Mahfud MD Minta Presiden Turun Tangan soal Masalah Lapas yang Terus Berulang

Avatar photo

- Jurnalis

Kamis, 1 Oktober 2026 - 11:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Mahfud MD

Mahfud MD

Jakarta, APGtimes.com – Mahfud MD meminta Presiden turun langsung menangani persoalan yang terus muncul di lembaga pemasyarakatan. Ia menilai pemerintah perlu memberi perhatian lebih serius setelah Ombudsman menemukan dugaan fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong, Bogor.

Mahfud menyampaikan pandangan tersebut melalui kanal YouTube miliknya pada Rabu (30/9/2026).

“Saya tidak tahu ini kenapa ya. Mungkin karena masalahnya cukup diserahkan ke institusi-institusi yang juga terlibat di situ,” ujar Mahfud.

Menurut dia, persoalan di lapas bukan kejadian baru. Berbagai dugaan pelanggaran dan pemberian fasilitas khusus kepada warga binaan pernah muncul dalam sejumlah kasus.

Karena itu, Mahfud meminta Presiden memberikan instruksi langsung untuk memperkuat pengawasan.

“Sehingga saya katakan, hal-hal yang gini nih kan harus Presiden yang langsung instruksi langsung,” katanya.

Mahfud Soroti Masalah yang Terus Berulang

Mahfud mengatakan pemerintah perlu mengevaluasi penanganan lapas secara menyeluruh. Ia menilai penyelesaian masalah tidak cukup hanya mengandalkan institusi yang sehari-hari mengelola pemasyarakatan.

Baca Juga :  BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat

Ia juga menyinggung kemungkinan keterlibatan oknum dalam berbagai persoalan di lapas. Menurut Mahfud, pemerintah perlu memastikan pengawasan berjalan secara efektif.

“Kadang kala, mungkin saja pihak kementerian ada yang terlibat,” ujar dia.

Mahfud juga mengingatkan bahwa persoalan serupa pernah muncul pada periode sebelumnya.

Ombudsman Temukan Hunian Mewah

Sebelumnya, Ombudsman melakukan inspeksi mendadak di Lapas Kelas IIA Cibinong pada 23 September 2026.

Dalam pemeriksaan tersebut, Ombudsman menemukan dugaan kluster hunian mewah di sekitar area lapas. Ombudsman menyebut lebih dari 10 bangunan berada di lokasi tersebut. Tim juga melihat sejumlah mobil mewah.

Saat memasuki salah satu bangunan, Ombudsman menemukan ruang tamu, kamar, televisi, kulkas, dan meja makan. Petugas juga menemukan fasilitas kebugaran serta pembangunan simulator golf.

Baca Juga :  Kasus Lapas Cibinong, Anggota DPR Desak Dirjen Pas Benahi Tata Kelola Petugas

Ombudsman turut menemukan celah keamanan di bagian belakang bangunan. Akses tersebut terhubung dengan area hutan bambu dan tempat pembuangan sampah.

Selain itu, Ombudsman menerima informasi mengenai dugaan pungutan kepada keluarga warga binaan. Lembaga tersebut kemudian mendorong evaluasi tata kelola pemasyarakatan.

Pemerintah Periksa Warga Binaan

Setelah temuan tersebut muncul, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memeriksa 55 warga binaan. Pemeriksaan itu termasuk terhadap mantan Kepala Divisi Propam Polri Ferdy Sambo.

Ombudsman juga menyatakan siap menyampaikan hasil pengawasan Lapas Cibinong kepada DPR. Lembaga tersebut menilai informasi hasil pemeriksaan dapat membantu proses pengawasan dan perbaikan tata kelola pemasyarakatan.

Temuan di Cibinong kini menjadi sorotan terhadap pengawasan dan tata kelola lapas. Pemerintah masih perlu menindaklanjuti berbagai temuan tersebut sesuai proses pemeriksaan yang berlaku. (yp*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 3 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru