Eks Dirjen Haji Kaget, Lebih dari 2.000 Jemaah Berangkat Tanpa Antrean pada 2024

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 25 September 2026 - 12:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).(KOMPAS.com/FIRDA JANATI)

Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (Dirjen PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latief saat ditemui awak media di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (24/2/2025).(KOMPAS.com/FIRDA JANATI)

Jakarta, APGtimes.com – Mantan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Hilman Latief mengaku kaget setelah mengetahui lebih dari 2.000 jemaah haji berangkat pada 2024 melalui mekanisme T0 atau tanpa antrean.

Hilman mengungkapkan hal itu saat menjadi saksi dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, Kamis (24/9/2026).

Saat menjabat Dirjen PHU, Hilman mengaku tidak mengetahui perubahan klausul dalam Keputusan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 118 Tahun 2024. Klausul tersebut berkaitan dengan pengisian kuota melalui mekanisme T0.

“Beliau menjawab 2.000 lebih atau berapa. Saya agak kaget waktu itu, kok bisa seperti itu?” ujar Hilman dalam persidangan.

Hilman Pertanyakan Sisa Kuota Haji

Hilman mengatakan dirinya beberapa kali menanyakan sisa kuota haji yang belum terisi selama pelaksanaan ibadah haji 2024.

Baca Juga :  Praktik Curang di Program MBG, KDMP, Dudung: Akan Ditindak

Menjelang puncak haji, ia kembali membahas persoalan itu saat berada di Mekkah. Ketika itu, Hilman mendapat informasi bahwa masih ada kuota yang tersisa.

Hilman kemudian bertanya mengenai cara pemerintah mengisi kuota tersebut. Ia juga menanyakan kemungkinan memberangkatkan jemaah secara langsung melalui mekanisme T0.

Belakangan, Hilman mengetahui adanya persoalan dalam penyusunan Kepdirjen Nomor 118 Tahun 2024. Menurutnya, satu klausul yang sebelumnya ada dalam pembahasan ternyata tidak masuk dalam aturan final.

“Nah, ini nampaknya belakangan saya tahu bahwa ini karena ada satu klausul yang hilang, Pak,” kata Hilman.

Jaksa Perlihatkan Dua Draf Kepdirjen

Jaksa KPK kemudian menunjukkan dua versi draf Kepdirjen Nomor 118 Tahun 2024 kepada Hilman dalam persidangan.

Baca Juga :  KPK Sita Rp9,06 Miliar dalam OTT Bupati Lombok Barat, Alphard hingga Sertifikat Tanah Ikut Diamankan

Kedua draf tersebut memperlihatkan sejumlah coretan dan perubahan selama proses penyusunan aturan. Hilman mengakui dirinya tidak mencermati perubahan tersebut ketika tim menyusun aturan.

“Waktu itu saya tidak mencermati ada perubahan,” ujarnya.

Meski begitu, Hilman menyebut tim penyusun sebelumnya sudah membahas klausul tersebut dalam rapat.

Hilman Sebut Klausul Sudah Dibahas

Berdasarkan informasi dari tim yang menyiapkan Kepdirjen, Hilman mengatakan rapat sebelumnya telah menyepakati keberadaan klausul tersebut.

“Jadi berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari tim yang memang mempersiapkan Kepdirjen itu, kita dalam rapat sudah diputuskan bahwa klausul-klausul tersebut ada, Pak,” katanya.

Keterangan Hilman menjadi bagian dari pembuktian dalam sidang dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024. Proses persidangan perkara tersebut masih berlangsung di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. (aw*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru