Prabowo Mulai Proyek PLTS 100 GWp, Target Selesai 2029 dan Hemat Rp73,9 Triliun

Avatar photo

- Jurnalis

Selasa, 25 Agustus 2026 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Presiden Prabowo Subianto di DPR, 20 Mei 2026.(YouTube Sekretariat Presiden)

Presiden Prabowo Subianto di DPR, 20 Mei 2026.(YouTube Sekretariat Presiden)

Bali, APGtimes.com – Presiden Prabowo Subianto akan meluncurkan dan melakukan groundbreaking program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 GWp di Gilimanuk, Kabupaten Jembrana, Bali, Selasa (25/8/2026).

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan program tersebut masuk dalam Program Kerja Prioritas Nasional Klaster Kemandirian Energi dan Air.

Program PLTS 100 GWp bertujuan memperkuat ketahanan energi nasional. Pemerintah juga ingin mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap energi fosil.

“Yang diarahkan untuk memperkuat kemandirian dan ketahanan energi nasional serta mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil,” ujar Prasetyo kepada wartawan, Selasa.

Pemerintah Kejar Target 2029

Prabowo meminta pemerintah mempercepat pembangunan PLTS 100 GWp. Pemerintah menargetkan proyek tersebut selesai pada 2029.

Pembangunan PLTS itu juga berpotensi menghemat biaya listrik hingga Rp73,9 triliun setiap tahun.

Pada 2026, pemerintah menargetkan pembangunan PLTS mencapai 30 GWp. Pemerintah juga berencana menghentikan 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).

Baca Juga :  Jepang Kirim 3 Helikopter Chinook untuk Karhutla Kalimantan, Menhan Sjafrie Sampaikan Terima Kasih

Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GWp. Namun, kapasitas PLTS yang sudah terpasang hingga April 2026 baru mencapai sekitar 1,5 GWp.

Pemerintah akan membangun program PLTS 100 GWp secara bertahap. Tahap pertama memiliki kapasitas 17 GWp, tahap kedua 18 GWp, dan tahap ketiga 30 GWp.

Bangun PLTS di Wilayah 3T

Pemerintah juga terus membangun pembangkit energi terbarukan di berbagai daerah. Sepanjang 2025, pemerintah membangun 15 pembangkit energi baru terbarukan.

Pembangkit tersebut terdiri dari 12 PLTS dan tiga pembangkit listrik tenaga mikrohidro (PLTMH). Pemerintah mengalokasikan anggaran Rp103,3 miliar untuk proyek tersebut.

Program itu melayani 1.831 kepala keluarga dan 131 fasilitas umum.

Pada 2026, pemerintah melanjutkan pembangunan PLTS Terpadu di 39 lokasi wilayah 3T. Proyek tersebut akan melayani 4.259 rumah tangga dengan anggaran Rp450,2 miliar.

Pemerintah juga membangun tiga PLTMH untuk melayani 464 rumah tangga. Proyek tersebut membutuhkan anggaran sekitar Rp50,4 miliar.

Baca Juga :  Kementerian P2MI Resmi Luncurkan Gerakan Nasional Migran Aman

PLTS 100 GWp Dorong Lapangan Kerja

Prasetyo juga menyebut program Listrik Desa telah menjangkau 1.403 lokasi di 36 provinsi. Program tersebut memberikan manfaat Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) kepada 220.845 rumah tangga tidak mampu.

Selain menyediakan energi bersih, pemerintah berharap PLTS 100 GWp dapat mendorong pertumbuhan ekonomi baru.

Investasi pembangkit, baterai, dan jaringan dapat memperkuat industri solar PV dalam negeri. Program tersebut juga berpotensi membuka banyak lapangan kerja hijau atau green jobs.

Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah memproyeksikan terciptanya sekitar 1,7 juta lapangan pekerjaan.

Dari jumlah tersebut, lebih dari 760.000 pekerjaan berpotensi masuk kategori green jobs.

Pemerintah akan mengawal pembangunan PLTS 100 GWp secara bertahap dan terukur. Program tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah membangun sistem energi Indonesia yang mandiri, tangguh, dan kompetitif. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Indonesia, Qatar, Turki, dan Pakistan Teken Project Badr, Bidik Industri Pertahanan
Pemerintah Kucurkan Rp 1,235 Triliun untuk Atasi Karhutla di 7 Provinsi
Ferry Juliantono Tawarkan Kopdes Merah Putih Salurkan Gaji ASN, Ini Respons MenPAN-RB
Bahlil Pertimbangkan Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga, Utamakan Kebutuhan RI
BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara, 75 SPPG Punya VA Ganda
KPK Tolak Usulan Luhut Hapus Unsur Kerugian Negara dalam Kasus Korupsi
Prabowo Ancam Cabut Izin Perusahaan Pembakar Hutan, 32 Konsesi Kena Sanksi
Ahli UGM Ungkap Tanggung Jawab Pimpinan atas Penugasan Staf Khusus
Berita ini 10 kali dibaca

Berita Terkait

Kamis, 22 Oktober 2026 - 20:09 WIB

Indonesia, Qatar, Turki, dan Pakistan Teken Project Badr, Bidik Industri Pertahanan

Kamis, 22 Oktober 2026 - 19:09 WIB

Pemerintah Kucurkan Rp 1,235 Triliun untuk Atasi Karhutla di 7 Provinsi

Kamis, 22 Oktober 2026 - 18:09 WIB

Ferry Juliantono Tawarkan Kopdes Merah Putih Salurkan Gaji ASN, Ini Respons MenPAN-RB

Kamis, 22 Oktober 2026 - 11:09 WIB

Bahlil Pertimbangkan Setop Ekspor Gas ke Negara Tetangga, Utamakan Kebutuhan RI

Kamis, 22 Oktober 2026 - 10:09 WIB

BGN Kembalikan Rp 160,37 Miliar ke Kas Negara, 75 SPPG Punya VA Ganda

Berita Terbaru