Jakarta, APGtimes.com – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman memperkirakan dinamika politik Indonesia ke depan akan semakin menantang.
Dudung mengatakan kondisi politik tidak akan selalu berjalan tenang. Ia menilai perkembangan di media sosial turut memengaruhi situasi politik saat ini.
“Tentunya ke depan juga pasti situasi politik juga tidak landai-landai saja. Saat ini kita lihat di media sosial,” kata Dudung saat serah terima jabatan Menko Polkam di Jakarta, Senin (5/10/2026).
Menurut Dudung, kondisi tersebut menuntut Kemenko Polkam bekerja lebih keras. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarinstansi untuk menjaga stabilitas politik dan keamanan.
Dudung Minta Koordinasi Diperkuat
Dudung mengatakan Kemenko Polkam perlu memperkuat sinkronisasi dengan kementerian dan lembaga terkait.
Langkah tersebut bertujuan menjaga kondisi politik dan keamanan tetap kondusif. Stabilitas juga penting agar pemerintah dapat menjalankan berbagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Dudung optimistis Kemenko Polkam mampu menjaga stabilitas politik dan keamanan selama masa kepemimpinannya.
Singgung Proses Hukum di MK
Dalam kesempatan terpisah, Dudung juga menyinggung dinamika politik yang muncul akibat permohonan hukum di Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia tidak menjelaskan secara rinci perkara yang dimaksud. Dudung memilih menunggu keputusan majelis hakim konstitusi.
“Kita sikapi bagaimana keputusan dari majelis konstitusi, Mahkamah Konstitusi, nanti kita lihat,” ujar Dudung.
Dudung memastikan pemerintah akan menghormati setiap keputusan MK. Ia juga meminta masyarakat tidak membangun persepsi sendiri mengenai proses hukum yang masih berjalan.
Menurutnya, masyarakat perlu menjaga persatuan dan tidak memperkeruh situasi melalui media sosial.
Pemerintah Jaga Stabilitas Politik
Dudung menegaskan pemerintah tetap menghormati proses hukum dan menjunjung supremasi hukum, termasuk dalam perkara yang berlangsung di MK.
Ia menyebut Presiden Prabowo juga meminta pemerintah menjaga situasi politik agar tetap terkendali.
Untuk menjalankan arahan tersebut, Dudung akan berkoordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga.
Koordinasi itu mencakup kepolisian dan kejaksaan. Ia juga berencana berkomunikasi dengan para pimpinan partai politik.
Dudung berharap seluruh pihak ikut menjaga kondisi politik agar tetap stabil dan tidak berkembang menjadi persoalan yang lebih besar. (de*)
