Jakarta, APGtimes.com — Indonesia masih menangguhkan pembahasan mengenai keterlibatannya dalam Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Force (ISF).
Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa pemerintah mempertimbangkan perkembangan keamanan kawasan sebelum menentukan langkah selanjutnya.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa situasi keamanan yang terus berubah menjadi pertimbangan utama pemerintah.
“Pemerintah Indonesia masih menangguhkan pembahasan mengenai Board of Peace (BoP) dan International Stabilization Force (ISF), dengan mempertimbangkan perkembangan situasi dan dinamika keamanan di kawasan yang masih sangat dinamis,” ujar Yvonne pada Kamis, 29 Oktober 2026.
Indonesia Pertahankan Dukungan untuk Palestina
Yvonne menegaskan bahwa penangguhan pembahasan BoP dan ISF tidak mengubah arah politik luar negeri Indonesia. Pemerintah tetap menjalankan amanat konstitusi untuk mendukung perjuangan rakyat Palestina dalam memperoleh kemerdekaan dan kedaulatan.
Selain itu, Indonesia terus mendorong Solusi Dua Negara sebagai jalan menuju perdamaian yang adil dan berkelanjutan.
Menurut Yvonne, partisipasi Indonesia dalam BoP pada awalnya bertujuan memperkuat kontribusi negara dalam memperjuangkan kepentingan rakyat Palestina. Pemerintah ingin memastikan aspirasi rakyat Palestina tetap menjadi prioritas dalam setiap upaya penyelesaian konflik.
Ia menambahkan, Indonesia juga membawa pendekatan tersebut ke berbagai forum dan organisasi internasional lainnya.
Pelapor Khusus PBB Soroti Risiko BoP
Sebelumnya, Francesca Albanese, Pelapor Khusus PBB untuk hak asasi manusia di wilayah Palestina, meminta Indonesia meninjau kembali rencana keterlibatannya dalam BoP.
Albanese menilai pengaruh Amerika Serikat dan Israel dalam badan tersebut sangat besar. Ia juga mempertanyakan ruang yang tersedia bagi rakyat Palestina untuk menyampaikan aspirasi mereka.
Dalam wawancara dengan Reuters di Jakarta pada Kamis, 22 Oktober 2026, Albanese mengakui bahwa Indonesia memiliki niat baik. Namun, ia mengingatkan bahwa partisipasi dalam mekanisme tersebut dapat menimbulkan risiko.
“Saya memahami niat baik Indonesia. Saya tetap berpikir bahwa ini sangat berbahaya karena berisiko menormalisasi mekanisme yang sangat tidak normal,” kata Albanese.
Ia juga mengingatkan bahwa Indonesia selama ini memiliki rekam jejak panjang dalam mendukung perjuangan Palestina. Karena itu, menurut Albanese, keputusan bergabung dengan BoP dapat memengaruhi posisi Indonesia dalam memperjuangkan hak-hak rakyat Palestina.
Indonesia Sebelumnya Berencana Bergabung
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan pembentukan Board of Peace pada Januari 2026. Badan tersebut dirancang untuk menangani konflik global yang selama ini menjadi perhatian komunitas internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa.
Indonesia sebelumnya menyatakan kesediaan untuk bergabung dengan badan tersebut. Pemerintah juga telah berkomitmen mengirim pasukan ke Gaza sebagai bagian dari International Stabilization Force atau pasukan stabilisasi internasional.
Namun, pada 22 Oktober 2026, Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa pembahasan mengenai keterlibatan Indonesia masih ditangguhkan. Yvonne kembali menegaskan posisi tersebut pada 29 Oktober 2026.
Dengan demikian, pemerintah belum mengumumkan keputusan baru mengenai kelanjutan partisipasi Indonesia dalam BoP maupun ISF.
Indonesia masih memantau perkembangan keamanan kawasan sembari mempertahankan dukungan diplomatik terhadap kemerdekaan Palestina. (de*)
