Jakarta, APGtimes.com — Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta Kementerian Pekerjaan Umum (PU) membangun kembali kantor desa yang rusak atau hilang akibat banjir bandang dan tanah longsor di Aceh, Sumatera Barat, serta Sumatera Utara. Pemerintah juga memprioritaskan pemulihan fasilitas kesehatan dan sekolah yang terdampak bencana.
Tito menyampaikan permintaan tersebut saat memimpin rapat koordinasi Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Rabu (28/10/2026). Rapat itu membahas perkembangan pemulihan fasilitas umum dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Bencana yang melanda tiga provinsi tersebut merusak sejumlah fasilitas pemerintahan desa. Bahkan, beberapa desa kehilangan bangunan setelah banjir bandang menerjang kawasan permukiman.
Tito Minta Kementerian PU Bangun Kantor Desa
Tito meminta Kementerian PU mengambil peran dalam pembangunan kembali kantor desa yang rusak maupun hilang. Ia menyebut Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa telah mendorong langkah tersebut sebagai bagian dari pemulihan pascabencana.
Kantor desa berfungsi sebagai pusat administrasi dan pelayanan masyarakat. Karena itu, pemerintah perlu memulihkan fasilitas tersebut agar aktivitas pemerintahan desa dapat kembali berjalan.
Tito juga mendorong kementerian terkait menyusun langkah bersama sesuai kebutuhan setiap daerah. Koordinasi ini diharapkan mempercepat pembangunan kembali fasilitas yang rusak akibat bencana.
Enam Puskesmas Pembantu di Sumut Belum Beroperasi
Pemulihan fasilitas kesehatan juga menjadi perhatian pemerintah. Berdasarkan laporan Menteri Kesehatan, enam puskesmas pembantu (pustu) di Sumatera Utara belum beroperasi karena tidak memiliki bangunan yang dapat digunakan.
Kementerian Kesehatan menyatakan siap menyediakan tenaga medis dan peralatan kesehatan. Namun, pembangunan gedung membutuhkan dukungan dari Kementerian PU.
Tito meminta kedua kementerian berkoordinasi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Pemerintah ingin memastikan masyarakat terdampak kembali memperoleh layanan kesehatan secara memadai.
Sebanyak 99 Sekolah Darurat Masih Digunakan
Pemerintah juga perlu mempercepat pemulihan gedung sekolah di wilayah terdampak. Hingga kini, sejumlah sekolah masih menggunakan ruang belajar darurat agar kegiatan pendidikan tetap berlangsung.
Data Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencatat 99 sekolah darurat masih digunakan di tiga provinsi. Rinciannya terdiri atas 71 sekolah di Aceh, 23 sekolah di Sumatera Barat, dan lima sekolah di Sumatera Utara.
Pemulihan sekolah melibatkan kerja sama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian PU, serta TNI Angkatan Darat.
Tito meminta Kementerian PU berkoordinasi dengan kementerian pendidikan untuk membangun atau memperbaiki gedung sekolah. Dengan fasilitas yang lebih layak, siswa diharapkan dapat mengikuti pembelajaran dengan aman dan nyaman.
Pemerintah Percepat Pemulihan Fasilitas Umum
Pembangunan kembali kantor desa, puskesmas pembantu, dan sekolah menjadi bagian penting dari rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra.
Tito mendorong kementerian terkait menyelaraskan program agar pemulihan berjalan efektif. Pemerintah berharap pembangunan fasilitas umum dapat membantu masyarakat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari serta mengakses layanan pemerintahan, kesehatan, dan pendidikan. (ys*)
