Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah menegaskan komitmen menjaga disiplin fiskal dengan mempertahankan batas defisit APBN maksimal 3 persen dan rasio utang maksimal 60 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan aturan tersebut penting untuk menjaga kepercayaan pasar terhadap pengelolaan fiskal Indonesia.
“Saat ini kami berkomitmen pada aturan defisit fiskal 3 persen dan maksimal rasio utang 60 terhadap PDB. Ini memberikan sinyal kepercayaan kepada pasar bahwa kami dapat terus menjalankannya,” ujar Suahasil dalam keterangan tertulis, Senin (5/10/2026).
Suahasil menyebut Indonesia telah membangun kredibilitas fiskal selama 20 hingga 25 tahun terakhir. Karena itu, pemerintah akan terus menjaga kepatuhan terhadap aturan fiskal.
Menurut dia, pemerintah perlu memastikan APBN tetap sehat. Anggaran negara juga harus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan melindungi masyarakat.
“Kita perlu memperbarui komitmen untuk mematuhinya dan memastikan APBN terus menumbuhkan ekonomi, melindungi masyarakat, serta tetap kredibel dan sehat,” katanya.
Kualitas Kebijakan Turut Menentukan
Suahasil menjelaskan bahwa kredibilitas fiskal tidak hanya bergantung pada angka dalam APBN. Kualitas kebijakan juga menjadi faktor penting.
Pemerintah perlu menyampaikan arah kebijakan secara jelas kepada masyarakat. Pelaku usaha dan komunitas internasional juga perlu memahami kebijakan fiskal Indonesia.
Selain itu, Kementerian Keuangan memperkuat koordinasi dengan otoritas sektor keuangan. Langkah tersebut berjalan dalam kerangka Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
Kementerian Keuangan akan memperkuat komunikasi dengan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin Simpanan.
Koordinasi tersebut bertujuan memastikan setiap lembaga memahami mandatnya. Pertukaran informasi antarotoritas juga perlu berjalan secara lancar.
“Kita harus menunjukkan kepada para ekonom bahwa kita menjaga perekonomian ini. Kita memahami mandat masing-masing, bersedia berkoordinasi dan berkomunikasi,” ujar Suahasil.
Ia menambahkan, pemerintah juga akan menjaga komunikasi dengan pemerintah daerah. Langkah itu menjadi bagian dari upaya mengelola perekonomian secara menyeluruh.
Suahasil kembali menegaskan komitmennya mengelola APBN secara kredibel. Pemerintah ingin menjaga pertumbuhan ekonomi, melindungi masyarakat, sekaligus mempertahankan keberlanjutan fiskal. (de*)
