BGN Batasi Biaya Dapur MBG Rp3.000 per Orang, Insentif Mitra Ikut Berubah

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 4 November 2026 - 17:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Salah satu dapur MBG

Salah satu dapur MBG

Jakarta, APGtimes.com — Badan Gizi Nasional (BGN) membatasi biaya operasional dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp3.000 per penerima manfaat. Kebijakan ini berlaku untuk seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Juru Bicara BGN, Tysa Novenny, menjelaskan bahwa pemerintah mengatur ulang pembiayaan program MBG. Langkah tersebut bertujuan menekan pengeluaran dan menjaga anggaran negara tetap sesuai alokasi.

“Salah satu penyesuaian dilakukan terhadap biaya operasional dapur yang kini ditetapkan maksimal Rp 3.000 per penerima manfaat,” kata Tysa dalam keterangan pers resmi, Rabu (4/11/2026).

BGN Mengatur Anggaran Makanan Berdasarkan Porsi

BGN menghitung biaya operasional dapur dengan mempertimbangkan jumlah penerima manfaat yang dilayani.

Pemerintah juga membagi anggaran makanan menjadi dua kategori. Untuk porsi kecil, BGN mengalokasikan Rp13.000. Sementara itu, porsi besar memperoleh anggaran Rp15.000.

Baca Juga :  Anggota Polri Aktif di Jambi Bakal Dilaporkan ke Propam, Diduga Kelola Yayasan MBG

“Pagu anggaran penyediaan makanan ditetapkan sebesar Rp 13.000 untuk porsi kecil dan Rp 15.000 untuk porsi besar,” ucap Tysa.

Sebelumnya, BGN memakai mekanisme at cost untuk menghitung biaya operasional dapur. Sistem tersebut tidak memiliki batas pengeluaran. Akibatnya, pengelola bisa mengeluarkan dana melebihi pagu anggaran.

Melalui aturan baru, BGN menggunakan jumlah penerima manfaat sebagai dasar penghitungan biaya. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengendalikan kebutuhan operasional setiap dapur.

Tysa mengatakan kebijakan tersebut mendorong efisiensi dan memperkuat tata kelola program MBG.

“Pengelolaan anggaran melalui efisiensi dan penguatan tata kelola ini dilakukan agar pembiayaan program berjalan selaras dan akuntabel,” katanya.

BGN Mengubah Insentif Mitra SPPG

Selain biaya operasional, BGN juga mengubah skema insentif bagi mitra penyelenggara SPPG.

Baca Juga :  Razia Scammer di Kamboja Picu Lonjakan, Hampir 12 Ribu WNI Minta Dipulangkan

Sebelumnya, mitra menerima insentif tetap Rp6 juta setiap hari. Kini, BGN mengganti skema tersebut dengan Insentif Fasilitas SPPG sebesar Rp2.000 per penerima manfaat.

BGN menghitung insentif berdasarkan jumlah penerima manfaat. Pemerintah juga mempertimbangkan ketersediaan fasilitas dan kualitas layanan mitra.

“Penyesuaian juga diberlakukan terhadap skema insentif mitra,” tutur Tysa.

Tysa menjelaskan bahwa perubahan ini membantu pemerintah mengendalikan pengeluaran. Skema tersebut juga menjaga penggunaan dana agar tidak melampaui batas anggaran.

“Alokasi anggaran dapat dikelola secara lebih terukur dan tetap berada dalam batas pagu yang ditetapkan,” imbuhnya.

Dengan kebijakan baru ini, BGN mengubah dua komponen pembiayaan MBG, yaitu biaya operasional dapur dan insentif mitra. Pemerintah kini menjadikan jumlah penerima manfaat sebagai dasar penghitungan kedua komponen tersebut. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah
RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Penantian 18 Tahun Masuk Tahap Penentuan
Ferry Boboho Dapat Saham Rp 14 Miliar Tanpa Setor Modal, Jaksa Kaitkan dengan Perkara Febrie
Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat
Perpol Baru Kapolri Buka Jalan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Ini 9 Perubahannya
DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset, 10 Poin Ini Jadi Sorotan Utama
Gugatan Baru di MK Minta Usia Capres-Cawapres Turun Jadi 19 Tahun, Ini Alasannya
Indonesia Bakal Terima Airbus A340-500 Bekas Pesawat Erdogan, Ini Penjelasan Kemhan
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 19 November 2026 - 11:09 WIB

Perpol Baru Terbit Jelang Sidang Etik Listyo Sigit, Ini 9 Aturan yang Berubah

Kamis, 19 November 2026 - 09:09 WIB

RUU Perampasan Aset Segera Disahkan DPR, Penantian 18 Tahun Masuk Tahap Penentuan

Rabu, 18 November 2026 - 22:09 WIB

Ahmad Doli Minta Polemik Ijazah Anggota DPR Tak Diperpanjang, Singgung Pilihan Rakyat

Rabu, 18 November 2026 - 21:09 WIB

Perpol Baru Kapolri Buka Jalan Sidang Etik Jenderal Listyo Sigit, Ini 9 Perubahannya

Rabu, 18 November 2026 - 19:09 WIB

DPR Rampungkan RUU Perampasan Aset, 10 Poin Ini Jadi Sorotan Utama

Berita Terbaru