Komnas HAM Beri 6 Rekomendasi untuk Benahi MBG, Keamanan Pangan Jadi Sorotan

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 8 Oktober 2026 - 22:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing (kanan), bersama Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menyampaikan temuan dan rekomendasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/6/2026).(KOMPAS.com/Fristin Intan Sulistyowati )

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM, Uli Parulian Sihombing (kanan), bersama Koordinator Subkomisi Penegakan HAM Komnas HAM, Pramono Ubaid Tanthowi, menyampaikan temuan dan rekomendasi terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (15/6/2026).(KOMPAS.com/Fristin Intan Sulistyowati )

Jakarta, APGtimes.com – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta pemerintah membenahi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara menyeluruh.

Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komnas HAM Uli Parulian Sihombing menyampaikan enam rekomendasi dalam konferensi pers di kantor Komnas HAM, Kamis (8/10/2026). Rekomendasi tersebut mencakup ketepatan sasaran, keamanan pangan, perlindungan pekerja, penegakan hukum, hingga pengawasan masyarakat.

Komnas HAM Soroti Ketepatan Sasaran MBG

Komnas HAM meminta pemerintah memastikan program MBG menjangkau kelompok yang benar-benar membutuhkan.

Uli mengatakan pemerintah perlu memprioritaskan kelompok rentan, khususnya kelompok 3B, peserta didik dari rumah tangga miskin, serta masyarakat di wilayah rawan pangan dan gizi.

Selain itu, pemerintah perlu memperhatikan masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Pemerintah juga harus memakai data yang akurat agar penyaluran MBG sesuai kebutuhan penerima.

Tata Kelola dan Koordinasi Perlu Diperkuat

Komnas HAM juga mendorong pemerintah memperkuat tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas program MBG.

Untuk itu, pemerintah perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025. Pemerintah juga perlu memperjelas pembagian kewenangan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.

Koordinasi lintas sektor menjadi penting agar pelaksanaan program berjalan lebih terarah. Dengan pembagian kewenangan yang jelas, pengawasan juga dapat berjalan lebih efektif.

Baca Juga :  BGN Batasi Biaya Dapur MBG Rp3.000 per Orang, Insentif Mitra Ikut Berubah

Keamanan Pangan Harus Menjadi Prioritas

Selanjutnya, Komnas HAM meminta pemerintah menempatkan keamanan pangan dan kualitas gizi sebagai prioritas utama.

Pemerintah perlu memperkuat standar keamanan pangan dan memastikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memenuhi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

Pengawasan terhadap SPPG juga perlu diperketat. Selain itu, pemerintah harus memperbaiki pengelolaan limbah dan memberikan informasi yang transparan mengenai kandungan gizi makanan.

Komnas HAM turut meminta pemerintah menyiapkan mekanisme penanganan serta pemulihan korban keracunan secara cepat dan transparan.

Hak Pekerja SPPG Harus Dijamin

Komnas HAM juga menyoroti perlindungan bagi pekerja SPPG.

Menurut Uli, pemerintah perlu memastikan kepastian status kerja, upah yang layak, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), jam kerja yang wajar, serta jaminan sosial.

Perlindungan tersebut juga perlu mencakup jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan bagi pekerja serta relawan SPPG.

Penegakan Hukum Harus Transparan

Komnas HAM meminta pemerintah memastikan penegakan hukum terhadap berbagai pelanggaran dalam pelaksanaan MBG berjalan adil dan independen.

Hal itu mencakup pelanggaran keamanan pangan, lingkungan hidup, hingga dugaan korupsi dalam tata kelola program.

Selain menindak pelanggaran, pemerintah juga harus memastikan korban mendapatkan pemulihan yang layak.

Masyarakat Diminta Ikut Mengawasi

Komnas HAM selanjutnya meminta pemerintah membuka ruang partisipasi publik dalam pelaksanaan program MBG.

Baca Juga :  Suyudi Ario Seto Jalani Uji Kelayakan Calon Kapolri di DPR

Pemerintah daerah dan masyarakat sipil perlu mendapat ruang untuk ikut memantau dan mengevaluasi program. Mereka juga dapat terlibat dalam advokasi kebijakan serta pendampingan korban.

Dengan pengawasan yang lebih terbuka, masyarakat dapat ikut memastikan program MBG berjalan sesuai tujuan dan memenuhi hak penerima manfaat.

BGN Berkomitmen Tindak Lanjuti Rekomendasi

Uli mengatakan Komnas HAM telah bertemu dengan Kepala BGN, Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN, serta Sekretaris Deputi Bidang Pemantauan dan Pengawasan BGN pada Senin (5/10/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Komnas HAM menyampaikan temuan dan rekomendasi terkait pelaksanaan MBG. Menurut Uli, BGN menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti sejumlah rekomendasi tersebut.

Salah satunya berkaitan dengan revisi Perpres Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan program MBG.

BGN juga akan memperhatikan refocusing penerima manfaat. Kelompok sasaran tersebut mencakup anak-anak, kelompok 3B, peserta didik dari rumah tangga miskin, serta masyarakat di wilayah rawan pangan dan gizi dan kawasan 3T.

Selain itu, koordinasi dengan pemerintah daerah akan diperkuat, terutama dalam pengawasan dan evaluasi pelaksanaan MBG.

Hingga berita ini ditulis, Kepala BGN Sudaryono belum memberikan tanggapan langsung mengenai rekomendasi Komnas HAM tersebut. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru