Padang, APGtimes.com — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) menetapkan status siaga darurat bencana selama 60 hari untuk mengantisipasi ancaman banjir, banjir bandang, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.
Gubernur Sumbar Mahyeldi menetapkan kebijakan tersebut melalui Keputusan Gubernur Nomor 360-693-2026. Status siaga berlaku mulai 16 November 2026 hingga 18 Januari 2027 dan mencakup seluruh wilayah Sumatera Barat.
Mahyeldi mengatakan, pemerintah daerah mengambil langkah ini untuk memperkuat kesiapan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi. Pengalaman bencana pada 2025 juga menjadi pertimbangan pemerintah dalam menetapkan status tersebut.
“Langkah penetapan status siaga darurat ini kami ambil untuk meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi lintas sektor guna mengurangi risiko serta dampak bencana hidrometeorologi,” kata Mahyeldi.
Selain itu, pemerintah dapat memperpanjang atau mengubah status tersebut sesuai hasil evaluasi kondisi kebencanaan di lapangan.
Bibit Siklon 96S dan 92B Tingkatkan Ancaman Cuaca
Penetapan status siaga darurat juga merespons peringatan dini Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 14 November 2026. Peringatan tersebut berkaitan dengan potensi dampak tidak langsung Bibit Siklon Tropis 92B dan 96S.
Sebelumnya, BNPB telah menerbitkan surat edaran pada 30 Oktober 2026. Kementerian Dalam Negeri juga mengirim surat pada 10 November 2026 untuk mendorong kesiapsiagaan wilayah pascabencana di Sumatera.
Kepala Stasiun Meteorologi Kelas II Minangkabau BMKG, Decky Irmawan, menjelaskan bahwa sejumlah dinamika atmosfer sedang memengaruhi kondisi cuaca Sumatera Barat.
Salah satunya ialah Madden–Julian Oscillation (MJO) yang memasuki fase 3 di Samudra Hindia. Menurut Decky, fenomena tersebut juga aktif secara spasial di wilayah Sumatera.
“Kami mendeteksi adanya pola gangguan cuaca berupa Madden–Julian Oscillation (MJO) yang berada pada fase 3 di Samudra Hindia dan secara spasial aktif di wilayah Sumatera,” ujar Decky.
Selain MJO, gelombang Kelvin, pertemuan arus angin atau konvergensi, serta belokan angin turut memperkuat pertumbuhan awan hujan. Anomali positif suhu permukaan laut di perairan barat Sumatera Barat juga menambah potensi pembentukan awan hujan.
Decky secara khusus meminta masyarakat mewaspadai Bibit Siklon Tropis 96S di Samudra Hindia sebelah barat Sumatera. Bibit siklon tersebut berpeluang berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan.
“Meskipun pergerakannya menjauhi wilayah Sumatera, keberadaan bibit siklon ini tetap berdampak pada terbentuknya pola belokan angin yang memicu pertumbuhan awan-awan hujan di Sumatera Barat,” kata dia.
Seluruh 19 Kabupaten dan Kota Masuk Peringatan Dini
BMKG Minangkabau memasukkan seluruh 19 kabupaten dan kota di Sumatera Barat ke dalam zona peringatan dini cuaca ekstrem untuk periode 17–19 November 2026.
Sebanyak 14 daerah masuk kategori Siaga, yaitu:
-
Kabupaten Agam
-
Dharmasraya
-
Kepulauan Mentawai
-
Lima Puluh Kota
-
Kota Padang
-
Padang Pariaman
-
Kota Pariaman
-
Pasaman
-
Pasaman Barat
-
Kota Payakumbuh
-
Pesisir Selatan
-
Sijunjung
-
Kabupaten Solok
-
Solok Selatan
Sementara itu, lima daerah lainnya masuk kategori Waspada. Wilayah tersebut meliputi Kota Bukittinggi, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, Kota Solok, dan Kabupaten Tanah Datar.
Menghadapi potensi hujan lebat, BMKG meminta warga mengenali kawasan rawan bencana di sekitar tempat tinggal. Warga juga perlu segera menuju tempat aman apabila hujan turun dalam waktu lama, debit sungai meningkat, atau muncul tanda-tanda pergerakan tanah.
Pemprov Sumbar Aktifkan Pos Komando dan Anggaran Darurat
Untuk memperkuat penanganan di lapangan, Pemprov Sumbar mengaktifkan Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana. Pemerintah menempatkan pusat komando tersebut di Gedung Pusdalops BPBD Provinsi Sumatera Barat.
Kepala BPBD Sumbar memimpin fungsi komando secara ex-officio sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Basarnas, serta instansi terkait ikut mendukung koordinasi penanganan bencana.
Mahyeldi juga memastikan pemerintah daerah menyiapkan anggaran operasional untuk mendukung masa siaga darurat yang melintasi dua tahun anggaran.
“Seluruh biaya operasionalnya juga telah didukung melalui APBD Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2026 dan 2027, termasuk lewat Belanja Tidak Terduga maupun Dana Siap Pakai sesuai ketentuan yang berlaku,” ucap Mahyeldi.
Dengan dukungan pos komando dan anggaran tersebut, pemerintah daerah berharap koordinasi serta respons terhadap potensi bencana dapat berjalan lebih cepat. Masyarakat tetap perlu meningkatkan kewaspadaan, terutama saat hujan lebat berlangsung dan kondisi sungai maupun lereng menunjukkan tanda bahaya. (ys*)









