Netty Prasetiyani Minta Pemerintah Siagakan Layanan Kesehatan akibat Kabut Asap Karhutla

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 14 Oktober 2026 - 13:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kondisi Ismalic Center di Kota Jambi yang diselimuti kabut asap tebal pada Senin (5/10/2026) pagi. Kondisi udara di Jambi masuk kategori berbahaya, sejumlah masyarakat mengaku sesak, iritasi mata hingga mual akibat kabut yang semakin parah.(KOMPAS.COM/ARYO TONDANG)

Kondisi Ismalic Center di Kota Jambi yang diselimuti kabut asap tebal pada Senin (5/10/2026) pagi. Kondisi udara di Jambi masuk kategori berbahaya, sejumlah masyarakat mengaku sesak, iritasi mata hingga mual akibat kabut yang semakin parah.(KOMPAS.COM/ARYO TONDANG)

Jakarta, APGtimes.com – Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta pemerintah meningkatkan layanan kesehatan bagi masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia menilai kabut asap mengancam kesehatan warga sekaligus menghambat kegiatan sehari-hari.

Netty meminta pemerintah memprioritaskan anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan. Sebab, kelompok tersebut lebih rentan mengalami gangguan kesehatan saat polusi udara meningkat.

“Ketika kabut asap semakin pekat dan kualitas udara memburuk, yang paling penting adalah memastikan masyarakat terlindungi. Anak-anak, lansia, ibu hamil, serta warga dengan gangguan pernapasan harus mendapatkan perhatian khusus,” ujar Netty, Selasa (13/10/2026).

Netty Minta Pemerintah Siagakan Layanan Kesehatan

Netty menegaskan bahwa pemerintah perlu mengimbangi pemadaman karhutla dengan pelayanan kesehatan yang memadai. Karena itu, pemerintah daerah, dinas kesehatan, dan fasilitas medis harus menyiapkan langkah antisipasi terhadap potensi lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

Selain itu, pemerintah perlu memperluas sosialisasi mengenai kualitas udara dan penggunaan masker. Melalui informasi yang jelas, masyarakat dapat memahami risiko kabut asap serta mengetahui cara mengurangi paparan saat beraktivitas.

Netty juga meminta fasilitas kesehatan mempermudah akses pemeriksaan bagi warga terdampak. Dengan demikian, petugas medis dapat menangani keluhan kesehatan lebih cepat sebelum kondisinya memburuk.

Baca Juga :  DPR Desak Pemerintah Segera Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan

“Jangan sampai masyarakat hanya mengetahui bahwa udara sedang buruk, tetapi tidak mendapatkan panduan mengenai apa yang harus dilakukan. Informasi harus diikuti dengan layanan kesehatan yang siap, akses pemeriksaan, dan penanganan yang cepat bagi warga terdampak,” katanya.

Lebih lanjut, Netty meminta pemerintah menjadikan keselamatan warga sebagai prioritas dalam penanganan karhutla. Menurutnya, penurunan jumlah titik api saja tidak cukup untuk mengukur keberhasilan penanganan.

“Negara harus hadir dalam dua hal sekaligus, mengendalikan kebakaran dan melindungi masyarakat dari dampaknya. Keberhasilan penanganan karhutla bukan hanya diukur dari berkurangnya titik api, tetapi juga dari terjaganya kesehatan dan keselamatan warga,” ujar Netty.

Polusi Udara Tinggi di Palangka Raya dan Palembang

Kabut asap dari karhutla di sejumlah provinsi terus memperburuk kualitas udara. Data IQAir yang dikutip dalam laporan tersebut menunjukkan tingginya tingkat polusi di beberapa kota pada Rabu (14/10/2026).

Palangka Raya, Kalimantan Tengah, mencatat indeks kualitas udara atau Air Quality Index (AQI) sebesar 396 pada skala Amerika Serikat pukul 04.00 WIB. Pada waktu yang sama, konsentrasi partikel halus PM2.5 mencapai 273 mikrogram per meter kubik (µg/m³).

Baca Juga :  11 Orang Ditangkap di Dugaan Markas Judol Cijantung, TNI AD Temukan 32 Komputer

Sementara itu, Balikpapan, Kalimantan Timur, mencatat AQI sebesar 123 pada pukul 06.00 Wita. Angka tersebut menempatkan kualitas udara kota itu dalam kategori tidak sehat bagi kelompok sensitif.

Di sisi lain, Palembang, Sumatera Selatan, mencatat AQI sebesar 688 dengan konsentrasi PM2.5 mencapai 420 µg/m³. Angka tersebut melampaui batas atas kategori berbahaya dalam skala AQI Amerika Serikat yang disebutkan dalam laporan.

Sebagai acuan, AQI 0–50 menunjukkan kualitas udara baik, 51–100 sedang, 101–150 tidak sehat bagi kelompok sensitif, 151–200 tidak sehat, 201–300 sangat tidak sehat, dan 301–500 berbahaya.

Karena itu, tingginya polusi udara membutuhkan langkah perlindungan yang cepat dan terkoordinasi. Pemerintah perlu memantau kualitas udara, menyebarkan informasi secara berkala, serta memastikan warga dapat mengakses layanan kesehatan.

Dengan langkah tersebut, pemerintah dapat menangani karhutla sekaligus mengurangi risiko kesehatan akibat paparan kabut asap. Perlindungan warga harus berjalan seiring dengan upaya mengendalikan kebakaran di berbagai wilayah. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Indonesia, Qatar, Turki, dan Pakistan Teken Project Badr, Bidik Industri Pertahanan
Pemerintah Kucurkan Rp 1,235 Triliun untuk Atasi Karhutla di 7 Provinsi
Ferry Juliantono Tawarkan Kopdes Merah Putih Salurkan Gaji ASN, Ini Respons MenPAN-RB
Bahlil Pertimbangkan Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga, Utamakan Kebutuhan RI
BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara, 75 SPPG Punya VA Ganda
KPK Tolak Usulan Luhut Hapus Unsur Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Prabowo Ancam Cabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan, 32 Konsesi Kena Sanksi
Ahli UGM Ungkap Tanggung Jawab Pimpinan atas Penugasan Staf Khusus
Berita ini 2 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:09 WIB

Indonesia, Qatar, Turki, dan Pakistan Teken Project Badr, Bidik Industri Pertahanan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 19:09 WIB

Pemerintah Kucurkan Rp 1,235 Triliun untuk Atasi Karhutla di 7 Provinsi

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:09 WIB

Ferry Juliantono Tawarkan Kopdes Merah Putih Salurkan Gaji ASN, Ini Respons MenPAN-RB

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:09 WIB

Bahlil Pertimbangkan Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga, Utamakan Kebutuhan RI

Kamis, 22 Oktober 2026 - 10:09 WIB

BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara, 75 SPPG Punya VA Ganda

Berita Terbaru

Presiden Amerika Serikat Donald Trump (kanan) bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (kiri) di Oval Office, Gedung Putih, Washington DC, 4 Februari 2025..(AFP/ANDREW CABALLERO-REYNOLDS)

Internasional

AS-Israel Siapkan Serangan Baru ke Iran, Fasilitas Nuklir Jadi Target

Kamis, 22 Okt 2026 - 16:09 WIB