Jakarta, APGtimes.com – Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah memproyeksikan defisit APBN 2027 berada di kisaran 2,4 persen. Proyeksi tersebut mengacu pada Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF).
Said menilai target defisit nol persen merupakan cita-cita yang baik. Namun, kondisi ekonomi dan tekanan global membuat pemerintah sulit mencapai target tersebut dalam waktu dekat.
Menurut Said, dinamika geopolitik global serta kebijakan moneter Amerika Serikat menjadi sejumlah faktor yang perlu pemerintah perhatikan.
“Keinginan defisit nol persen itu manusiawi karena setiap presiden ingin punya legacy. Namun, melihat faktor eksternal geopolitik hingga sikap hawkish The Fed, hitungan kami di Badan Anggaran defisit itu sekitar Rp669 triliun,” ujar Said dalam video yang diterima Kompas.com, Jumat (14/8/2026).
Defisit Bisa Mencapai Rp669 Triliun
Said menyebut angka Rp669 triliun mencerminkan batas atas proyeksi defisit APBN 2027. Angka tersebut setara dengan 2,4 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), sesuai rentang defisit yang berada pada kisaran 1,8-2,4 persen.
Ia menilai pemerintah perlu menjaga ruang fiskal agar tetap mampu membiayai berbagai kebutuhan negara.
“Kalau tidak mengambil batas atas, kemampuan untuk memfasilitasi penerimaan negara tidak akan cukup,” kata Said.
DPR Dorong Optimalisasi Penerimaan Negara
Untuk mengimbangi defisit, Said mendorong pemerintah memperkuat penerimaan negara melalui pajak, cukai, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Meski demikian, ia meminta Direktorat Jenderal Pajak tidak menggunakan cara yang justru membuat masyarakat dan pelaku usaha merasa tertekan.
Said juga mengingatkan aparat pajak agar menjalankan tugas sesuai aturan dan tidak menargetkan wajib pajak kecil secara berlebihan.
“Pajak itu ada titiknya. Jangan sampai kita menakut-nakuti masyarakat,” tegasnya.
Menurut Said, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan tanpa menciptakan ketakutan di tengah masyarakat. Ia menilai langkah tersebut penting agar aktivitas ekonomi tetap berjalan dan kepatuhan pajak tumbuh secara sehat.
Banggar Dukung Dividen Danantara Masuk Kas Negara
Selain penerimaan pajak, Said menyoroti peluang peningkatan penerimaan negara melalui dividen BUMN yang dikelola Badan Pengelola Investasi Danantara.
Ia mendukung wacana Kementerian Keuangan untuk menyalurkan sebagian dividen Danantara ke kas negara. Menurutnya, langkah tersebut dapat membantu menjaga kondisi fiskal pemerintah.
“Kami di Banggar mendukung hal itu, ketimbang seluruh dana ditahan di Danantara saat mereka masih mendesain ulang rencana ekspansinya,” ujar Said.
Said menilai sebagian dividen tersebut dapat pemerintah gunakan untuk memperkuat kesehatan fiskal, sementara Danantara tetap memiliki ruang untuk menjalankan agenda investasinya. (ys*)
