Jakarta, APGtimes.com – Tim Ekonomi Bank Danamon menilai Indonesia membutuhkan investasi yang kuat dan berkelanjutan untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi mendekati 6 persen pada akhir 2026.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan optimisme tersebut dalam Pidato Kenegaraan di hadapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR RI), Jumat (14/8/2026).
Lead Economist Bank Danamon Faiz Irman mengatakan investasi harus mampu mendorong produktivitas, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan rumah tangga. Menurutnya, pemerintah perlu menjaga momentum investasi karena konsumsi rumah tangga masih bergerak cukup hati-hati.
“Pidato pagi hari ini memperkuat pandangan bahwa komposisi pertumbuhan Indonesia menjadi semakin dipimpin oleh investasi seiring menormalisasinya dorongan fiskal,” kata Faiz dalam keterangan tertulis, Jumat (14/8/2026).
Investasi Tembus Rp1.010,6 Triliun
Dalam pidatonya, Prabowo menyebut realisasi investasi Indonesia mencapai Rp1.010,6 triliun sepanjang semester I-2026.
Angka tersebut tumbuh 7,2 persen secara tahunan dan sudah mencapai 49,5 persen dari target investasi sepanjang 2026. Realisasi itu juga menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja.
Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tidak menjadikan pertumbuhan ekonomi dan investasi sebagai tujuan akhir. Pemerintah tetap menempatkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran utama.
Faiz menilai pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan pangan melalui reformasi sektor pertanian. Salah satu langkahnya terlihat dari upaya pemerintah memangkas regulasi distribusi pupuk bersubsidi.
Pemerintah telah memangkas sekitar 145 regulasi terkait distribusi pupuk bersubsidi. Selain itu, pemerintah menurunkan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebesar 20 persen sejak Oktober 2025.
Menurut Faiz, kebijakan tersebut membantu petani memperoleh pupuk dengan lebih mudah sekaligus menekan biaya produksi.
B50 Dorong Kemandirian Energi
Faiz juga menilai agenda kemandirian pangan dan energi dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian Indonesia.
Ia menyoroti kebijakan B50 yang berpotensi mengurangi impor solar. Kebijakan tersebut juga dapat mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap perubahan harga minyak dunia.
Namun, peningkatan penggunaan crude palm oil (CPO) untuk kebutuhan dalam negeri juga dapat mengurangi volume ekspor. Selain itu, investasi di sektor hilirisasi, energi, dan proyek strategis tetap membutuhkan impor barang modal dalam jangka pendek.
Karena itu, Faiz menilai dampak kebijakan kemandirian energi terhadap neraca eksternal tidak selalu langsung terlihat dalam bentuk defisit yang lebih kecil.
Danantara DSI Perlu Jaga Pasokan Valas
Faiz turut menyoroti peran Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) dalam menjaga ketersediaan valuta asing (valas) di dalam negeri.
Menurutnya, DSI dapat memberikan dampak lebih besar terhadap nilai tukar rupiah jika mampu meningkatkan retensi hasil ekspor domestik. Transparansi yang lebih baik dan pengurangan kebocoran juga dapat memperbesar pasokan valas di pasar domestik.
Meski demikian, Faiz mengingatkan angka 14 miliar dollar AS tidak otomatis menunjukkan tambahan pasokan valas dengan nilai yang sama. Dampak terhadap rupiah tetap bergantung pada seberapa besar hasil ekspor bertahan di dalam negeri dan berapa banyak yang dikonversi.
Ia juga menilai pemerintah perlu menjaga kejelasan kebijakan agar pengawasan yang lebih ketat tidak menambah biaya transaksi bagi eksportir maupun mengurangi minat investasi swasta.
Konsolidasi BUMN Beri Ruang Fiskal
Di sisi lain, konsolidasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) berpotensi memberikan tambahan ruang fiskal bagi pemerintah.
Faiz mengatakan peningkatan efisiensi dan dividen BUMN dapat membantu pemerintah membiayai sejumlah program prioritas. Namun, dampaknya tetap relatif kecil dibandingkan total belanja pemerintah dan kebutuhan pembiayaan nasional.
Menurutnya, penerimaan negara, pengendalian belanja, serta biaya pembayaran utang masih menjadi faktor utama yang menentukan ruang fiskal Indonesia dalam jangka menengah.
Pemerintah sebelumnya telah menutup 290 BUMN sebagai bagian dari upaya merampingkan perusahaan pelat merah. Pemerintah juga menargetkan penutupan lebih dari 750 BUMN hingga akhir 2026 sehingga jumlah perusahaan nantinya tersisa sekitar 300.
Prabowo sebelumnya mengungkapkan pemerintah menemukan 1.074 BUMN ketika membentuk Danantara. Jumlah tersebut mencakup perusahaan yang memiliki anak, cucu, bahkan cicit perusahaan.
Dengan berbagai kebijakan tersebut, Tim Ekonomi Bank Danamon menilai investasi tetap menjadi faktor penting untuk menjaga pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tantangannya, pemerintah perlu memastikan investasi benar-benar menghasilkan produktivitas, lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. (yp*)
