Jakarta, APGtimes.com — Enam orang saksi dalam perkara dugaan penyadapan yang menyeret mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo dan tiga perwira tinggi Polri meminta perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
Ketua LPSK Achmadi menyampaikan, lembaganya mulai menelaah enam permohonan tersebut sejak 6 November 2026. Dalam proses itu, LPSK juga berkoordinasi dengan penyidik Bareskrim Polri yang menangani perkara.
Achmadi menjelaskan, pihaknya mempertimbangkan sejumlah hal sebelum memutuskan permohonan perlindungan. Faktor tersebut mencakup pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman, serta kondisi khusus yang mereka hadapi.
“Penelaahan dilakukan dengan mempertimbangkan pentingnya keterangan saksi, tingkat ancaman yang dihadapi, serta situasi khusus yang dialami saksi dan/atau korban. Hal tersebut mengacu pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2026 tentang Pelindungan Saksi dan Korban,” kata Achmadi melalui keterangan tertulis, Selasa (10/11/2026).
LPSK Pantau Perkembangan Kasus
Achmadi memastikan LPSK terus mengikuti perkembangan penyidikan kasus dugaan penyadapan tersebut. Ia juga memperkirakan jumlah pemohon perlindungan masih berpotensi bertambah.
Menurut Achmadi, perlindungan saksi bertujuan menjaga keamanan mereka selama proses hukum berlangsung. Karena itu, LPSK perlu melihat tingkat kerentanan setiap saksi serta keseriusan tindak pidana yang sedang penyidik tangani.
“Pelindungan terhadap saksi penting diberikan untuk menjamin rasa aman dengan mempertimbangkan situasi khusus yang dihadapi, termasuk tingkat kerentanan dan keseriusan tindak pidana,” ujar Achmadi.
LPSK juga akan menilai bentuk perlindungan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing pemohon. Penilaian tersebut mencakup tingkat ancaman dan kondisi para saksi.
Empat Perwira Tinggi Polri Jadi Tersangka
Kasus ini berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh lainnya. Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi sebagai tersangka, yakni Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Kepala Bareskrim Polri Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin menyampaikan penetapan tersebut dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (3/11/2026).
“Terhadap para tersangka tersebut diduga melakukan penyadapan tanpa prosedural terhadap Presiden RI, pejabat negara, tokoh politik, media, tokoh ormas, Lembaga Swadaya Masyarakat,” kata Asep.
Asep menyebut dugaan penyadapan berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026. Menurut penyidik, para tersangka memerintahkan aktivitas tersebut tanpa mengikuti prosedur dalam Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010.
Selain itu, polisi menduga para tersangka menghapus jejak penyadapan melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS) pada Oktober 2026.
Dalam penyidikan perkara ini, polisi menyita 11 telepon seluler, satu tablet iPad, dan empat USB flash drive sebagai barang bukti.
Ancaman Hukuman dalam Perkara Penyadapan
Penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana terhadap para tersangka. Salah satunya Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang memuat ancaman penjara maksimal 10 tahun.
Polisi juga menggunakan Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ketentuan tersebut memuat ancaman penjara maksimal enam tahun.
Selain kedua pasal itu, penyidik menerapkan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dengan ancaman pidana penjara maksimal delapan tahun.
Proses penelaahan LPSK terhadap enam permohonan perlindungan saksi kini berjalan seiring penyidikan Bareskrim Polri atas dugaan penyadapan tersebut. (de*)
