KPK Tegaskan Kasus Korupsi MBG Belum Dihentikan, Ini Penjelasannya

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 18 Juni 2026 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di kantor LAN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto di kantor LAN, Jakarta, Rabu (17/6/2026).

Jakarta, APGtimes.com – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Setyo Budiyanto menegaskan lembaganya tidak menghentikan penyelidikan dugaan korupsi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikelola Badan Gizi Nasional (BGN).

Setyo menyampaikan penegasan tersebut untuk meluruskan informasi yang menyebut KPK telah menghentikan penanganan kasus MBG.

“Belum ada rencana secara administrasi menghentikan penyelidikan,” kata Setyo kepada wartawan, Kamis (18/6/2026).

Sebelumnya, Setyo menjelaskan KPK hanya menghentikan sementara aktivitas penyelidikan setelah Kejaksaan Agung meningkatkan perkara tersebut ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka.

Menurutnya, KPK memilih memberi ruang kepada Kejagung untuk menjalankan proses hukum yang sedang berlangsung.

KPK Pantau Perkembangan Kasus

Setyo mengatakan KPK terus memantau perkembangan kasus MBG meski tidak lagi melakukan aktivitas penyelidikan secara aktif.

Baca Juga :  Pemerintah Setujui RUU 15 Kabupaten/Kota, Segera Dibawa ke Rapat Paripurna DPR

Ia menilai penyidik Kejagung kini memiliki kewenangan yang lebih luas karena telah melakukan berbagai upaya hukum dalam perkara tersebut.

Penyidik Kejagung juga telah melakukan penahanan, penggeledahan, penyitaan, serta langkah hukum lainnya.

Karena itu, KPK melihat proses penanganan perkara saat ini berjalan sesuai kewenangan aparat penegak hukum yang menangani kasus tersebut.

Belum Perlu Koordinasi Khusus

Setyo menilai KPK belum membutuhkan koordinasi khusus dengan Kejagung terkait kasus MBG.

Menurutnya, proses penyidikan yang berlangsung di Kejagung sudah mencakup berbagai langkah penting untuk mengusut dugaan korupsi tersebut.

Meski demikian, KPK tetap mengikuti perkembangan perkara melalui informasi yang tersedia dan pemberitaan yang beredar.

KPK dan BPKP Sudah Berkoordinasi

Setyo mengungkapkan KPK sejak awal telah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait dugaan penyimpangan dalam program MBG.

Baca Juga :  DPR Usul MBG Cukup 3 Kali Seminggu, Porsi Makanan Bisa Naik Jadi Rp20.000

Ia meyakini penyidik Kejagung juga melakukan langkah serupa untuk memperkuat proses penyidikan.

Menurut Setyo, koordinasi dengan BPKP penting untuk mendalami aspek pengelolaan anggaran dan potensi kerugian negara dalam program tersebut.

Percayakan Proses Hukum ke Kejagung

Setyo menegaskan KPK menghormati dan mendukung proses hukum yang sedang berjalan di Kejagung.

Ia juga mengapresiasi keterbukaan informasi yang dilakukan aparat penegak hukum dalam menangani perkara MBG.

“Kami percaya aparat penegak hukum menjalankan tugasnya secara maksimal dan transparan dalam menangani perkara ini,” ujarnya.

KPK memastikan tetap memantau perkembangan kasus MBG dan siap mengambil langkah sesuai kewenangan apabila diperlukan pada tahap selanjutnya. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 8 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru