Palembang, APGtimes.com – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menemukan 44 area hutan dan perkebunan yang terbakar di Sumatera Selatan. Area tersebut meliputi perkebunan kelapa sawit, hutan tanaman industri (HTI), kesatuan pengelolaan hutan (KPH), hingga kawasan hutan lindung.
Pemetaan BNPB yang diselaraskan dengan data Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menunjukkan sejumlah titik api berada di perbatasan area berizin konversi lahan. Temuan ini memunculkan dugaan adanya aktivitas pembukaan atau perluasan lahan yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Kepala BNPB Letjen TNI Kristomei Sianturi menyampaikan temuan tersebut dalam rapat koordinasi penanganan darurat karhutla di Palembang, Minggu (18/10/2026). Ia mengingatkan bahwa upaya pemadaman tidak akan berjalan efektif jika pembakaran terus terjadi.
BNPB Dorong Penegakan Hukum terhadap Pelaku Karhutla
BNPB meminta aparat penegak hukum menyelidiki dugaan pembakaran hutan dan lahan secara menyeluruh. Penyelidikan perlu mencakup kemungkinan keterlibatan individu maupun korporasi berdasarkan bukti yang ditemukan.
Kristomei menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan seiring dengan operasi pemadaman. Sebab, kebakaran dapat kembali terjadi ketika petugas berusaha memadamkan api, tetapi pihak lain justru melakukan pembakaran.
Karena itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan dan pencegahan, bukan hanya mengerahkan personel untuk memadamkan api. Langkah penindakan juga penting untuk mencegah kejadian serupa berulang.
Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah Diperkuat
Kristomei menekankan bahwa penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor. Kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus menyelaraskan program serta membagi tanggung jawab secara jelas.
Dengan koordinasi yang lebih baik, petugas dapat menjalankan operasi secara terpadu. Selain itu, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dapat membantu mempercepat penanganan titik api di wilayah terdampak.
BNPB menilai setiap pihak harus bekerja dalam satu strategi yang terarah. Tanpa koordinasi, pengerahan personel dan sarana pemadaman berisiko tidak memberikan hasil maksimal.
BNPB Evaluasi Hasil Operasi Pemadaman
BNPB meminta petugas mengevaluasi efektivitas operasi pemadaman secara berkala. Evaluasi tersebut harus mengukur dampak pengerahan personel dan peralatan, termasuk helikopter, terhadap luas kebakaran dan jumlah titik panas atau hotspot.
Kristomei mengingatkan bahwa besarnya jumlah personel dan peralatan tidak otomatis menjamin keberhasilan operasi. Oleh sebab itu, petugas perlu membandingkan sumber daya yang telah dikerahkan dengan perkembangan kondisi di lapangan.
Jika hasilnya belum sesuai harapan, tim harus mengidentifikasi kendala dan memperbaiki strategi. Dengan cara ini, pemerintah dapat mengarahkan sumber daya secara lebih tepat sasaran.
Posko Karhutla Dibagi Berdasarkan Klaster Wilayah
BNPB juga mendorong pembentukan posko operasi kolaboratif berdasarkan klaster wilayah titik panas. Setiap posko harus memiliki penanggung jawab wilayah, pembagian tugas yang jelas, serta catatan jumlah personel dan sarana pendukung.
Data tersebut dapat membantu petugas memantau pelaksanaan operasi dan menilai kebutuhan di setiap wilayah. Selain itu, pembagian wilayah kerja dapat memperjelas koordinasi antartim di lapangan.
BNPB berharap langkah terpadu ini mampu meningkatkan efektivitas penanganan karhutla di Sumatera Selatan. Penegakan hukum, pencegahan pembakaran, koordinasi lintas sektor, dan evaluasi operasi menjadi bagian penting untuk menekan kebakaran berulang. (yp*)
