4.992 Sekolah di Aceh, Sumut, dan Sumbar Akan Direhabilitasi Pascabencana

Avatar photo

- Jurnalis

Rabu, 23 September 2026 - 23:59 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan honorer di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026). (DOK. Humas Kemendagri)

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI terkait permasalahan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan honorer di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, Senin (8/6/2026). (DOK. Humas Kemendagri)

Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah menyiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap 4.992 fasilitas sekolah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera Tito Karnavian mengatakan pemerintah menyiapkan anggaran sekitar Rp5 triliun untuk memperbaiki ribuan sekolah tersebut.

Anggaran itu berasal dari anggaran reguler Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta tambahan dari Kementerian Keuangan.

“Beliau menggunakan anggaran dari reguler ditambah dengan dari Kementerian Keuangan tambahan yang totalnya lebih kurang Rp5 triliunan. Itu digunakan untuk melakukan rehab dan rekon 4.992 sekolah se-tiga provinsi,” kata Tito dalam rapat koordinasi di Kantor Kemendagri, Jakarta, Rabu (23/9/2026).

Pemerintah Targetkan Perbaikan Sekolah

Pemerintah menargetkan seluruh proses rehabilitasi dan rekonstruksi selesai dalam waktu tiga tahun. Namun, Tito meminta pelaksana mempercepat pengerjaan agar siswa dapat kembali belajar dalam kondisi yang lebih layak.

Baca Juga :  MK Sudah Minta UU Penyadapan Sejak 2011, DPR Targetkan Pembahasan Desember 2026

Menurut Tito, pemerintah ingin mengakhiri penggunaan fasilitas darurat dalam proses belajar mengajar. Karena itu, pengerjaan sekolah akan berlangsung secara bertahap sesuai tingkat kerusakan.

“Sebetulnya waktunya adalah tiga tahun. Tapi saya paham dari paparan beliau tadi, beliau berusaha untuk secepat mungkin selesai agar proses belajar mengajarnya juga berlangsung dalam suasana yang ideal, bukan lagi darurat,” ujarnya.

Ratusan Sekolah Masih dalam Tahap Awal

Pemerintah menggunakan sejumlah metode untuk memperbaiki sekolah terdampak. Pengerjaan dapat berlangsung secara swakelola maupun melalui kerja sama antarlembaga.

Tito mengatakan pemerintah juga melibatkan TNI Angkatan Darat dalam proses rehabilitasi dan rekonstruksi.

Saat ini, tingkat pengerjaan setiap sekolah berbeda. Sebagian sekolah sudah menyelesaikan seluruh pekerjaan, sedangkan sekolah lain masih berada dalam tahap pengerjaan.

“Ada yang sudah selesai 100 persen, ada juga yang masih 70 sampai 99 persen, dan ada 616 di bawah 50 persen,” kata Tito.

Baca Juga :  Jangan Sampai Terlambat, Ini 7 Kondisi yang Mengharuskan Ganti Sertifikat Tanah

Pembelajaran Tetap Berjalan

Cuaca ekstrem dan bencana susulan menjadi salah satu kendala dalam proses rehabilitasi. Pemerintah juga menghadapi sejumlah persoalan teknis di lapangan.

Meski demikian, Tito memastikan pemerintah tetap menjaga keberlangsungan kegiatan belajar siswa. Pemerintah menyiapkan berbagai langkah agar siswa tetap dapat mengikuti pembelajaran selama proses perbaikan berlangsung.

Total Anggaran Pemulihan Capai Rp100,1 Triliun

Selain perbaikan sekolah, pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk pemulihan pascabencana di wilayah Sumatera.

Tito menyebut total anggaran pemulihan mencapai Rp100,1 triliun. Pemerintah membagi anggaran tersebut untuk kebutuhan pemulihan selama tiga tahun.

Pada 2026, pemerintah mengalokasikan Rp38,9 triliun. Dana tersebut akan fokus pada pembangunan infrastruktur prioritas, sekolah, dan hunian.

Kemudian, pemerintah menyiapkan Rp32,9 triliun pada 2027. Sementara itu, alokasi untuk 2028 mencapai Rp28,2 triliun.

Pemerintah mengarahkan anggaran tersebut untuk mempercepat pemulihan wilayah terdampak bencana sekaligus mengembalikan fasilitas publik agar dapat digunakan masyarakat secara normal. (ys*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Bahlil Siapkan Pelimpahan Izin Galian C ke Daerah Bencana, Kabupaten dan Kota Segera Dapat Kewenangan
3 Tokoh Mundur dari PSI, Ada Giring Ganesha hingga Raja Juli Antoni
LPSK Telaah Permintaan Perlindungan 6 Saksi dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo
BPJS Kesehatan Desil 1-8 Bakal Dibiayai Pemerintah, Timboel Soroti Potensi Defisit Rp83 Triliun
Yusril Ungkap Alasan Penyadapan Prabowo Bisa Masuk Kasus Makar, Empat Jenderal Terseret
Prabowo Bahas Kebocoran Keuangan Negara dengan 10 Mantan Kapolri, Tito Ungkap Isi Pertemuan
Hutan Bekas Terbakar Tak Boleh Jadi Kebun Sawit, Pemerintah Siapkan Langkah Pemulihan
Karhutla Kalimantan Seret 11 Perusahaan, Ada yang Kehilangan HGU hingga Ribuan Hektare
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 10 November 2026 - 12:09 WIB

Bahlil Siapkan Pelimpahan Izin Galian C ke Daerah Bencana, Kabupaten dan Kota Segera Dapat Kewenangan

Selasa, 10 November 2026 - 11:09 WIB

3 Tokoh Mundur dari PSI, Ada Giring Ganesha hingga Raja Juli Antoni

Selasa, 10 November 2026 - 10:09 WIB

LPSK Telaah Permintaan Perlindungan 6 Saksi dalam Kasus Penyadapan Presiden Prabowo

Senin, 9 November 2026 - 22:09 WIB

BPJS Kesehatan Desil 1-8 Bakal Dibiayai Pemerintah, Timboel Soroti Potensi Defisit Rp83 Triliun

Senin, 9 November 2026 - 21:09 WIB

Yusril Ungkap Alasan Penyadapan Prabowo Bisa Masuk Kasus Makar, Empat Jenderal Terseret

Berita Terbaru

Ilustrasi IHSG(ANTARA FOTO/GALIH PRADIPTA)

Ekonomi & Bisnis

IHSG Diprediksi Menguat Hari Ini, Simak 3 Saham Pilihan dan Target Harganya

Selasa, 10 Nov 2026 - 13:09 WIB