Driver Ojol Jadi UMKM, Bisa Akses KUR hingga Rp100 Juta Tanpa Agunan

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 10 Agustus 2026 - 22:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sejumlah pengemudi ojek daring menunggu penumpang di kawasan Halte BRT Pancoran, Jakarta, Rabu (13/5/2026).(ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan)

Sejumlah pengemudi ojek daring menunggu penumpang di kawasan Halte BRT Pancoran, Jakarta, Rabu (13/5/2026).(ANTARA FOTO/Darryl Ramadhan)

Jakarta, APGtimes.com – Pemerintah menetapkan pengemudi ojek online (ojol) sebagai pelaku usaha mikro di sektor transportasi online. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman memastikan kebijakan tersebut sudah mendapat kesepakatan pemerintah.

Maman menyampaikan keputusan itu saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/8/2026). Menurutnya, status UMKM akan memberikan sejumlah manfaat bagi para pengemudi ojol.

Driver Ojol Resmi Masuk Kategori UMKM

Maman menegaskan pengemudi ojol masuk kategori pengusaha mikro. Pemerintah sebelumnya juga menyampaikan bahwa pengemudi tidak perlu melakukan pendaftaran khusus untuk memperoleh status tersebut.

“UMKM, pengusaha mikro,” tegas Maman.

Kebijakan itu hadir sebagai tindak lanjut atas aspirasi sejumlah asosiasi pengemudi ojol. Pemerintah ingin memberikan ruang pemberdayaan sekaligus perlindungan ekonomi bagi para pengemudi.

Baca Juga :  BNPB Temukan 44 Area Hutan dan Perkebunan Terbakar di Sumsel

Pengemudi Dapat Fleksibilitas Waktu

Status sebagai pelaku usaha mikro memberikan fleksibilitas bagi pengemudi dalam mengembangkan sumber pendapatan.

Maman mengatakan pengemudi tetap dapat menjalankan pekerjaan sebagai mitra transportasi online sambil mengembangkan usaha lain.

“Misalnya dari segi fleksibilitas waktu, insya Allah dengan dia statusnya UMKM, teman-teman saudara-saudara kita yang ojol mereka punya fleksibilitas waktu,” kata Maman.

Pemerintah juga mendorong pengemudi memanfaatkan kesempatan tersebut untuk membangun usaha tambahan.

Bisa Akses KUR hingga Rp100 Juta

Status UMKM juga membuka akses pengemudi ojol terhadap sejumlah fasilitas pemerintah. Salah satunya Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Pengemudi dapat mengajukan KUR tanpa agunan untuk pinjaman di bawah Rp100 juta sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga :  Tiga PNS Gugat Aturan Wajib Mengabdi 10 Tahun Sebelum Mutasi ke Mahkamah Konstitusi

Selain pembiayaan, pemerintah menyiapkan fasilitas perpajakan dan program pendampingan bagi pengemudi yang ingin mengembangkan usaha.

Pemerintah Siapkan Pendampingan Usaha

Kementerian UMKM akan bekerja sama dengan perusahaan aplikasi transportasi online untuk memberikan pendampingan kepada pengemudi.

Program tersebut akan membantu pemerintah memetakan peluang usaha yang sesuai dengan kemampuan dan kondisi para pengemudi.

Pemerintah berharap status UMKM tidak hanya memberikan pengakuan administratif. Kebijakan tersebut juga harus membantu pengemudi meningkatkan pendapatan dan memiliki sumber ekonomi tambahan.

Dengan status baru ini, pengemudi ojol memiliki peluang lebih besar untuk mengakses pembiayaan, pendampingan usaha, serta berbagai fasilitas yang pemerintah siapkan bagi pelaku usaha mikro. (yp*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 6 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru