Meski persediaan menyusut, Bahlil memastikan stok Pertalite masih dalam kondisi aman. Pemerintah memperkirakan persediaan BBM beroktan 90 itu dapat kembali mencapai 20 hari dalam waktu sekitar satu minggu.
Bahlil menyampaikan penjelasan tersebut di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026). Ia menegaskan, kondisi stok saat ini belum menunjukkan kekurangan pasokan yang melampaui standar minimum nasional.
Konsumen Beralih dari Pertamax ke Pertalite
Bahlil menjelaskan, perubahan pola konsumsi masyarakat menjadi faktor utama penurunan stok Pertalite. Sebagian pengguna BBM nonsubsidi, terutama RON 92 seperti Pertamax dan RON 95 seperti Pertamax Green, beralih menggunakan BBM bersubsidi karena perbedaan harga.
Peralihan tersebut meningkatkan permintaan Pertalite sehingga persediaannya turun dibandingkan kondisi normal.
“Yang terjadi pergeseran ke 16–18 hari itu adalah RON 90,” kata Bahlil saat menjelaskan kondisi stok BBM nasional.
Menurut dia, penurunan persediaan tidak terjadi pada seluruh jenis BBM. Stok Solar, RON 92, RON 95, dan RON 98 masih berada dalam kondisi yang terkendali.
Pemerintah juga terus memantau proses pengolahan BBM RON 90 di kilang untuk menjaga ketersediaan pasokan. Bahlil memperkirakan tambahan waktu sekitar satu minggu cukup untuk mengembalikan stok Pertalite ke kisaran 20 hari.
Bahlil Minta Penimbun BBM Subsidi Ditindak
Selain membahas penurunan stok Pertalite, Bahlil menyoroti dugaan praktik penimbunan BBM bersubsidi untuk kemudian dijual kembali dengan harga industri.
Ia meminta Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menindak tegas pihak yang menampung BBM subsidi, terutama Biosolar, lalu menjualnya kembali dengan harga lebih tinggi.
Bahlil menyampaikan permintaan tersebut dalam rapat koordinasi di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Jumat (16/10/2026). Rapat itu turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan sejumlah pejabat terkait.
Bahlil menilai praktik tersebut merugikan negara karena pemerintah menanggung subsidi agar masyarakat dan sektor yang berhak memperoleh BBM dengan harga lebih terjangkau.
Ia meminta aparat penegak hukum memproses pihak yang terbukti menyalahgunakan distribusi BBM bersubsidi.
Pemerintah Pantau Pasokan dan Distribusi BBM
Penurunan stok Pertalite menjadi perhatian pemerintah di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. Pemerintah perlu menjaga ketersediaan BBM bersubsidi agar distribusinya tetap berjalan sesuai kebutuhan.
Di sisi lain, penindakan terhadap dugaan penimbunan juga menjadi bagian penting dalam menjaga penyaluran subsidi tepat sasaran. Praktik penjualan kembali BBM subsidi dengan harga industri berpotensi mengurangi manfaat subsidi bagi masyarakat yang berhak menerimanya.
Pemerintah memastikan pemantauan pasokan tetap berlangsung sembari menunggu stok Pertalite kembali ke kondisi normal. Masyarakat juga diharapkan menggunakan BBM sesuai peruntukan agar distribusi energi bersubsidi berjalan lebih efektif. (de*)
