Jakarta, APGtimes.com — Presiden Prabowo Subianto membahas persoalan kebocoran negara saat bertemu dengan 10 mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin (9/11/2026).
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkapkan bahwa Prabowo menjelaskan kondisi kebocoran negara dalam pertemuan tersebut. Tito menyampaikan keterangan itu saat berada di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada hari yang sama.
Tito yang pernah menjabat Kapolri periode 2016–2019 juga menghadiri pertemuan tersebut. Ia datang setelah menerima undangan langsung dari Presiden Prabowo dan Persatuan Purnawirawan (PP) Polri.
PP Polri Dukung Langkah Pemerintahan Prabowo
Selain membahas kebocoran negara, pertemuan itu juga menyinggung dukungan PP Polri terhadap pemerintahan Prabowo.
Tito menjelaskan, PP Polri mendukung berbagai langkah Presiden untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Organisasi tersebut juga menyatakan dukungan terhadap program pemerintah yang berpihak kepada rakyat.
Salah satu perhatian utama dalam dukungan tersebut ialah upaya mencegah kebocoran keuangan negara. Menurut Tito, langkah itu menjadi bagian penting dalam menjalankan program pemerintahan.
Namun, Tito tidak membeberkan seluruh isi pembicaraan di Hambalang. Ia menyebut Ketua Umum PP Polri Bambang Hendarso Danuri sebagai pihak yang lebih berwenang menjelaskan hasil pertemuan secara lengkap.
Tito Tidak Mengetahui Alasan Idham Azis Tidak Hadir
Tito juga mendapat pertanyaan mengenai ketidakhadiran Jenderal (Purn) Idham Azis dalam pertemuan tersebut.
Idham Azis menjabat Kapolri pada periode 2019–2021. Meski demikian, Tito mengaku tidak mengetahui alasan mantan Kapolri tersebut tidak hadir.
Ia menegaskan bahwa dirinya hanya memenuhi undangan dari Presiden dan PP Polri. Karena itu, Tito tidak dapat memberikan penjelasan mengenai pihak yang tidak menghadiri pertemuan.
Pertemuan di Hambalang tersebut menjadi kesempatan bagi Prabowo untuk menyampaikan kondisi kebocoran negara sekaligus membahas dukungan para purnawirawan Polri terhadap program pemerintah. (mda*)
