Palembang, APGtimes.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Selatan mengungkap temuan 22.690 titik panas atau hotspot kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di area konsesi perusahaan.
Walhi Sumsel memperoleh data tersebut melalui analisis spasial. Data bersumber dari Sipongi Kementerian Kehutanan untuk periode 1 September hingga 2 Oktober 2026.
Kepala Divisi Advokasi Walhi Sumsel Galang Suganda mengatakan karhutla kembali mengancam lingkungan dan masyarakat Sumsel.
“Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi ancaman serius. Asap kembali menyelimuti ruang hidup warga, kualitas udara memburuk, kasus gangguan kesehatan meningkat,” ujar Galang, Senin (5/10/2026).
Menurut Galang, aktivitas kehutanan, perkebunan, dan pertambangan turut memberi tekanan besar terhadap ruang hidup masyarakat.
Hotspot Tersebar di Konsesi HTI dan Perkebunan
Walhi mencatat Sumatera Selatan memiliki luas daratan sekitar 8,6 juta hektare. Sebagian wilayah tersebut telah mendapat alokasi untuk berbagai kegiatan ekonomi berbasis lahan.
Sekitar 1,4 juta hektare masuk kawasan Hutan Tanaman Industri (HTI). Kemudian, sekitar 1,2 juta hektare digunakan untuk perkebunan kelapa sawit.
Selain itu, lebih dari 700 ribu hektare mendapat izin untuk kegiatan pertambangan.
Dari analisis data Sipongi, Walhi menemukan 10.411 hotspot berada dalam izin PBPH atau HTI yang tersebar di 18 konsesi perusahaan.
Sementara itu, 12.279 hotspot berada dalam wilayah izin perkebunan yang tersebar di 63 konsesi perusahaan.
Jika digabungkan, jumlah hotspot di wilayah konsesi korporasi mencapai 22.690 titik.
Walhi Minta Pemerintah Verifikasi Hotspot
Walhi menjelaskan bahwa hotspot menunjukkan anomali panas yang terdeteksi satelit. Data tersebut belum otomatis menunjukkan adanya kebakaran aktif.
Karena itu, petugas tetap perlu melakukan verifikasi langsung di lapangan.
Meski demikian, Walhi menilai konsentrasi hotspot di wilayah konsesi perusahaan perlu mendapat perhatian pemerintah.
“Hotspot merupakan indikator anomali panas yang tetap membutuhkan verifikasi lapangan. Konsentrasi hotspot pada wilayah yang berada dalam izin korporasi merupakan indikasi risiko yang harus segera diverifikasi dan diawasi pemerintah,” kata Galang.
Ribuan Hotspot Berada di Kawasan Gambut
Walhi juga menganalisis sebaran hotspot pada Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di Sumatera Selatan.
Dari total 16.685 hotspot yang berada di kawasan gambut, sebanyak 11.845 titik atau 70,99 persen berada di kawasan Kubah Gambut.
Sementara itu, 4.840 titik atau 29,01 persen berada di kawasan Non-Kubah Gambut.
Walhi menilai tingginya hotspot di kawasan gambut menunjukkan besarnya risiko kebakaran pada ekosistem tersebut.
Kondisi gambut yang mengalami tekanan dapat memperbesar potensi karhutla, terutama saat musim kering. Karena itu, Walhi mendorong pemerintah memperkuat pengawasan dan pencegahan kebakaran di wilayah rawan. (ys*)
