Jakarta, APGtimes.com — Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pengaturan Reforma Agraria DPR RI, Azis Subekti, mendorong DPR dan pemerintah menjadikan pembahasan regulasi tersebut sebagai momentum untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah.
Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra itu, pembenahan administrasi pertanahan dan percepatan sertifikasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan agraria. Pemerintah juga perlu memperbaiki struktur kepemilikan serta pemanfaatan tanah agar manfaatnya lebih merata.
Azis meminta negara tidak hanya mendata pemilik tanah. Pemerintah juga perlu memeriksa luas penguasaan, asal-usul kepemilikan, produktivitas lahan, serta pihak yang menikmati hasil pemanfaatannya.
“Negara tidak cukup hanya mengetahui siapa yang menguasai tanah. Negara juga harus berani bertanya berapa luas yang dikuasai, bagaimana tanah itu diperoleh, apakah dimanfaatkan secara produktif, dan siapa yang menerima manfaat,” kata Azis dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).
Ia mengusulkan sejumlah pengaturan dalam RUU tersebut. Di antaranya pembatasan penguasaan tanah, evaluasi lahan yang tidak produktif, penyelesaian konflik agraria, dan integrasi data antarsektor.
Petani Membutuhkan Modal dan Akses Pasar
Azis mengingatkan bahwa reforma agraria tidak boleh berhenti pada pembagian tanah kepada masyarakat. Pemerintah juga harus membantu petani mengembangkan lahan agar menghasilkan nilai ekonomi.
Bantuan itu perlu mencakup modal, teknologi, irigasi, benih, pendampingan, kelembagaan usaha, serta akses pasar.
Tanpa dukungan tersebut, penerima tanah berisiko menjual kembali lahannya karena tidak mampu mengelola lahan secara produktif.
“Tanah yang diberikan tanpa modal, teknologi, pendampingan, kelembagaan usaha dan akses pasar dapat kembali dijual karena penerima tidak mampu mengolahnya,” ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan itu, Azis mendorong pemerintah menjalankan reforma aset bersamaan dengan reforma akses. Petani penerima tanah juga perlu bergabung dalam kelembagaan ekonomi, seperti koperasi.
Melalui koperasi, petani dapat memperkuat posisi ketika membeli sarana produksi, mengolah hasil panen, menyediakan fasilitas penyimpanan, dan mendistribusikan produk pertanian.
Azis menilai langkah tersebut dapat menghubungkan reforma agraria dengan ketahanan pangan, hilirisasi, pembiayaan rakyat, serta pengembangan industri berbasis potensi daerah.
Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Tetap Penting
Meski mendorong pemerataan penguasaan tanah, Azis tetap menekankan pentingnya kepastian hukum. Ia menilai pemerintah perlu melindungi investasi dan kegiatan usaha yang memperoleh hak secara sah, memenuhi kewajiban, serta menjalankan aktivitas produktif.
Namun, perlindungan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk mempertahankan penguasaan tanah secara berlebihan.
“Reforma agraria harus menjadi jalan tengah yang tegas: tidak merusak produktivitas, tetapi tidak membiarkan ketidakadilan; tidak mengabaikan kepastian hukum, tetapi tidak menjadikan hukum sebagai benteng bagi penguasaan yang berlebihan,” kata Azis.
Ia berharap RUU tersebut dapat menyelesaikan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Persoalan itu melibatkan berbagai bidang, mulai dari pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, tata ruang, hingga pemerintahan daerah.
DPR dan Pemerintah Bahas Cakupan Obyek Reforma Agraria
Sebelumnya, Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria bersama pemerintah menggelar pembahasan pada Jumat (18/9/2026). Rapat tersebut membahas cakupan obyek reforma agraria dan mekanisme pemberian kompensasi.
Ketua Panja DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menjelaskan bahwa pemerintah sempat menolak pencantuman frasa “sumber agraria lainnya”. Namun, pemerintah kemudian menerima usulan DPR untuk mempertahankan frasa tersebut.
“Ada beberapa pasal yang kita pending karena kemarin pemerintah menolak kata sumber agraria lainnya. Nah, sekarang pemerintah setuju dengan usulan DPR kemarin,” kata Ahmad dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta.
Wakil Menteri Sekretaris Negara Eko Suharyanto mengusulkan redaksi yang lebih umum tanpa merinci jenis obyek reforma agraria.
Sementara itu, anggota Panja Bob Hasan menilai cakupan agraria tidak hanya menyangkut tanah. Ia juga menyinggung sumber daya air dan laut yang berkaitan dengan hak pengelolaan maupun hak kepemilikan.
Pimpinan Panja kemudian menyetujui pandangan untuk tetap mencantumkan frasa “sumber agraria lainnya” dalam pembahasan RUU.
Kompensasi bagi Pemegang Hak Tanah Ikut Dibahas
Panja juga membahas DIM 287 ayat (6) yang mengatur kompensasi bagi pihak yang tanahnya masuk dalam obyek reforma agraria.
DPR mengusulkan agar perseorangan, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki hak atas tanah secara sah dan tidak terlibat konflik agraria memperoleh kompensasi yang adil dan layak sesuai peraturan perundang-undangan.
Pemerintah mengajukan perubahan redaksi dengan menggunakan istilah “pemegang hak yang sah dan pihak ketiga yang beriktikad baik”.
Pemerintah juga mengusulkan agar frasa “adil dan layak” berubah menjadi kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Melalui rumusan tersebut, pemerintah ingin memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sah dan pihak ketiga yang beriktikad baik ketika kepentingan reforma agraria mengharuskan pengambilan atau penyerahan hak atas tanah.
Perdebatan ini menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah masih perlu menyelaraskan tujuan pemerataan penguasaan tanah dengan perlindungan hak serta kepastian hukum. (aw*)








