Wisnu Hani Putanto Tetap Hadiri Rapat DPR meski Dinonaktifkan, Bahas Temuan Lapas Cibinong

Avatar photo

- Jurnalis

Senin, 28 September 2026 - 18:09 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto saat menghadiri rapat Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Kalapas Cibinong Wisnu Hani Putanto saat menghadiri rapat Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (28/9/2026). (KOMPAS.com/ADHYASTA DIRGANTARA)

Jakarta, APGtimes.com – Kepala Lapas Kelas II Cibinong Wisnu Hani Putanto tetap menghadiri rapat Komisi XIII DPR di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2026. Kehadiran Wisnu terjadi meski Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelumnya menonaktifkannya.

Wisnu duduk bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam rapat tersebut. Ia mengenakan seragam putih dan berada satu deret dengan Dirjen Pemasyarakatan Irjen (Purn) Mashudi.

Ketua Komisi XIII DPR Willy Aditya juga menyapa Wisnu saat membuka rapat. Komisi XIII menggelar rapat untuk membahas tindak lanjut hasil inspeksi Ombudsman RI terkait kondisi Lapas Kelas IIA Cibinong.

DPR bahas temuan Ombudsman

Dalam rapat itu, Komisi XIII DPR mengundang Ombudsman RI untuk menjelaskan hasil investigasi terkait dugaan fasilitas mewah bagi narapidana di Lapas Cibinong.

Baca Juga :  Profil Febrie Adriansyah, Jampidsus Asal Jambi yang Menangani Deretan Kasus Korupsi Besar

Namun, Ombudsman belum hadir dalam rapat tersebut. Willy menjelaskan, Komisi XIII harus meminta izin kepada Komisi II DPR karena Ombudsman menjadi mitra kerja Komisi II.

“Jadi Ombudsman bukan mitra Komisi XIII, jadi secara aturan kami dari Komisi XIII harus meminta izin,” kata Willy.

Menurut Willy, Komisi XIII sudah mengirim surat kepada Komisi II. Hingga rapat berlangsung, Komisi XIII belum menerima jawaban sehingga Ombudsman belum mengikuti pembahasan.

Wisnu ikut rapat bersama Ditjen PAS

Sementara itu, Wisnu tetap mengikuti rapat bersama jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Kehadirannya menjadi perhatian karena Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan sebelumnya menonaktifkan dirinya bersama empat pejabat lainnya.

Baca Juga :  Natalius Pigai Ditegur DPR, Usulan Anggaran Rp 492 Miliar Picu Perdebatan

Kementerian mengambil langkah tersebut setelah Ombudsman menemukan dugaan klaster rumah mewah di lingkungan Lapas Cibinong yang diduga digunakan oleh narapidana.

Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Rudi Setiawan mengatakan kelima pejabat struktural itu masuk dalam pihak yang diduga bertanggung jawab atas kondisi yang Ombudsman temukan.

“Kami menonaktifkan lima pejabat struktural yang diduga bertanggung jawab terkait peristiwa yang ditemukan oleh Ombudsman,” ujar Rudi dalam konferensi pers di Lapas Kelas IIA Cibinong, Sabtu, 26 September 2026.

Selanjutnya, Komisi XIII DPR meminta penjelasan mengenai temuan tersebut sekaligus membahas langkah tindak lanjutnya. Karena itu, rapat pada Senin menjadi bagian dari pembahasan DPR mengenai kondisi Lapas Cibinong dan respons pemerintah setelah pemeriksaan Ombudsman. (de*)

Follow WhatsApp Channel apgtimes.com untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut
Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak
BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang
Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan
Cak Imin Ungkap Kebutuhan Rp 110 Triliun untuk Jaminan Kesehatan Warga Miskin, APBN Baru Siapkan Rp 68 Triliun
WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut
BGN Coret 1.637 Sekolah dari Penerima MBG, Ini Alasan dan Penjelasan Sudaryono
Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektare Dicabut, Ini Temuan Pelanggaran Satgas PKH
Berita ini 5 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 21 November 2026 - 13:09 WIB

Satgas PKH Temukan Dugaan Sawit Ilegal di Riau, Izin PT RAPP Seluas 338.536 Hektar Dicabut

Sabtu, 21 November 2026 - 12:09 WIB

Dasco Minta Sekolah hingga Keluarga Korban Bullying Ikut Kawal Revisi UU Perlindungan Anak

Sabtu, 21 November 2026 - 11:09 WIB

BGN Coret 1.637 Sekolah Elite dari Penerima MBG, Target Program Kini Tembus 78 Juta Orang

Jumat, 20 November 2026 - 23:59 WIB

Terungkap! Perekrut Tentara Bayaran Rusia di Yogyakarta Berangkatkan 17 WNI, Janjikan Rp 50 Juta per Bulan

Jumat, 20 November 2026 - 21:09 WIB

WNI Direkrut Jadi Tentara Bayaran Rusia, Korban Berasal dari Jakarta hingga Sumut

Berita Terbaru