Jakarta, APGtimes.com–Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi andalan pemerintah ternyata belum berjalan sempurna.
Pemerintah masih menemukan banyak masalah di lapangan. Sejumlah dapur MBG bekerja di luar aturan. Tim pengawas juga menemukan pengelolaan yang amburadul serta kualitas makanan yang meragukan.
Presiden Prabowo Subianto tidak menutupi kondisi itu. Dalam pidato kenegaraan di DPR, Selasa (20/5/2026), Prabowo mengaku pemerintah sudah menutup lebih dari 3.000 dapur MBG yang bermasalah.
“Kita mengakui dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur,” ujar Prabowo saat menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal.
Penutupan ribuan dapur itu menunjukkan pemerintah menemukan banyak persoalan saat memeriksa pelaksanaan program MBG di berbagai daerah.
Namun perhatian utama bukan hanya soal jumlah dapur yang tutup.
Prabowo justru memberi pesan tegas kepada masyarakat. Ia meminta publik ikut mengawasi dapur-dapur MBG di daerah masing-masing.
Menurut Prabowo, pemerintah pusat tidak bisa bekerja sendiri. Karena itu, ia mengajak DPR, kepala daerah, hingga masyarakat ikut memeriksa jalannya program MBG.
Jika warga menemukan makanan tidak layak, pengelolaan buruk, atau pelanggaran aturan, mereka harus segera melapor.
“Silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan. Segera akan kita tindak,” katanya.
Prabowo tampaknya sadar program sebesar MBG sangat sulit diawasi dari Jakarta saja. Program ini memiliki jaringan dapur yang luas dengan anggaran besar.
Karena itu, pemerintah kini melibatkan masyarakat secara langsung dalam pengawasan.
Prabowo juga tidak ingin program makan gratis berubah menjadi tempat permainan oknum tertentu.
Saat ini, program MBG sudah menjangkau 62,4 juta penerima manfaat setiap hari di seluruh Indonesia.
Jumlah itu terdiri dari 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil. Pemerintah juga mulai menyiapkan bantuan pangan bergizi untuk sekitar 500 ribu lansia yang hidup sendiri.
Bagi Prabowo, program MBG bukan sekadar membagikan makanan gratis.
Ia menilai program itu menjadi bentuk kehadiran negara dalam membantu rakyat kecil dan masyarakat miskin.
“Kaum miskin harus diurus oleh negara,” ujarnya.
Karena itu, Prabowo tidak ingin kelalaian pengelola dapur merusak program unggulan pemerintah.
Ia memahami program besar bisa gagal jika pengawasan berjalan lemah.
Kini publik menunggu langkah pemerintah berikutnya. Masyarakat juga berharap pemerintah benar-benar menindak cepat laporan tentang dapur MBG yang bermasalah. (al/*)
