Jakarta, APGtimes.com — Sejumlah nama mulai masuk dalam spekulasi calon pengganti Gibran Rakabuming Raka di kursi wakil presiden. Wacana ini menguat seiring munculnya isu pengunduran diri hingga kemungkinan pemakzulan Gibran.
Nama yang ramai diperbincangkan antara lain Puan Maharani, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Sufmi Dasco Ahmad.
Perbincangan tersebut muncul setelah Mahkamah Konstitusi (MK) pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti ijazah, sertifikat, atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat menjadi dasar penyetaraan dengan pendidikan setingkat SLTA di Indonesia.
Selanjutnya, pada 30 Oktober 2026, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan kasasi Subhan Palal terkait surat penyetaraan pendidikan Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan memerintahkan penarikan serta pemusnahannya.
Dua putusan itu mendorong Denny Indrayana meminta DPR memulai proses pemakzulan. Namun, parlemen baru menyelesaikan masa reses pada 9 November 2026.
Dasco dan AHY Ikut Terseret
Di tengah polemik tersebut, kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto turut memanaskan situasi politik.
Bareskrim Polri menetapkan Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta, dan Eko Hadi Santoso sebagai tersangka pada 3 November. Penyidik kemudian menetapkan Slamet Uliandi sebagai tersangka pada 5 November.
Nama Dasco ikut menjadi perbincangan setelah beredar kabar bahwa Gibran akan dimakzulkan dan dirinya bakal menggantikan posisi wapres. Dasco membantah kabar tersebut dan menduga narasi itu bertujuan mengalihkan perhatian dari kasus penyadapan.
Sementara itu, Andi Arief dari Partai Demokrat membantah AHY sedang mengincar kursi wakil presiden. Menurutnya, AHY lebih memilih mengikuti kompetisi pemilu setelah era pemerintahan Prabowo.
Mekanisme Penggantian Wapres
Guru Besar Ilmu Perundang-Undangan Universitas Brawijaya, Aan Eko Widiarto, menjelaskan bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur pengisian jabatan wakil presiden yang kosong.
Presiden harus mengajukan dua calon kepada MPR. Selanjutnya, MPR memilih satu nama melalui sidang paling lambat 60 hari sejak kekosongan terjadi.
Aan menegaskan mekanisme tersebut berlaku sama, baik Gibran mundur maupun mengalami pemakzulan. Presiden juga boleh mengusulkan tokoh dari luar partai politik, termasuk kalangan profesional.
Pengamat Nilai Bursa Masih Prematur
Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menilai pembicaraan mengenai calon pengganti Gibran masih terlalu dini. Sebab, DPR belum memulai proses pemakzulan.
Agung justru mengharapkan calon pengganti memiliki pengalaman dan kemampuan ekonomi serta mendapat kepercayaan pasar dan masyarakat.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai penentuan calon akan bergantung pada kompromi elite dan negosiasi partai politik.
Ia menyebut poros Hambalang, Teuku Umar, dan Cikeas berpotensi memengaruhi keputusan. Namun, Gerindra sebagai partai pemenang Pilpres 2024 tetap menjadi kekuatan penting.
Hingga kini, Puan, Pramono, AHY, dan Dasco masih sebatas nama spekulasi. Belum ada kepastian mengenai proses pergantian maupun calon resmi pengganti Gibran. (de*)
