BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 17 November 2026 - 22:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Suasana saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/app/rwa. (ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto)

Suasana saat Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8/2025). ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto/app/rwa. (ANTARAFOTO/Dhemas Reviyanto)

Jakarta, APGtimes.com — Sebanyak 211 dari 580 anggota DPR RI terpilih pada Pemilu 2024 tidak mencantumkan latar belakang pendidikan saat mendaftar sebagai calon legislatif di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Data tersebut tercantum dalam publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) bertajuk Statistik Politik 2024. BPS merilis laporan itu pada 16 Desember 2024.

“Sebanyak 211 orang (36,38%) tidak menyebutkan latar belakang pendidikan saat melakukan pendaftaran di KPU,” demikian keterangan dalam publikasi BPS tersebut.

Temuan ini muncul di tengah petisi yang mendesak seluruh anggota DPR membuka riwayat pendidikan dan dokumen ijazah kepada masyarakat. Pembuat petisi meminta para legislator mengungkap pendidikan mereka sejak tingkat sekolah menengah hingga jenjang perguruan tinggi.

“Mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik,” tulis pembuat petisi.

Selain riwayat pendidikan, petisi itu juga meminta setiap anggota DPR secara sukarela memublikasikan dokumen ijazah. Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab pribadi sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.

Baca Juga :  Harga BBM Pertamina Hari Ini 22 Agustus 2026, Cek Pertamax hingga Pertalite

Lulusan S1 Mendominasi Anggota DPR

Publikasi BPS juga memuat komposisi pendidikan anggota DPR hasil Pemilu 2024. Lulusan sarjana atau S1 menempati jumlah terbanyak di antara kelompok yang mencantumkan latar belakang pendidikan.

Berikut rincian pendidikan 580 anggota DPR terpilih:

  • Lulusan SMA: 63 orang atau 10,85 persen.
  • Lulusan D3: 3 orang atau 0,52 persen.
  • Lulusan S1: 155 orang atau 26,72 persen.
  • Lulusan S2: 119 orang atau 20,52 persen.
  • Lulusan S3: 29 orang atau 5 persen.
  • Tidak mencantumkan latar belakang pendidikan: 211 orang atau 36,38 persen.

BPS menjelaskan bahwa sebagian besar anggota DPR memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi. Namun, komposisi jenjang pendidikan tertinggi mengalami perubahan dibandingkan hasil Pemilu 2019.

“Jika hasil pemilu 2019 proporsi pendidikan tertinggi adalah S2 (36,58 persen), pada pemilu 2024 yang tertinggi adalah S1 (26,72%),” bunyi publikasi tersebut.

Baca Juga :  25 PSE Terancam Diblokir Komdigi, Ada Whoosh, Lion Air hingga Shopify

Dasco Sebut Data Pendidikan Tersedia di KPU

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad turut menanggapi desakan publikasi ijazah seluruh anggota DPR. Ia menyebut masyarakat sebenarnya dapat menelusuri informasi latar belakang calon legislatif melalui KPU.

Dasco menyampaikan pernyataan tersebut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (17/11/2026).

“Ya sebenarnya kan kalau dalam pencalonan di sebagai anggota DPR itu kan di KPU kan sebenarnya itu terbuka,” kata Dasco.

Ia menambahkan, KPU memiliki data mengenai para calon legislatif sebelum mereka terpilih sebagai anggota DPR. Masyarakat dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk mengetahui rekam jejak pendidikan para wakil rakyat.

“Sehingga bisa dilihat mungkin itu di KPU data-data mengenai calon sebelum jadi pada waktu menjadi calon legislatif, itu ada semua,” ujar Dasco. (mda*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan
DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya
Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru
Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK
Stella Christie Ungkap 56 Persen Mahasiswa Indonesia Perempuan, tetapi Ada Masalah Saat Masuk Dunia Kerja
Yusril Serahkan 37 Rekomendasi ke 50 Kementerian, Ini Empat Bidang yang Jadi Prioritas
Prabowo Umumkan Program Energi Indonesia di KTT ASEAN-Jepang, Ada Biodiesel 50 Persen dan PLTS 100 GW
Dasco Buka Suara soal Petisi Ijazah Anggota DPR, 21 Ribu Orang Desak Transparansi
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 17 November 2026 - 23:59 WIB

Prabowo Minta 70 Persen Hasil Tambang untuk Negara, Polri Mulai Data Perusahaan

Selasa, 17 November 2026 - 23:09 WIB

DPR Setujui RUU Tata Cara Pembentukan UU Jadi Inisiatif, Ini Tahap Selanjutnya

Selasa, 17 November 2026 - 22:09 WIB

BPS Ungkap 211 Anggota DPR Tak Cantumkan Riwayat Pendidikan, Desakan Buka Ijazah Menguat

Selasa, 17 November 2026 - 21:09 WIB

Kapolri Suyudi Ungkap Perkembangan Kasus Dugaan Makar terkait Penyadapan Prabowo, Belum Ada Tersangka Baru

Selasa, 17 November 2026 - 20:09 WIB

Tito Beri Tenggat Penetapan UMP 2027 hingga 21 November, Ini Jadwal Penetapan UMK

Berita Terbaru