Jakarta, APGtimes.com — Bareskrim Polri menunda pemaparan atau ekspose perkara dugaan makar terhadap Presiden Prabowo Subianto bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung. Penyidik menjadwalkan agenda tersebut pada pekan depan.
Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Pol Susatyo Purnomo Condro menyampaikan penundaan itu saat memberikan keterangan pada Jumat (20/11/2026).
“Ekspose dengan JPU ditunda minggu depan,” jelas Susatyo.
Meski begitu, Susatyo belum mengungkap alasan penundaan agenda tersebut. Sebelumnya, penyidik telah menggelar perkara secara internal pada Kamis (19/11/2026).
Penyidik Periksa Proses Penanganan Perkara
Gelar perkara internal tersebut bertujuan memastikan penyidik menjalankan proses hukum sesuai prosedur. Dalam kegiatan itu, Bareskrim melibatkan sejumlah unsur pengawasan dan lembaga terkait.
Pihak yang ikut serta antara lain Biro Pengawasan Penyidikan Bareskrim Polri, Divisi Propam Polri, Inspektorat Pengawasan Umum Polri, serta Komisi Kepolisian Nasional.
Penyidik memusatkan pembahasan pada tiga unsur dugaan makar, yakni pemufakatan, persiapan, dan perbuatan permulaan.
Susatyo memastikan Bareskrim akan menyampaikan perkembangan penyidikan kepada publik setelah rangkaian gelar perkara selesai. Penyidik juga akan memaparkan hasil pembahasan bersama Kejaksaan Agung.
“Kami akan menyampaikannya secara detail setelah kami melaksanakan gelar perkara hari ini (kemarin) secara internal dan juga gelar perkara nanti bersama Kejagung dan disampaikan secara lengkap pada saat press conference,” pungkasnya.
Kasus Makar Berbeda dengan Perkara Penyadapan
Susatyo menegaskan bahwa perkara dugaan makar tidak sama dengan kasus penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo. Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menangani perkara penyadapan tersebut.
Meski berbeda, penyidik mengembangkan kasus dugaan makar dari penyelidikan perkara penyadapan ilegal. Hingga Jumat (20/11/2026), Polri belum menetapkan tersangka dalam perkara dugaan makar.
Sementara itu, penyidik telah menetapkan empat tersangka dalam kasus penyadapan ilegal. Mereka terdiri atas Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.
Menurut dugaan penyidik, aktivitas penyadapan tersebut tidak hanya menyasar Prabowo. Sejumlah pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh organisasi kemasyarakatan, LSM, dan pengusaha juga masuk dalam daftar pihak yang diduga menjadi sasaran.
Penyidik Terapkan Sejumlah Pasal
Dalam perkara penyadapan, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan hukum sesuai dugaan peran masing-masing tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.
Kedua, penyidik menggunakan Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE. Pasal ini berkaitan dengan dugaan penghilangan data elektronik dan memuat ancaman penjara paling lama delapan tahun.
Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mengatur dugaan akses ilegal. Ketentuan tersebut memuat ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai pasal yang penyidik sangkakan.
Selain itu, penyidik menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP mengenai dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk melalui penyalahgunaan kekuasaan.
Di sisi lain, Polri telah menjatuhkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Pol Ahrie Sonta dan Irjen Pol Eko Hadi dalam proses etik. Keduanya mengajukan banding atas putusan tersebut.
Bareskrim kini menunggu jadwal ekspose bersama Kejaksaan Agung untuk membahas perkembangan perkara dugaan makar. Hingga saat ini, penyidik belum mengumumkan penetapan tersangka dalam kasus tersebut. (mda*)









