Jakarta, APGtimes.com – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyiapkan strategi pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan anggaran pemerintah pada 2027. Pemerintah akan lebih mengutamakan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar domestik.
Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Ferry Ardianto mengatakan pemerintah ingin menjaga pembiayaan tetap aman, murah, dan terukur.
Menurut Ferry, pemerintah memilih pasar domestik untuk mengurangi paparan terhadap risiko eksternal yang muncul akibat perubahan kondisi pasar keuangan global.
“Dalam rangka mencari pembiayaan strateginya adalah yang aman, murah, dan terukur,” kata Ferry dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah, Jakarta Pusat, Rabu (19/8/2026).
Pemerintah Kelola Risiko Utang Secara Hati-hati
Kemenkeu juga akan menjalankan active debt management, termasuk liability management, untuk menekan biaya bunga utang.
Pemerintah akan menjaga komposisi tenor utang agar tidak menumpuk pada jangka pendek maupun jangka panjang. Strategi tersebut bertujuan menjaga risiko pembiayaan tetap terkendali.
Ferry mengatakan pemerintah akan mengelola portofolio utang melalui diversifikasi tenor, jenis instrumen, mata uang, serta basis investor.
Langkah itu membantu pemerintah menghadapi risiko perubahan suku bunga, nilai tukar, dan kebutuhan pembiayaan kembali atau refinancing.
“Dengan strategi ini rasio utang terhadap PDB akan terus berada pada sisi aman,” ujar Ferry.
Defisit APBN 2027 Ditargetkan Rp671,2 Triliun
Pemerintah menyusun kebutuhan pembiayaan 2027 berdasarkan target defisit APBN sebesar Rp671,2 triliun. Angka tersebut setara dengan 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Target itu lebih rendah dibandingkan outlook defisit APBN 2026 yang mencapai 2,82 persen dari PDB.
Kemenkeu akan menjaga defisit dalam batas yang aman dan berkelanjutan. Pemerintah juga tidak hanya mengandalkan penerbitan utang untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan.
Sejumlah instrumen lain turut masuk dalam strategi pemerintah, termasuk peran Danantara, Special Mission Vehicle (SMV), Badan Layanan Umum (BLU), dan Sovereign Wealth Fund.
SAL Jadi Penyangga Ketidakpastian
Pemerintah juga akan mengoptimalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebagai cadangan untuk menghadapi ketidakpastian.
Selain itu, Kemenkeu menyiapkan akses pembiayaan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), terutama melalui fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan.
Ferry mengatakan pemerintah ingin memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN secara optimal di tengah dinamika pasar keuangan global. Karena itu, pemerintah akan menerapkan penerbitan instrumen secara fleksibel dan terukur dengan tetap mengutamakan pasar domestik.
Kemenkeu juga berencana melakukan diversifikasi sumber pembiayaan, termasuk melalui Panda Bonds, memperdalam pasar keuangan domestik, serta mengoptimalkan berbagai instrumen pembiayaan pembangunan.
Pemerintah berharap strategi tersebut dapat menjaga pembiayaan APBN tetap prudent, inovatif, dan berkelanjutan sekaligus mempertahankan ketahanan fiskal nasional. (aw*)
