Jakarta, APGtimes.com – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan selisih sekitar Rp 9 triliun dalam rencana anggaran pemulihan pascabencana Sumatera pada 2026. Sejumlah kementerian dan lembaga (K/L) mengurangi pengajuan dana karena waktu pelaksanaan program hingga akhir tahun terlalu singkat.
Tito menjelaskan, pemerintah semula merencanakan anggaran pemulihan sebesar Rp 39,1 triliun. Namun, sejumlah K/L hanya mengajukan Rp 29,9 triliun sehingga selisih anggaran mencapai sekitar Rp 9 triliun.
“Totalnya dari Rp 39,1 menjadi Rp 29,9 sehingga ada selisih Rp 9 triliun yang sudah ada direktif Presidennya, tapi K/L menyampaikan kalau waktunya mepet, enggak bisa,” kata Tito dalam Rapat Pemulihan Pascabencana Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (21/10/2026).
Persetujuan Anggaran Terlambat, K/L Kesulitan Mengejar Target
Tito menyebut waktu persetujuan anggaran menjadi salah satu kendala utama. Kementerian Keuangan baru menyetujui anggaran pada pertengahan tahun, sedangkan kementerian dan lembaga harus menyelesaikan kegiatan paling lambat Desember 2026.
“Dari target Rp 39,1 triliun itu baru di-approve oleh Kementerian Keuangan sudah pertengahan tahun, ada K/L yang enggak bisa mengeksekusi sampai dengan Desember. Sehingga mereka mengurangi anggarannya, permintaannya,” ujar Tito.
Akibat keterbatasan waktu tersebut, sejumlah instansi menyesuaikan pengajuan dana dengan kemampuan pelaksanaan program. Langkah itu membuat pengajuan anggaran pemulihan turun dari Rp 39,1 triliun menjadi Rp 29,9 triliun.
Tito Targetkan Rp 42 Triliun untuk Pemulihan pada 2027
Tito menyampaikan bahwa pemerintah berencana mengalihkan sekitar Rp 9 triliun ke program pemulihan Sumatera pada 2027. Pemerintah akan menambahkan dana tersebut ke alokasi anggaran tahun depan yang mencapai sekitar Rp 33 triliun.
Dengan perhitungan itu, pemerintah menargetkan total anggaran pemulihan Sumatera pada 2027 mencapai Rp 42 triliun.
“Kami harapkan Rp 9 triliun ini akan diluncurkan ke tahun 2027 ditambah dengan Rp 33 triliun alokasinya, sehingga tahun depan pemulihannya sebanyak Rp 42 triliun,” kata Tito.
Penambahan dana tersebut memberi ruang bagi kementerian dan lembaga untuk menyelesaikan program rehabilitasi serta rekonstruksi. Pemerintah juga dapat mengatur jadwal kegiatan agar sesuai dengan kebutuhan daerah terdampak.
Tito Minta K/L Tidak Memangkas Program untuk Warga
Tito menegaskan bahwa pemerintah harus mempertahankan seluruh kegiatan pemulihan yang telah direncanakan. Ia meminta kementerian dan lembaga tidak memangkas program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat terdampak bencana.
“Kegiatannya enggak boleh dikurangi karena akan berdampak ke masyarakat,” ujar Tito.
Karena itu, pemerintah perlu menyesuaikan jadwal dan alokasi dana tanpa mengurangi kegiatan utama. Langkah tersebut penting agar masyarakat tetap memperoleh dukungan selama proses pemulihan berlangsung.
Anggaran Pemulihan Sumatera Capai Rp 100,1 Triliun hingga 2028
Pemerintah menyiapkan total anggaran Rp 100,1 triliun selama tiga tahun untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana Sumatera. Rencana anggaran tersebut terbagi sebagai berikut:
-
2026: Rp 38,9 triliun.
-
2027: Rp 32,9 triliun.
-
2028: Rp 28,2 triliun.
Rencana pengalihan sekitar Rp 9 triliun ke 2027 menjadi bagian dari penyesuaian pelaksanaan program pemulihan. Pemerintah perlu memastikan setiap kementerian dan lembaga mampu menjalankan kegiatan sesuai jadwal serta menjaga manfaat program bagi masyarakat terdampak. (ys*)
