Jakarta, APGtimes.com — Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) masih mengancam sejumlah wilayah Indonesia. Petugas terus memadamkan api, tetapi beberapa daerah justru mencatat penambahan titik panas.
Kondisi tersebut memperlihatkan bahwa pemadaman saja belum mampu menyelesaikan persoalan karhutla. Pemerintah perlu memperkuat pencegahan dan mengawasi berbagai aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran.
Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat 864 titik api atau fire spot hingga Rabu (4/11/2026). Pada saat yang sama, petugas menangani kebakaran yang meliputi lahan seluas 1.615 hektare.
Pelaksana Tugas Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton S.P. Panjaitan, menyebut Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan sebagai daerah dengan peningkatan titik api.
Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan Catat Lonjakan
Kalimantan Tengah mencatat 425 titik api atau meningkat 50 persen dibandingkan hari sebelumnya. Petugas juga menangani kebakaran yang mencakup 664 hektare lahan, naik 21 persen.
“Kalimantan Tengah jumlah hotspot meningkat 50 persen menjadi 425 dari hari kemarin, serta jumlah lahan yang dalam penanganan sebesar 664 hektar dan ini pun mengalami kenaikan 21 persen,” kata Berton dalam konferensi pers di Kantor BNPB, Jakarta Timur, Rabu.
Sumatera Selatan turut mengalami lonjakan. BNPB mencatat tambahan 60 titik api atau meningkat sekitar 186 persen dari sehari sebelumnya.
Di provinsi tersebut, petugas menangani kebakaran yang meliputi 105 hektare lahan. Angka itu meningkat 66 persen dibandingkan pemantauan sebelumnya.
Jambi juga mencatat penambahan 150 titik api atau naik 134 persen. Petugas menangani kebakaran yang mencakup lahan seluas 403 hektare di wilayah tersebut.
Berbeda dengan daerah lain, Kalimantan Timur mencatat penurunan 85 titik api. Meski demikian, kebakaran masih meluas hingga mencakup 182 hektare lahan yang petugas tangani.
“Untuk Kalimantan Timur ada jumlah penurunan titik api 85, sedangkan jumlah lahan yang terbakar juga signifikan naik jadi 182 hektar,” ujar Berton.
Penanganan Karhutla Harus Mengutamakan Pencegahan
Penambahan titik api di sejumlah daerah kembali menunjukkan pentingnya pencegahan karhutla. Pemadaman memang menghentikan kebakaran, tetapi pemerintah juga harus mengatasi sumber pemicunya.
Ketua DPD RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah mengubah pola penanganan karhutla. Ia mendorong strategi menyeluruh dari hulu hingga hilir, bukan sekadar tindakan setelah kebakaran muncul.
“Solusi penanganan Karhutla tidak boleh lagi hanya bersifat reaktif, melainkan harus komprehensif dari hulu ke hilir dengan melibatkan masyarakat adat, pemerintah daerah, dan penguatan sinergi lintas sektoral,” kata Sultan dalam keterangannya, Rabu (4/11/2026).
Sultan menekankan keterlibatan masyarakat adat dan pemerintah daerah dalam upaya pencegahan. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat koordinasi lintas sektor agar setiap pihak menjalankan langkah pengendalian secara terpadu.
Melalui pendekatan tersebut, pemerintah dapat menyeimbangkan pemadaman dengan pencegahan. Pengawasan kawasan rawan dan keterlibatan masyarakat juga menjadi bagian penting untuk menekan kemunculan titik api baru. (de*)
