Warga Binaan Disebut Bertugas Bersihkan Klaster Mewah di Lapas Cibinong

Avatar photo

- Jurnalis

Jumat, 25 September 2026 - 20:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan menunjukkan dokumentasi sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026). (M Fikri Setiawan)

Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan menunjukkan dokumentasi sidak di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026). (M Fikri Setiawan)

Jakarta, APGtimes.com – Kepala Badan Pengendalian Pembangunan dan Investigasi Khusus (Bappisus) Aris Marsudiyanto mengatakan warga binaan di Lapas Kelas IIA Cibinong memiliki tugas membersihkan area klaster rumah yang berada di kompleks lapas.

Aris menyampaikan hal itu setelah melakukan inspeksi mendadak (sidak) bersama Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto di Lapas Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Jumat (25/9/2026).

Menurut Aris, warga binaan sesekali mendapat tugas membersihkan area tersebut sebagai bagian dari pembinaan.

“Atau setiap saat juga warga binaan itu mempunyai tanggung jawab untuk juga membersihkan, kadang-kadang ya. Nah ini sebagai pembinaan,” ujar Aris, Jumat.

Klaster Jadi Tempat Tinggal Karyawan

Aris menjelaskan bahwa klaster perumahan di dalam kompleks Lapas Cibinong merupakan tempat tinggal bagi karyawan lapas.

Meski demikian, ia meminta petugas memastikan tugas kebersihan yang melibatkan warga binaan tidak mengarah pada transaksi ilegal.

Aris menegaskan pihaknya akan menertibkan setiap aktivitas yang melanggar aturan di lingkungan pemasyarakatan.

Baca Juga :  Razia Lapas Jambi, Petugas Temukan Kartu Remi hingga Kabel Terminal

“Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan yang terselubung di situ. Inilah tugas kami untuk menertibkan, sehingga tidak ada yang namanya transaksional di dalam lapas, transaksional apa pun,” tegasnya.

Bappisus Ingatkan Lapas Tidak Langgar Aturan

Aris mengatakan sidak tersebut juga bertujuan memastikan pengelolaan lapas berjalan sesuai ketentuan.

Ia menegaskan aparat akan mengambil langkah jika menemukan praktik yang menyimpang dalam sistem pemasyarakatan.

“Saya datang ke sini juga memastikan ya, bila ada sesuatu yang tidak benar, maka harus kita tertibkan,” ujarnya.

Aris juga mengingatkan seluruh kepala lapas di Indonesia agar menjalankan aturan secara profesional. Ia meminta pengelola lapas tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum maupun norma.

“Lakukan aturan secara profesional, jangan sampai nanti setiap saat kita akan melakukan sidak dan ditemukan hal-hal yang menyimpang dari aturan tersebut,” katanya.

Baca Juga :  Fasilitas Mewah di Lapas Cibinong Disorot, DPR Panggil Ombudsman dan Imipas

Ombudsman Soroti Dugaan Komersialisasi

Sebelumnya, Lapas Cibinong menjadi sorotan setelah Ombudsman RI menemukan sejumlah fasilitas yang disebut memiliki standar seperti apartemen.

Ombudsman menemukan fasilitas tersebut saat melakukan pemeriksaan pada Rabu (23/9/2026). Tim Ombudsman juga menduga klaster rumah di kawasan lapas tersebut memiliki unsur komersialisasi.

Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan tim memperoleh informasi tersebut dari wawancara dengan salah satu penghuni yang juga berstatus warga binaan.

“Berdasarkan wawancara kami pada saat itu yang terutama yang menunggui rumah, memang dia membayar sejumlah tapi tidak disebutkan angkanya. Itu memang dikomersilkan. Nah ini yang perlu nanti kita dalami lagi,” kata Syafrida dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Temuan tersebut kini menjadi perhatian pemerintah dan DPR. Pemeriksaan lebih lanjut diperlukan untuk memastikan pengelolaan klaster serta aktivitas warga binaan di kawasan tersebut sesuai aturan pemasyarakatan. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 4 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru