4.992 Sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar Akan Direhabilitasi Pascabencana

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 23 September 2026 - 23:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan honorer di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026). (DOK. Humas Kemendagri)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan honorer di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026). (DOK. Humas Kemendagri)

Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 4.992 fasilitas sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk memperbaiki ribuan sekolah tersebut.

Anggaran itu berasal dari anggaran reguler Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta tambahan dari Kementerian Keuangan.

“Beliau menggunakan anggaran dari reguler ditambah dengan dari Kementerian Keuangan tambahan yang totalnya lebih kurang Rp5 triliunan. Itu digunakan untuk melakukan rehab dan rekon 4.992 sekolah se-tiga provinsi,” kata Tito dalam rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Pemerintah Targetkan Perbaikan Sekolah

Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai dalam waktu tiga tahun. Namun, Tito meminta pelaksana mempercepat pengerjaan agar siswa dapat kembali belajar dalam kondisi yang lebih layak.

Baca Juga :  Gaji Kepala Daerah Berpeluang Naik, Kemendagri Siapkan Aturan Baru Berbasis Kinerja

Menurut Tito, pemerintah ingin mengakhiri penggunaan fasilitas darurat dalam proses belajar mengajar. Karena itu, pengerjaan sekolah akan berlangsung secara bertahap sesuai tingkat kerusakan.

“Sebetulnya waktunya adalah tiga tahun. Tapi saya paham dari paparan beliau tadi, beliau berusaha untuk secepat mungkin selesai agar proses belajar mengajarnya juga berlangsung dalam suasana yang ideal, bukan lagi darurat,” ujarnya.

Ratusan Sekolah Masih dalam Tahap Awal

Pemerintah menggunakan sejumlah metode untuk memperbaiki sekolah terdampak. Pengerjaan dapat berlangsung secara swakelola maupun melalui kerja sama antarlembaga.

Tito mengatakan pemerintah juga melibatkan TNI Angkatan Darat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Saat ini, tingkat pengerjaan setiap sekolah berbeda. Sebagian sekolah sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan, sedangkan sekolah lain masih berada dalam tahap pengerjaan.

“Ada yang sudah selesai 100 persen, ada juga yang masih 70 sampai 99 persen, dan ada 616 di bawah 50 persen,” kata Tito.

Baca Juga :  Usia Satu Abad, Jam Gadang Tetap Jadi Ikon Paling Diburu Wisatawan

Pembelajaran Tetap Berjalan

Cuaca ekstrem dan bencana susulan menjadi salah satu kendala dalam proses rehabilitasi. Pemerintah juga menghadapi sejumlah persoalan teknis di lapangan.

Meski demikian, Tito memastikan pemerintah tetap menjaga keberlangsungan kegiatan belajar siswa. Pemerintah menyiapkan berbagai langkah agar siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran selama proses perbaikan berlangsung.

Total Anggaran Pemulihan Capai Rp100,1 Triliun

Selain perbaikan sekolah, pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.

Tito menyebut total anggaran pemulihan mencapai Rp100,1 triliun. Pemerintah membagi anggaran tersebut untuk kebutuhan pemulihan selama tiga tahun.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun. Dana tersebut akan fokus pada pembangunan infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian.

Kemudian, pemerintah menyiapkan Rp32,9 triliun pada 2027. Sementara itu, alokasi untuk 2028 mencapai Rp28,2 triliun.

Pemerintah mengarahkan anggaran tersebut untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus mengembalikan fasilitas publik agar dapat digunakan masyarakat secara normal. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

16 Juta Orang Urus SKCK, 3,2 Juta Peserta JKN Tercatat Tidak Aktif
Prabowo Perintahkan Bea Cukai Perketat Balpres, Selat Malaka Jadi Sorotan
UU Reforma Agraria Resmi Berlaku, DPR Soroti Cara Negara Koreksi Kebijakan Agraria
28.626 Manajer Kopdes Merah Putih Segera Ditempatkan, Gaji dan Tunjangan Sudah Ditetapkan
Rafale Prancis dan TNI AU Jalani Latihan Bersama di Halim, Ini Misi Pegase 2026
TNI Siapkan 5 Kodam Baru, Ini Lima Wilayah yang Masuk Rencana Pembentukan
Bawa Mandat PBB, 638 Prajurit TNI Bertolak ke Kongo untuk Lindungi Warga Sipil
Banjir Bandang Solok Dipicu Hujan 94 Mm, Satu Korban Masih Dicari
Berita ini 0 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 23 September 2026 - 23:59 WIB

4.992 Sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar Akan Direhabilitasi Pascabencana

Rabu, 23 September 2026 - 23:09 WIB

16 Juta Orang Urus SKCK, 3,2 Juta Peserta JKN Tercatat Tidak Aktif

Rabu, 23 September 2026 - 21:09 WIB

Prabowo Perintahkan Bea Cukai Perketat Balpres, Selat Malaka Jadi Sorotan

Rabu, 23 September 2026 - 20:09 WIB

UU Reforma Agraria Resmi Berlaku, DPR Soroti Cara Negara Koreksi Kebijakan Agraria

Rabu, 23 September 2026 - 18:09 WIB

Rafale Prancis dan TNI AU Jalani Latihan Bersama di Halim, Ini Misi Pegase 2026

Berita Terbaru