Jakarta, APGtimes.com — Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menilai dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto mengarah pada tindak pidana makar.
Ia menegaskan, kasus yang menyeret empat jenderal polisi itu bukan sekadar persoalan penyadapan elektronik.
Yusril menyampaikan pernyataan tersebut seusai berdiskusi dengan sejumlah ahli hukum pidana dan hukum tata negara di Hotel Pullman, Jakarta, Senin (9/11/2026).
“Jadi sekarang memang sudah dapat dipastikan bahwa ini bukan sekadar penyadapan, intersepsi elektronis, tapi mengarah kepada suatu tindak pidana makar,” kata Yusril.
Penyadapan terhadap Presiden Bukan Perkara Biasa
Dalam diskusi itu, para ahli hukum membahas kedudukan Prabowo sebagai kepala negara. Mereka menilai penyadapan terhadap Presiden memiliki persoalan berbeda dibandingkan tindakan serupa terhadap warga biasa.
Yusril menjelaskan, jabatan Presiden melekat pada diri Prabowo. Oleh karena itu, tindakan yang menyasar kepala negara juga menyangkut kehormatan, martabat, serta kewenangan jabatan Presiden.
“Yang disadap ini Presiden. Presiden itu primus inter pares. Presiden itu bukan orang biasa. Jabatannya melekat dengan jabatannya, bukan yang disadap ini Pak Prabowo. Ya, Pak Prabowo disadap, tapi Pak Prabowo itu Presiden. Dan melekat segala harkat martabat dan jabatan seorang Presiden,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa aparat penegak hukum perlu melihat dugaan penyadapan tersebut sebagai persoalan serius, bukan intersepsi biasa.
“Karena itu, penyadapan terhadap orang Presiden tidak bisa dianggap sebagai suatu penyadapan biasa,” sambungnya.
Yusril Minta Penyidik Telusuri Dugaan Makar
Yusril juga meminta para ahli hukum mengkaji hubungan dugaan penyadapan dengan kemungkinan tindak pidana lain. Salah satu hal yang menjadi perhatian ialah dugaan upaya melumpuhkan Presiden atau menghalangi kepala negara menjalankan tugasnya.
Meski demikian, Yusril belum memastikan kapan penyidik akan menerapkan pasal makar. Ia menjelaskan bahwa penyidik masih mengumpulkan bukti dan meminta keterangan sejumlah saksi.
“Tapi sementara ini cukup alasan untuk mengaitkan pasal-pasal makar itu dengan pasal-pasal penyadapan dan intersepsi itu dengan pasal-pasal makar. Dan sekarang memang pendalaman terus dilakukan, alat bukti terus dihimpun, saksi-saksi sedang terus diperiksa,” ucap Yusril.
Polri Tetapkan Empat Jenderal sebagai Tersangka
Polri menetapkan empat jenderal polisi sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan tersebut. Keempatnya adalah Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penyidik menggunakan tiga ketentuan hukum untuk menjerat para tersangka.
Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal ini melarang seseorang mengintersepsi transmisi informasi elektronik nonpublik secara melawan hukum.
Ketentuan tersebut mencakup tindakan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat, atau mencatat transmisi elektronik.
Kedua, Pasal 332 ayat (1) dan/atau ayat (2) KUHP. Aturan ini melarang seseorang mengakses komputer atau sistem elektronik milik orang lain secara sengaja dan tanpa hak, termasuk untuk memperoleh informasi elektronik.
Ketiga, Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal tersebut melarang tindakan mengubah, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik milik orang lain maupun publik tanpa hak.
Penyidik terus mengembangkan pemeriksaan untuk mengungkap dugaan hubungan penyadapan dengan tindak pidana makar. Mereka juga mengumpulkan bukti dan memeriksa saksi guna memperjelas perkara tersebut. (de*)
