas menegaskan bahwa KDKMP harus tetap mengutamakan penyaluran barang subsidi sekaligus memperkuat perekonomian desa. (de*)
