Jakarta, APGtimes.com — Pemerintah menindaklanjuti dugaan keterlibatan 11 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah Kalimantan.
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Nusron Wahid menyampaikan bahwa pihaknya telah menerima rekomendasi Bareskrim Polri untuk mencabut hak guna usaha (HGU) perusahaan-perusahaan tersebut.
Nusron mengungkapkan hal itu dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta Pusat, Senin (9/11/2026).
Menurutnya, rekomendasi tersebut mencakup 11 perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Timur.
Sebaran 11 Perusahaan di Tiga Provinsi
Nusron memaparkan inisial serta lokasi perusahaan yang masuk dalam rekomendasi pencabutan HGU. Rinciannya meliputi:
-
PT NMIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan.
-
PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat.
-
PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
-
PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
-
PT PSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat.
-
PT BOS di Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat.
-
PT AER di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
-
PT JMS di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
-
PT STP di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
-
PT ANI di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat.
-
PT API di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.
Kementerian ATR/BPN juga menelusuri pemilik manfaat atau beneficial owner dari perusahaan-perusahaan tersebut. Hasil penelusuran menunjukkan sebagian investor dan pemegang saham berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Sebagian lainnya berasal dari Indonesia.
Tiga Perusahaan Kehilangan Seluruh HGU
Pemerintah membagi 11 perusahaan tersebut ke dalam lima klaster berdasarkan hasil evaluasi dan tindak lanjut terhadap izin usaha.
Klaster pertama mencakup tiga perusahaan yang seluruh HGU-nya akan dicabut. Ketiganya meliputi PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare, PT RKA seluas 11.558 hektare, serta PT SKM yang memiliki dua bidang lahan masing-masing seluas 5.355 hektare dan 2.360,81 hektare.
Nusron menjelaskan, pemerintah mengambil keputusan tersebut karena tingkat kebakaran di area perusahaan melebihi 50 persen.
Selain itu, kebakaran terjadi berulang kali dan perusahaan tidak memiliki sarana serta prasarana memadai untuk mengantisipasi maupun menangani kebakaran.
Pemerintah juga menemukan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian HGU.
HGU Kedaluwarsa dan Izin Perkebunan Dievaluasi
Klaster kedua mencakup satu perusahaan yang masa berlaku HGU-nya telah berakhir pada 2020. Pemerintah berencana mengambil alih lahan seluas 2.300 hektare tersebut sebagai aset negara.
Dalam penjelasannya, Nusron menyebut inisial PT SPT dan PT BSLT untuk perusahaan yang masuk dalam klaster ini.
Sementara itu, klaster ketiga mencakup tiga perusahaan yang telah mengantongi izin usaha perkebunan (IUP), tetapi belum memiliki HGU. Pemerintah memastikan tidak akan menerbitkan HGU bagi perusahaan tersebut.
Ketiga perusahaan itu adalah PT ANI dengan luas lahan 5.244 hektare, PT BOS seluas 4.750 hektare, dan PT AER seluas 5.134 hektare.
Pemerintah juga akan mengevaluasi IUP ketiganya. Proses evaluasi melibatkan Kementerian Dalam Negeri, pemerintah daerah, serta Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian.
Nusron menyebut evaluasi mempertimbangkan kejadian kebakaran berulang, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, serta kondisi perusahaan yang belum aktif menjalankan perkebunan.
Sebagian HGU Dicabut, Tiga Perusahaan Masih Diperiksa
Klaster keempat terdiri dari satu perusahaan yang hanya akan kehilangan sebagian hak guna usahanya. Perusahaan tersebut adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, dengan luas lahan 1.510 hektare.
Pemerintah mengambil langkah pencabutan sebagian karena tingkat kebakaran di area perusahaan tersebut berada di bawah 50 persen.
Adapun tiga perusahaan lainnya masuk klaster kelima dan masih menjalani pendalaman. Ketiganya adalah PT STP, PT API, dan PT JMS.
Nusron mengatakan pemerintah masih melakukan pemeriksaan fisik di lapangan serta mencocokkan data untuk menentukan apakah pencabutan HGU berlaku seluruhnya atau hanya sebagian.
Pemerintah Siapkan Keputusan Pencabutan HGU
Setelah seluruh pemeriksaan dan pendalaman selesai, pemerintah akan menyusun surat keputusan pencabutan HGU terhadap perusahaan yang memenuhi kriteria.
Kementerian ATR/BPN selanjutnya akan mengumumkan keputusan tersebut kepada publik.
Kebijakan ini menjadi bagian dari tindak lanjut pemerintah terhadap dugaan pelanggaran pengelolaan lahan yang berkaitan dengan karhutla di Kalimantan.
Pemerintah masih memproses perusahaan yang membutuhkan pemeriksaan lanjutan sebelum menetapkan bentuk tindakan terhadap masing-masing izin usaha. (ys*)
