DPR Usul MBG Cukup 3 Kali Seminggu, Porsi Makanan Bisa Naik Jadi Rp20.000

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 16 Juli 2026 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi menu program makan bergizi gratis alias MBG. (ist)

Ilustrasi menu program makan bergizi gratis alias MBG. (ist)

Jakarta, APGtimes.com – Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi mengusulkan perubahan pola penyaluran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolah. Ia menilai pemerintah sebaiknya mengirim menu MBG tiga kali dalam seminggu agar kualitas makanan meningkat dan kebutuhan gizi siswa terpenuhi secara lebih optimal.

Menurut Kahfi, pemerintah dapat menaikkan nilai setiap porsi apabila mengurangi frekuensi distribusi. Dengan langkah tersebut, siswa berpeluang memperoleh makanan yang lebih berkualitas sekaligus lebih sesuai dengan selera mereka.

Ia menyampaikan usulan tersebut dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama koalisi MBG Watch yang membahas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

DPR Soroti Banyak Siswa Tidak Menghabiskan Menu MBG

Kahfi mengatakan banyak siswa masih menyisakan makanan yang mereka terima dari Program MBG.

Ia menilai kondisi itu menunjukkan pemerintah perlu mengevaluasi kualitas menu, bukan sekadar mempertahankan jumlah hari distribusi.

Menurutnya, anggaran sekitar Rp10.000 untuk satu porsi membuat penyedia makanan memiliki ruang yang terbatas untuk menyusun menu yang lebih menarik.

Baca Juga :  Kejagung Tak Sita Seluruh Motor Listrik BGN, Fokus Usut Dugaan Korupsi Rp1 Triliun

Karena itu, ia mengusulkan pemerintah menaikkan nilai setiap porsi menjadi sekitar Rp20.000 dan menyalurkan makanan tiga kali dalam seminggu. Ia berharap langkah tersebut dapat mengurangi makanan yang terbuang sekaligus meningkatkan minat siswa untuk menghabiskan menu MBG.

DPR Dorong Evaluasi Menyeluruh

Selain mengusulkan perubahan pola distribusi, Kahfi juga meminta pemerintah mengevaluasi seluruh pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.

Ia menegaskan DPR tetap mendukung program tersebut karena bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia.

Namun, menurutnya pemerintah perlu memperbaiki kualitas makanan, menentukan sasaran penerima secara lebih tepat, serta memperkuat pengawasan agar setiap anggaran memberi manfaat maksimal.

Ia juga mengajak Badan Gizi Nasional terus menyempurnakan pelaksanaan program berdasarkan hasil evaluasi di lapangan.

Komisi IX Siapkan Panja Tata Kelola MBG

Dalam rapat yang sama, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan rencana pembentukan Panitia Kerja (Panja) Tata Kelola MBG.

Baca Juga :  Jadwal Kepulangan Jemaah Haji 2026, Haji Jambi Mulai Pulang 1 Juni

Komisi IX akan membahas usulan tersebut dalam rapat internal sebelum mengambil keputusan.

Charles menilai Panja dapat membantu DPR mengkaji berbagai persoalan pelaksanaan MBG secara lebih rinci sekaligus menyusun rekomendasi yang lebih komprehensif.

Selain itu, DPR ingin menyusun peta jalan agar pemerintah memiliki arah yang jelas dalam mengembangkan Program Makan Bergizi Gratis pada masa mendatang.

DPR Ingin Anggaran MBG Lebih Efektif

Charles menilai pemerintah perlu mengelola anggaran MBG secara lebih efektif karena program tersebut menyerap dana yang sangat besar dan menjangkau jutaan siswa di seluruh Indonesia.

Menurutnya, evaluasi menyeluruh akan membantu pemerintah meningkatkan kualitas layanan sekaligus memperkuat tata kelola program.

Karena itu, DPR berharap pemerintah dapat menjalankan Program Makan Bergizi Gratis secara lebih efisien, tepat sasaran, dan mampu memberikan manfaat yang lebih besar bagi para siswa di seluruh Indonesia. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Cegah Kebakaran Hutan, Prabowo Minta 70.000 Polisi Kehutanan Ditambah
Alim Setiawan Jadi Wamentan, Ini Perjalanan Kariernya dari IPB hingga Kabinet Prabowo
Prabowo Lantik Kristomei Sianturi Jadi Kepala BNPB, Segini Harta Kekayaannya
Usai Dilantik Jadi KSAD, Tandyo Budi Revita Masuk Bursa Calon Panglima TNI
Kemenkes Ungkap Dampak Kabut Asap Karhutla, Bisa Picu Stres hingga Gangguan Pernapasan
Suroso Isnandar Jadi Dirut PLN, Gantikan Darmawan Prasodjo
DPR Soroti Risiko Gaji ASN Masuk Kopdes Merah Putih, Ini Dampaknya bagi BPD
Anggaran Karhutla Rp30 Miliar di Jambi Jadi Sorotan, Ombudsman Turun Mengawasi
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 15 Oktober 2026 - 23:59 WIB

Cegah Kebakaran Hutan, Prabowo Minta 70.000 Polisi Kehutanan Ditambah

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:09 WIB

Alim Setiawan Jadi Wamentan, Ini Perjalanan Kariernya dari IPB hingga Kabinet Prabowo

Kamis, 15 Oktober 2026 - 21:09 WIB

Prabowo Lantik Kristomei Sianturi Jadi Kepala BNPB, Segini Harta Kekayaannya

Kamis, 15 Oktober 2026 - 20:09 WIB

Usai Dilantik Jadi KSAD, Tandyo Budi Revita Masuk Bursa Calon Panglima TNI

Kamis, 15 Oktober 2026 - 15:09 WIB

Kemenkes Ungkap Dampak Kabut Asap Karhutla, Bisa Picu Stres hingga Gangguan Pernapasan

Berita Terbaru