Gibran Minta KTP Warga Korban Banjir Solok Segera Diganti, Layanan Dukcapil Harus Tetap Jalan

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 25 September 2026 - 23:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan warga terdampak galodo saat meninjau Desa Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).(KOMPAS.COM/DHARMA HARISA)

Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berbincang dengan warga terdampak galodo saat meninjau Desa Koto Gaek Guguak, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat, Jumat (25/9/2026).(KOMPAS.COM/DHARMA HARISA)

Solok, APGtimes.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta pelayanan publik tetap berjalan meski banjir bandang merusak sejumlah fasilitas pemerintahan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

Gibran secara khusus meminta pemerintah daerah memastikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tetap melayani warga. Layanan itu penting bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir.

Gibran menyampaikan permintaan tersebut saat mengikuti rapat bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan jajaran Forkopimda di Solok, Jumat (25/9/2026).

Warga Kehilangan Dokumen Kependudukan

Gibran mengatakan sejumlah warga di pengungsian mengeluhkan dokumen penting yang hilang akibat banjir. Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi salah satu dokumen yang perlu segera mereka urus kembali.

Karena itu, Gibran meminta pemerintah daerah mempercepat penerbitan dokumen pengganti bagi warga terdampak.

“Tadi saya lihat Bapak Ibu yang ada di posko tadi mengeluhkan masalah dokumen-dokumen yang hilang. Nah ini mohon segera ditindaklanjuti, diperbarui, sehingga para pengungsi Bapak Ibu tadi bisa tenang,” kata Gibran.

Baca Juga :  Dana BPJS Kesehatan Rp20 Triliun Ditargetkan Cair dalam Dua Bulan, Menkes Ungkap Kendalanya

Ia juga meminta pemerintah daerah tetap menjalankan seluruh pelayanan masyarakat meski banjir merusak beberapa kantor pemerintahan.

“Terkait kantor-kantor yang rusak. Tadi kita bisa lihat kantor PU, pertanian, ini saya mohon Pak Bupati sekali lagi, pelayanan publik agar bisa tetap jalan. Terutama Dukcapil-nya,” ujarnya.

Gibran Minta Lahan Pertanian Segera Dipulihkan

Selain pelayanan publik, Gibran meminta pemerintah daerah memperbaiki lahan pertanian yang terdampak banjir.

Menurut Gibran, sektor pertanian memiliki peran penting bagi Solok. Ia menyebut padi dan bawang sebagai komoditas utama daerah tersebut.

“Solok ini kan termasuk lumbung pangannya Sumatera dan nasional. Padi dan bawang, yang utamanya dua itu. Nah ini mohon ke depan agar lahan-lahan pertanian ini bisa diperbaiki,” katanya.

Baca Juga :  Longsor Tutup Jalur Padang–Bukittinggi, Lembah Anai Lumpuh Total

Pemerintah daerah perlu mempercepat perbaikan lahan agar petani dapat kembali berproduksi.

Produksi Beras Jangan Sampai Terganggu

Gibran mengingatkan pemerintah agar banjir tidak menghambat produksi pangan dalam jangka panjang.

Karena itu, pemerintah perlu segera menangani lahan pertanian yang rusak. Langkah tersebut dapat membantu menjaga produksi beras dan komoditas pangan lainnya.

“Sehingga nanti produksi beras dan lain-lainnya ke depan tidak terganggu. Jadi kita pengin ini perbaikan lahan dan lahan-lahan terdampak ini segera ditindaklanjuti,” ujar Gibran.

Selain membantu warga mengganti dokumen yang hilang, pemerintah daerah perlu mempercepat pemulihan fasilitas umum dan lahan pertanian. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan dampak banjir bandang di Solok. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru