Indonesia Usulkan Koordinasi Lintas Negara untuk Berantas Online Scam dan Judi Online

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 1 Oktober 2026 - 08:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

International Conference on Combating Online Scams (ICCOS): ?Acting Together towards Breaking the Chain and Eradication of Online Scams? yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, pada 23?24 September 2026.(Dok. Kemlu RI)

International Conference on Combating Online Scams (ICCOS): ?Acting Together towards Breaking the Chain and Eradication of Online Scams? yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, pada 23?24 September 2026.(Dok. Kemlu RI)

Jakarta, APGtimes.com – Indonesia mengusulkan mekanisme koordinasi lintas negara untuk mempercepat pertukaran informasi dan respons terhadap penipuan daring atau online scam serta judi online.

Wakil Menteri Luar Negeri RI Arif Havas Oegroseno menyampaikan usulan tersebut dalam International Conference on Combating Online Scams (ICCOS) di Phnom Penh, Kamboja, pada 23–24 September 2026.

“Kita tidak sedang melawan individu. Kita sedang melawan sebuah jaringan. Dan sebuah jaringan hanya bisa dikalahkan oleh jaringan yang lebih cepat,” kata Havas dalam keterangannya, Rabu (30/9/2026).

Indonesia Dorong Koordinasi Antarnegara

Konferensi tersebut menghasilkan Deklarasi Phnom Penh tentang Pemberantasan Penipuan Daring.

Sebanyak 28 negara dan tujuh organisasi internasional ikut memperkuat komitmen dalam deklarasi tersebut.

Kerja sama itu mencakup penegakan hukum, pertukaran informasi, penelusuran aset, pemulihan aset, serta perlindungan korban.

Baca Juga :  Program Magang Nasional 2026 Dibuka Lagi, Kemnaker Targetkan 150 Ribu Peserta

Selain itu, peserta konferensi menerima usulan Indonesia untuk membentuk mekanisme koordinasi lintas negara.

Kementerian Luar Negeri menjelaskan bahwa mekanisme tersebut tidak akan membentuk institusi atau sekretariat baru.

Sebaliknya, mekanisme itu akan menghubungkan berbagai upaya yang sudah berjalan di tingkat nasional, regional, dan global.

Pertukaran Informasi Jadi Fokus

Mekanisme tersebut akan menghubungkan focal point nasional dengan jaringan kerja sama yang sudah tersedia.

Dengan cara itu, negara-negara peserta dapat mempercepat pertukaran informasi terkait kasus online scam dan judi online.

Koordinasi penegakan hukum juga dapat berlangsung lebih cepat. Selain itu, negara terkait dapat menangani kasus yang melibatkan lebih dari satu yurisdiksi secara lebih terkoordinasi.

Baca Juga :  Agung Firman Sampurna Tegaskan Dana Haji Milik Jemaah, Bukan Kekayaan Negara

Indonesia menyatakan kesiapan bekerja sama dengan Kamboja, ASEAN, UNODC, INTERPOL, dan negara peserta konferensi lainnya.

Kerja sama itu bertujuan memperkuat konektivitas antarmekanisme yang sudah berjalan.

Online Scam dan Judol Melibatkan Banyak Negara

Indonesia menilai online scam dan judi online kini berkembang menjadi kejahatan terorganisasi.

Jaringan tersebut dapat melibatkan banyak pelaku dengan peran berbeda. Mereka antara lain perekrut, operator, penyedia teknologi, money mule, hingga pelaku pencucian uang.

Karena itu, Indonesia mendorong negara-negara terkait memperkuat koordinasi.

Respons yang cepat dan saling terhubung dinilai penting untuk menghadapi jaringan kejahatan yang beroperasi lintas negara.

Dengan mekanisme tersebut, Indonesia berharap pertukaran informasi dan penanganan kasus dapat berjalan lebih cepat tanpa membentuk lembaga internasional baru. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru