Natalius Pigai Ditegur DPR, Usulan Anggaran Rp 492 Miliar Picu Perdebatan

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 17 Juni 2026 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai sebut siaran langsung terhadap proses persidangan yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA)

Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai sebut siaran langsung terhadap proses persidangan yang belum berkekuatan hukum tetap atau inkrah dapat dikategorikan sebagai pelanggaran(KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA)

Jakarta, APGtimes.com – Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menegur Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai dalam rapat kerja di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Willy mempertanyakan langkah Pigai yang mengajukan tambahan anggaran Rp 492,9 miliar saat rapat berlangsung.

Awalnya, Pigai memaparkan pagu indikatif Kementerian HAM tahun 2027 sebesar Rp 728,1 miliar dari Kementerian Keuangan.

Selanjutnya, ia meminta tambahan dana Rp 492,9 miliar untuk memperkuat program pemajuan HAM dan operasional kementerian.

Willy Kritik Waktu Pengajuan Anggaran

Willy menilai Kementerian HAM terlambat mengirim dokumen tambahan anggaran.

Menurutnya, kementerian seharusnya mengirim usulan tersebut sebelum rapat dimulai agar DPR memiliki waktu untuk mengkaji dan membahasnya.

Baca Juga :  Yanuar DPR Tegur Kalapas Cibinong soal Perabot Klaster Mewah yang Mendadak Hilang

Karena itu, Willy mempertanyakan alasan Pigai baru menyerahkan usulan tambahan anggaran saat rapat berjalan.

“Kenapa baru sekarang diajukan? Bagaimana kami bisa membahasnya secara maksimal?” kata Willy.

Meski mengkritik prosedurnya, Willy tetap mengapresiasi program pemajuan HAM yang diajukan Kementerian HAM.

Pigai Jelaskan Kebutuhan Tambahan Dana

Pigai mengalokasikan Rp 224,9 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM.

Selain itu, ia mengusulkan Rp 267,9 miliar untuk kebutuhan manajemen dan operasional kementerian.

Menurut Pigai, kebutuhan anggaran meningkat setelah Kementerian HAM merekrut 500 penggerak HAM baru.

Ia menjelaskan kementeriannya harus menanggung gaji dan tunjangan pegawai tersebut karena pagu indikatif belum mengakomodasi kebutuhan itu.

Baca Juga :  Prabowo Klaim Pemulihan Pascabencana Aceh, Sumut, dan Sumbar Hampir 100 Persen

Akibatnya, kementerian mengurangi sebagian anggaran operasional yang sebelumnya sudah tersedia.

DPR Hanya Terima Sebagian Usulan

Perdebatan mengenai tambahan anggaran berlangsung cukup panjang dalam rapat tersebut.

Pada akhirnya, Komisi XIII DPR RI menerima tambahan anggaran Rp 224,9 miliar untuk program pemajuan dan penegakan HAM.

Namun, DPR tidak memasukkan usulan tambahan dana untuk program dukungan manajemen.

Selain itu, DPR tetap mempertahankan pagu indikatif Kementerian HAM sebesar Rp 728,1 miliar.

Dengan keputusan tersebut, total anggaran Kementerian HAM tahun 2027 mencapai Rp 953,1 miliar.

Melalui anggaran itu, Kementerian HAM akan menjalankan berbagai program perlindungan, pemajuan, dan penegakan HAM di seluruh Indonesia. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 13 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru