Azis Subekti Desak RUU Reforma Agraria Berantas Ketimpangan Penguasaan Tanah

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 9 November 2026 - 14:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Rapat Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Jumat (19/9/2026) (Kompas.com/Febrianto Adi Saputro)(Febrianto Adi Saputro)

Rapat Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria, Jumat (19/9/2026) (Kompas.com/Febrianto Adi Saputro)(Febrianto Adi Saputro)

Jakarta, APGtimes.com — Anggota Panitia Kerja (Panja) RUU Pengaturan Reforma Agraria DPR RI, Azis Subekti, mendorong DPR dan pemerintah menjadikan pembahasan regulasi tersebut sebagai momentum untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah.

Menurut anggota Fraksi Partai Gerindra itu, pembenahan administrasi pertanahan dan percepatan sertifikasi saja tidak cukup untuk menyelesaikan persoalan agraria. Pemerintah juga perlu memperbaiki struktur kepemilikan serta pemanfaatan tanah agar manfaatnya lebih merata.

Azis meminta negara tidak hanya mendata pemilik tanah. Pemerintah juga perlu memeriksa luas penguasaan, asal-usul kepemilikan, produktivitas lahan, serta pihak yang menikmati hasil pemanfaatannya.

“Negara tidak cukup hanya mengetahui siapa yang menguasai tanah. Negara juga harus berani bertanya berapa luas yang dikuasai, bagaimana tanah itu diperoleh, apakah dimanfaatkan secara produktif, dan siapa yang menerima manfaat,” kata Azis dalam keterangannya, Sabtu (19/9/2026).

Ia mengusulkan sejumlah pengaturan dalam RUU tersebut. Di antaranya pembatasan penguasaan tanah, evaluasi lahan yang tidak produktif, penyelesaian konflik agraria, dan integrasi data antarsektor.

Petani Membutuhkan Modal dan Akses Pasar

Azis mengingatkan bahwa reforma agraria tidak boleh berhenti pada pembagian tanah kepada masyarakat. Pemerintah juga harus membantu petani mengembangkan lahan agar menghasilkan nilai ekonomi.

Bantuan itu perlu mencakup modal, teknologi, irigasi, benih, pendampingan, kelembagaan usaha, serta akses pasar.

Tanpa dukungan tersebut, penerima tanah berisiko menjual kembali lahannya karena tidak mampu mengelola lahan secara produktif.

“Tanah yang diberikan tanpa modal, teknologi, pendampingan, kelembagaan usaha dan akses pasar dapat kembali dijual karena penerima tidak mampu mengolahnya,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan itu, Azis mendorong pemerintah menjalankan reforma aset bersamaan dengan reforma akses. Petani penerima tanah juga perlu bergabung dalam kelembagaan ekonomi, seperti koperasi.

Baca Juga :  DPR Resmi Tetapkan 9 Anggota KPI Pusat 2026-2029, Ini Daftar Lengkapnya

Melalui koperasi, petani dapat memperkuat posisi ketika membeli sarana produksi, mengolah hasil panen, menyediakan fasilitas penyimpanan, dan mendistribusikan produk pertanian.

Azis menilai langkah tersebut dapat menghubungkan reforma agraria dengan ketahanan pangan, hilirisasi, pembiayaan rakyat, serta pengembangan industri berbasis potensi daerah.

Perlindungan Hukum bagi Pelaku Usaha Tetap Penting

Meski mendorong pemerataan penguasaan tanah, Azis tetap menekankan pentingnya kepastian hukum. Ia menilai pemerintah perlu melindungi investasi dan kegiatan usaha yang memperoleh hak secara sah, memenuhi kewajiban, serta menjalankan aktivitas produktif.

Namun, perlindungan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk mempertahankan penguasaan tanah secara berlebihan.

“Reforma agraria harus menjadi jalan tengah yang tegas: tidak merusak produktivitas, tetapi tidak membiarkan ketidakadilan; tidak mengabaikan kepastian hukum, tetapi tidak menjadikan hukum sebagai benteng bagi penguasaan yang berlebihan,” kata Azis.

Ia berharap RUU tersebut dapat menyelesaikan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan sumber daya agraria. Persoalan itu melibatkan berbagai bidang, mulai dari pertanahan, kehutanan, perkebunan, pertambangan, tata ruang, hingga pemerintahan daerah.

DPR dan Pemerintah Bahas Cakupan Obyek Reforma Agraria

Sebelumnya, Panja RUU Pengaturan Reforma Agraria bersama pemerintah menggelar pembahasan pada Jumat (18/9/2026). Rapat tersebut membahas cakupan obyek reforma agraria dan mekanisme pemberian kompensasi.

Ketua Panja DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menjelaskan bahwa pemerintah sempat menolak pencantuman frasa “sumber agraria lainnya”. Namun, pemerintah kemudian menerima usulan DPR untuk mempertahankan frasa tersebut.

Baca Juga :  RUU Reforma Agraria Atur BRAN dan Batas Penguasaan Tanah, Ini Isinya

“Ada beberapa pasal yang kita pending karena kemarin pemerintah menolak kata sumber agraria lainnya. Nah, sekarang pemerintah setuju dengan usulan DPR kemarin,” kata Ahmad dalam rapat di Kompleks Parlemen, Jakarta.

Wakil Menteri Sekretaris Negara Eko Suharyanto mengusulkan redaksi yang lebih umum tanpa merinci jenis obyek reforma agraria.

Sementara itu, anggota Panja Bob Hasan menilai cakupan agraria tidak hanya menyangkut tanah. Ia juga menyinggung sumber daya air dan laut yang berkaitan dengan hak pengelolaan maupun hak kepemilikan.

Pimpinan Panja kemudian menyetujui pandangan untuk tetap mencantumkan frasa “sumber agraria lainnya” dalam pembahasan RUU.

Kompensasi bagi Pemegang Hak Tanah Ikut Dibahas

Panja juga membahas DIM 287 ayat (6) yang mengatur kompensasi bagi pihak yang tanahnya masuk dalam obyek reforma agraria.

DPR mengusulkan agar perseorangan, badan hukum, atau badan usaha yang memiliki hak atas tanah secara sah dan tidak terlibat konflik agraria memperoleh kompensasi yang adil dan layak sesuai peraturan perundang-undangan.

Pemerintah mengajukan perubahan redaksi dengan menggunakan istilah “pemegang hak yang sah dan pihak ketiga yang beriktikad baik”.

Pemerintah juga mengusulkan agar frasa “adil dan layak” berubah menjadi kompensasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui rumusan tersebut, pemerintah ingin memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang sah dan pihak ketiga yang beriktikad baik ketika kepentingan reforma agraria mengharuskan pengambilan atau penyerahan hak atas tanah.

Perdebatan ini menunjukkan bahwa DPR dan pemerintah masih perlu menyelaraskan tujuan pemerataan penguasaan tanah dengan perlindungan hak serta kepastian hukum. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

UMP 2027 Ditetapkan 21 November, UMK Menyusul 25 November: Ini Jadwal Lengkapnya
Fotokopi e-KTP Bakal Dilarang, DPR Siapkan Verifikasi Identitas Lewat Alat Digital
Pesan Kapolri Suyudi untuk Personel Brimob: Jangan Kecil Hati meski Bertaruh Nyawa di Daerah Rawan
Kena Tilang Tak Perlu Tunjukkan SIM? DPR Dorong Polisi Gunakan Face Recognition
DPR Ingatkan BPKH soal Dana Haji, Investasi Harus Lindungi Hak Jemaah dalam Daftar Tunggu
UMP 2027 Tanpa Survei KHL, Ini Alasan Kemnaker dan Perbedaan Aturan untuk 2028
Prabowo Minta Maaf ke Singapura dan Malaysia soal Kabut Asap Karhutla, 71.000 Personel Dikerahkan
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Penyadapan Hari Ini, Kabaintelkam Polri Diminta Beri Masukan
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 16 November 2026 - 22:09 WIB

UMP 2027 Ditetapkan 21 November, UMK Menyusul 25 November: Ini Jadwal Lengkapnya

Senin, 16 November 2026 - 20:09 WIB

Fotokopi e-KTP Bakal Dilarang, DPR Siapkan Verifikasi Identitas Lewat Alat Digital

Senin, 16 November 2026 - 16:09 WIB

Kena Tilang Tak Perlu Tunjukkan SIM? DPR Dorong Polisi Gunakan Face Recognition

Senin, 16 November 2026 - 15:09 WIB

DPR Ingatkan BPKH soal Dana Haji, Investasi Harus Lindungi Hak Jemaah dalam Daftar Tunggu

Senin, 16 November 2026 - 12:09 WIB

UMP 2027 Tanpa Survei KHL, Ini Alasan Kemnaker dan Perbedaan Aturan untuk 2028

Berita Terbaru