Jakarta, APGtimes.com – Anggota Komisi X DPR RI Syarief Muhammad mendukung kebijakan pembelajaran jarak jauh (PJJ) bagi sekolah yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Menurut Syarief, sekolah perlu menerapkan PJJ ketika kualitas udara akibat kabut asap sudah masuk kategori membahayakan. Ia menilai keselamatan dan kesehatan siswa harus menjadi prioritas.
“Kami mendukung diterbitkannya surat edaran Kemendikdasmen. Ketika kondisi udara sudah membahayakan, kesehatan dan keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas,” kata Syarief, Rabu (2/9/2026).
Ia menyebut PJJ dapat menjadi solusi sementara selama kondisi darurat kabut asap. Kebijakan itu juga membuat proses belajar tetap berjalan tanpa memaksa siswa berada di tengah paparan asap.
Siswa Jadi Kelompok Rentan
Syarief menilai siswa termasuk kelompok yang rentan terhadap dampak buruk polusi udara akibat karhutla.
Paparan asap tidak hanya terjadi ketika siswa berangkat menuju sekolah. Mereka juga bisa menghirup udara tercemar selama berjam-jam saat berada di lingkungan sekolah.
“Ketika kualitas udara sudah tidak sehat, jangan sampai anak-anak justru dipaksa beraktivitas di luar rumah,” ujarnya.
Menurut Syarief, asap karhutla dapat mengganggu kondisi kesehatan siswa. Polusi udara juga berpotensi menurunkan konsentrasi mereka selama mengikuti pelajaran.
Karena itu, ia menilai sekolah perlu menyesuaikan metode pembelajaran dengan kondisi lingkungan. PJJ dapat menjadi pilihan hingga kualitas udara kembali aman.
3.524 Sekolah Sudah Terapkan PJJ
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) sebelumnya menerbitkan surat edaran terkait pembelajaran dalam kondisi darurat asap.
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan kementeriannya akan memperbarui surat edaran tersebut. Pembaruan itu bertujuan mempertegas protokol pembelajaran saat kabut asap melanda.
Saat ini, sebanyak 3.524 satuan pendidikan telah menjalankan PJJ. Kebijakan tersebut menjangkau sekitar 571.338 murid.
Penerapan PJJ mencakup sejumlah wilayah. Di antaranya Kalimantan Barat, Kota Pontianak, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Kayong Utara, Palangka Raya, Kabupaten Kotawaringin Timur, dan Banjarbaru.
Mu’ti menegaskan pemerintah memegang tiga prinsip dalam menghadapi kondisi tersebut.
Pertama, pemerintah menempatkan keselamatan warga sekolah sebagai prioritas. Kedua, proses belajar murid harus tetap berjalan. Ketiga, pemerintah perlu menyiapkan pemulihan pascabencana sejak awal.
“Kemendikdasmen siap bergerak cepat bersama seluruh kementerian/lembaga terkait guna memastikan seluruh murid terdampak karhutla tidak kehilangan hak belajar,” kata Mu’ti.
Ia memastikan pemerintah akan menyesuaikan proses pembelajaran dengan kondisi di lapangan. Dengan langkah tersebut, siswa tetap memperoleh pendidikan tanpa mengorbankan kesehatan dan keselamatan mereka. (de*)
