Solok, APGtimes.com – Wakil Presiden Gibran Rakabuming meminta pelayanan publik tetap berjalan meski banjir bandang merusak sejumlah fasilitas pemerintahan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat.
Gibran secara khusus meminta pemerintah daerah memastikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) tetap melayani warga. Layanan itu penting bagi warga yang kehilangan dokumen kependudukan akibat banjir.
Gibran menyampaikan permintaan tersebut saat mengikuti rapat bersama Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan jajaran Forkopimda di Solok, Jumat (25/9/2026).
Warga Kehilangan Dokumen Kependudukan
Gibran mengatakan sejumlah warga di pengungsian mengeluhkan dokumen penting yang hilang akibat banjir. Kartu Tanda Penduduk (KTP) menjadi salah satu dokumen yang perlu segera mereka urus kembali.
Karena itu, Gibran meminta pemerintah daerah mempercepat penerbitan dokumen pengganti bagi warga terdampak.
“Tadi saya lihat Bapak Ibu yang ada di posko tadi mengeluhkan masalah dokumen-dokumen yang hilang. Nah ini mohon segera ditindaklanjuti, diperbarui, sehingga para pengungsi Bapak Ibu tadi bisa tenang,” kata Gibran.
Ia juga meminta pemerintah daerah tetap menjalankan seluruh pelayanan masyarakat meski banjir merusak beberapa kantor pemerintahan.
“Terkait kantor-kantor yang rusak. Tadi kita bisa lihat kantor PU, pertanian, ini saya mohon Pak Bupati sekali lagi, pelayanan publik agar bisa tetap jalan. Terutama Dukcapil-nya,” ujarnya.
Gibran Minta Lahan Pertanian Segera Dipulihkan
Selain pelayanan publik, Gibran meminta pemerintah daerah memperbaiki lahan pertanian yang terdampak banjir.
Menurut Gibran, sektor pertanian memiliki peran penting bagi Solok. Ia menyebut padi dan bawang sebagai komoditas utama daerah tersebut.
“Solok ini kan termasuk lumbung pangannya Sumatera dan nasional. Padi dan bawang, yang utamanya dua itu. Nah ini mohon ke depan agar lahan-lahan pertanian ini bisa diperbaiki,” katanya.
Pemerintah daerah perlu mempercepat perbaikan lahan agar petani dapat kembali berproduksi.
Produksi Beras Jangan Sampai Terganggu
Gibran mengingatkan pemerintah agar banjir tidak menghambat produksi pangan dalam jangka panjang.
Karena itu, pemerintah perlu segera menangani lahan pertanian yang rusak. Langkah tersebut dapat membantu menjaga produksi beras dan komoditas pangan lainnya.
“Sehingga nanti produksi beras dan lain-lainnya ke depan tidak terganggu. Jadi kita pengin ini perbaikan lahan dan lahan-lahan terdampak ini segera ditindaklanjuti,” ujar Gibran.
Selain membantu warga mengganti dokumen yang hilang, pemerintah daerah perlu mempercepat pemulihan fasilitas umum dan lahan pertanian. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam penanganan dampak banjir bandang di Solok. (aw*)
