Jakarta, APGtimes.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menjadikan normalisasi sungai sebagai program super prioritas dalam pemulihan pascabencana di Aceh dan Sumatra.
Ia menyoroti sedimentasi yang memicu banjir di sejumlah wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Tito menyampaikan permintaan itu saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026).
Rapat tersebut membahas perkembangan pemulihan fasilitas umum dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Menurut Tito, pemerintah perlu mempercepat normalisasi sungai karena musim hujan mulai mendekat. Ia meminta Kementerian PU memprioritaskan sungai yang mengalami pendangkalan parah agar aliran air kembali lancar dan risiko banjir berkurang.
Lima Wilayah Mengalami Banjir akibat Sedimentasi
Tito menyebut laporan dari sejumlah kepala daerah mengenai banjir yang berkaitan dengan tingginya endapan sedimen di sungai. Kondisi tersebut menghambat aliran air, terutama ketika hujan lebat mengguyur wilayah terdampak.
Daerah yang masuk dalam laporan tersebut meliputi Kota Padang, Aceh Tenggara, Aceh Tamiang, Kabupaten Solok, serta Kecamatan Tukka di Kabupaten Tapanuli Tengah.
Tito meminta pemerintah daerah dan Kementerian PU menindaklanjuti laporan tersebut. Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi agar penanganan sungai berjalan sesuai kebutuhan setiap wilayah.
Sebelumnya, normalisasi sungai juga menjadi pembahasan dalam rapat koordinasi tingkat menteri bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono pada Selasa (27/10/2026).
Kementerian PU Tangani 29 Muara Sungai
Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto menjelaskan bahwa kementeriannya mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana setelah menerima pencairan anggaran Rp21,42 triliun dari Kementerian Keuangan.
Salah satu fokus pekerjaan ialah penanganan muara sungai. Kawasan ini berperan penting dalam mengatur aliran air menuju hilir dan mendukung pengendalian sungai dari hulu hingga hilir.
Kementerian PU merencanakan penanganan 29 muara. Hingga 28 Oktober 2026, empat muara telah selesai ditangani. Enam muara lainnya masih dalam pengerjaan dengan progres rata-rata 14,94 persen.
Sementara itu, Kementerian PU masih melelang pekerjaan untuk 19 muara lainnya.
Sebelas Sabo Dam Dibangun untuk Mengendalikan Sedimen
Selain menangani muara, Kementerian PU membangun 11 sabo dam untuk mengendalikan sedimen. Progres rata-rata pembangunan fasilitas tersebut mencapai 35,58 persen.
Kementerian PU juga mengerjakan 94 unit pompa air baku untuk mendukung ketersediaan air. Hingga rapat berlangsung, progres rata-rata pekerjaan pompa tersebut mencapai 10,33 persen.
Apri menegaskan bahwa pemerintah berfokus memperkuat pengendalian aliran air dari hulu hingga hilir. Strategi ini bertujuan mengurangi risiko banjir berulang di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Percepatan normalisasi sungai, penanganan muara, dan pembangunan sabo dam diharapkan dapat mendukung pemulihan pascabencana sekaligus meningkatkan kesiapan daerah menghadapi musim hujan. (ys*)
