Jakarta, APGtimes.com — Pemerintah melarang penanaman kelapa sawit di kawasan hutan yang pernah mengalami kebakaran. Sebaliknya, pemerintah meminta pengelola mengembalikan fungsi lahan tersebut sebagai hutan melalui rehabilitasi dan penanaman pohon hutan.
Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) Satyawan Pudyatmoko menegaskan bahwa kelapa sawit bukan tanaman hutan.
Karena itu, pengelola tidak boleh menjadikan kawasan hutan, termasuk lahan gambut bekas terbakar, sebagai perkebunan sawit.
Satyawan menyampaikan penegasan tersebut di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (9/11/2026). Ia meminta pemerintah memulihkan kawasan yang terbakar sesuai fungsi awalnya.
Penegakan Hukum Harus Menyasar Pelaku Pembakaran
Selain memulihkan lahan, Satyawan meminta aparat penegak hukum mengusut pihak yang membakar kawasan hutan dan lahan.
Menurutnya, pemerintah perlu menelusuri kemungkinan bahwa pelaku pembakaran juga menjadi pihak yang menanam sawit di lahan bekas kebakaran.
Oleh sebab itu, aparat harus mengusut dugaan tersebut sebelum pemerintah melanjutkan proses pemulihan. Langkah ini penting agar pihak yang bertanggung jawab tidak lepas dari penegakan hukum.
Satyawan juga mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar mematuhi aturan larangan pembakaran lahan untuk membuka area pertanian maupun perkebunan.
Aturan tersebut tercantum dalam Surat Edaran Kementerian Kehutanan Nomor 16 Tahun 2026 dan Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2026. Kedua regulasi itu melarang pembukaan serta pengolahan lahan dengan cara membakar.
Pemerintah Cegah Lahan Bekas Kebakaran Menjadi Kebun Sawit
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq menyampaikan sikap yang sama. Ia menegaskan bahwa pemerintah berupaya mencegah perubahan fungsi lahan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi perkebunan kelapa sawit.
Salah satu langkah yang pemerintah siapkan ialah mempercepat rehabilitasi kawasan terdampak. Dengan cara tersebut, pemerintah ingin mengembalikan kondisi lahan sesuai fungsi sebelumnya.
Hanif menjelaskan bahwa Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2016 mengamanatkan rehabilitasi lahan bekas karhutla. Karena itu, kementerian terkait akan menindaklanjuti ketentuan tersebut melalui pendataan dan pemulihan kawasan.
Dua Kementerian Siapkan Pendataan Lahan
Setelah petugas memadamkan kebakaran, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan akan mendata kembali wilayah terdampak.
Selanjutnya, kedua kementerian akan menggunakan hasil pendataan tersebut untuk menentukan kebutuhan rehabilitasi. Pemerintah juga ingin memastikan lahan bekas terbakar kembali menjalankan fungsi ekologisnya.
Melalui langkah ini, pemerintah tidak hanya memulihkan kawasan hutan dan gambut, tetapi juga berupaya mencegah karhutla berulang.
Selain itu, penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran diharapkan dapat mencegah praktik pembukaan lahan dengan api.
Dengan demikian, pemerintah menargetkan lahan hutan bekas kebakaran tetap berfungsi sebagai kawasan hutan dan tidak beralih menjadi perkebunan sawit. (ys*)
